Baca berita ala TikTok, coba sekarang
Scan menggunakan HP
www.cnnindonesia.com
Komisi III DPR RI akan membahas revisi KUHAP dengan pemerintah mulai 8 Juli 2025, fokus pada keadilan restoratif dan perlindungan hak tersangka. DPR menerima DIM RUU KUHAP dari pemerintah dan menekankan pentingnya partisipasi publik. YLBHI mendesak pembukaan DIM ke publik. RUU ini diharapkan mencegah penyiksaan dan mereformasi keadilan, dengan target pengesahan sebelum 2026.
Masih Seputar politik
Pakar Hukum Desak KPK Periksa Bobby Nasution Terkait Korupsi Proyek Jalan Sumut
Indonesia Resmi Anggota Penuh BRICS, Prabowo Dorong Kerja Sama Global Inklusif
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali Berlanjut, Bangkai Kapal Terdeteksi
Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Picu Polemik, DPR Didesak Revisi UU
DPR Rampungkan Uji Kelayakan 24 Calon Dubes, Siap Bertugas di Berbagai Negara
Prabowo Usulkan South-South Economic Compact di KTT BRICS, Perkuat Posisi Indonesia
Persekusi Retret Kristen Sukabumi: Komnas PA Tolak Keadilan Restoratif, Desak Penegakan Hukum
Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal, Picu Polemik Konstitusionalitas
KTT BRICS: Prabowo Hadir Perdana sebagai Anggota Penuh, Dorong Tata Kelola Global
DPR RI Serahkan Hasil Uji Kelayakan 24 Calon Dubes Pilihan Presiden Prabowo
