Pembahasan RUU KUHAP Dimulai DPR 8 Juli, Fokus Keadilan Restoratif dan Transparansi

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

8 Jul 2025

account_circle

Penulis

Putra Ambisius

newspaper

🗓️ Jadwal & Fokus Pembahasan

Komisi III DPR RI akan memulai pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bersama pemerintah pada 8 Juli 2025.
Penundaan rapat perdana dari 7 Juli disebabkan fokus Komisi III pada pembahasan anggaran kementerian/lembaga serta rapat dengan Kapolri dan Jaksa Agung.
Pembahasan RKUHAP akan berfokus pada upaya memaksimalkan keadilan restoratif, perlindungan hak tersangka, dan penguatan peran advokat.
Ketua Komisi III DPR RI memastikan perubahan KUHAP tidak akan mengubah kewenangan masing-masing institusi aparat penegak hukum.
DPR telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP dari pemerintah, yang disusun dengan sekitar 6.000 poin setelah mendengarkan aspirasi berbagai pihak.
DPR menargetkan pengesahan RUU KUHAP ini sebelum tahun 2026.

🗣️ Partisipasi Publik

Komisi III DPR RI menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang untuk menghindari pengabaian kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III merekomendasikan pemerintah tidak membatasi keterlibatan masyarakat dalam pembentukan UU, terutama pada tahap pengajuan, pembahasan, dan persetujuan bersama.
YLBHI mendesak DPR dan pemerintah untuk membuka DIM dan draf terbaru RKUHAP ke publik agar masyarakat dapat memberikan komentar dan catatan langsung.
DPR menegaskan keterbukaan terhadap masukan masyarakat dan akan menggelar rapat revisi KUHAP secara terbuka setelah kunjungan kerja untuk mendengarkan aspirasi.

⚖️ Urgensi & Terobosan RUU

Pakar hukum mendorong DPR dan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU KUHAP karena KUHAP saat ini dianggap usang dan perlu diperbarui.
RUU KUHAP dinilai penting untuk mencegah penyiksaan, kriminalisasi, dan penyalahgunaan wewenang, serta mereformasi keadilan.
RUU ini memuat terobosan seperti penguatan hak tersangka dan korban, perluasan kewenangan praperadilan, pengakuan alat bukti digital, dan penerapan keadilan restoratif.
Pembahasan RUU diharapkan dilakukan secara transparan dan substansial, mengingat sistem hukum acara pidana Indonesia masih represif.

Apa itu RKUHAP?

keyboard_arrow_down

RKUHAP adalah Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini merupakan upaya untuk memperbarui KUHAP yang berlaku saat ini, yang dianggap sudah usang dan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan keadilan di Indonesia.

Kapan pembahasan revisi RKUHAP dijadwalkan dimulai?

keyboard_arrow_down

Pembahasan revisi RKUHAP antara Komisi III DPR RI dan pemerintah dijadwalkan dimulai pada 8 Juli 2025. Sebelumnya, rapat perdana ini sempat ditunda dari tanggal 7 Juli 2025 karena Komisi III fokus pada pembahasan anggaran kementerian dan lembaga tahun 2026 serta rapat dengan Kapolri dan Jaksa Agung.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam pembahasan RKUHAP?

keyboard_arrow_down

Pihak utama yang terlibat dalam pembahasan adalah Komisi III DPR RI dan pemerintah. Dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP, pemerintah telah mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, advokat, dan masyarakat sipil. Organisasi seperti YLBHI juga aktif mendesak keterbukaan publik dalam proses ini.

Mengapa revisi KUHAP dianggap penting dan mendesak?

keyboard_arrow_down

Revisi KUHAP dianggap penting dan mendesak karena KUHAP yang berlaku saat ini dinilai usang dan perlu diperbarui. Menurut pakar hukum Henry Indraguna, RUU KUHAP penting untuk:

Mencegah penyiksaan.
Mencegah kriminalisasi.
Mencegah penyalahgunaan wewenang.
Melakukan reformasi keadilan.

Sistem hukum acara pidana Indonesia saat ini masih dianggap represif, sehingga pembaruan ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.

Apa saja fokus utama dalam revisi KUHAP?

keyboard_arrow_down

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pembahasan revisi KUHAP akan berfokus pada:

Memaksimalkan keadilan restoratif.
Memberikan perlindungan hak tersangka.
Memperkuat peran advokat.

Selain itu, RUU ini juga memuat terobosan lain seperti penguatan hak korban, perluasan kewenangan praperadilan, pengakuan alat bukti digital, dan pengawasan penyidikan oleh hakim pemeriksa pendahuluan.

Apakah revisi KUHAP akan mengubah kewenangan lembaga penegak hukum?

keyboard_arrow_down

Tidak. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, telah memastikan bahwa perubahan KUHAP tidak akan mengubah kewenangan masing-masing institusi aparat penegak hukum. Fokusnya adalah pada perbaikan sistem dan prosedur, bukan pada pergeseran kewenangan antarlembaga.

Bagaimana partisipasi publik dijamin dalam proses pembahasan RKUHAP?

keyboard_arrow_down

Komisi III DPR RI menekankan pentingnya partisipasi publik. DPR telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP yang disusun setelah mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi III DPR, Sari Yuliati, merekomendasikan agar pemerintah tidak membatasi keterlibatan masyarakat, terutama pada tahap pengajuan, pembahasan, dan persetujuan bersama. Ketua Komisi III, Habiburokhman, juga menegaskan keterbukaan DPR terhadap masukan masyarakat dan bahwa rapat revisi KUHAP akan digelar terbuka setelah kunjungan kerja untuk mendengarkan aspirasi. YLBHI secara spesifik mendesak agar DIM dan draf terbaru RKUHAP dibuka ke publik agar masyarakat dapat memberikan komentar dan catatan secara langsung.

Apa saja terobosan atau ketentuan baru yang diusulkan dalam RKUHAP?

keyboard_arrow_down

RUU KUHAP memuat beberapa terobosan penting, antara lain: