MK: Pimpinan Organisasi Advokat Wajib Nonaktif Jika Jadi Pejabat Negara
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materiil UU Advokat, mewajibkan pimpinan organisasi advokat nonaktif jika menjadi pejabat negara. Pasal 28 ayat (3) UU Advokat dinyatakan inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai demikian. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan, termasuk jika menjadi menteri atau wakil menteri. MK menekankan perlunya aturan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin kepastian hukum.
Masih Seputar nasional
KPK Sita Rp 39,5 Miliar dalam Kasus Pengadaan Fiktif PT PP
MK Larang Pimpinan Organisasi Advokat Rangkap Jabatan Pejabat Negara, Hindari Konflik Kepentingan
SBY Soroti 24 Juta Orang Miskin di RI: Krisis Keadilan Global
MK Putuskan Pimpinan Organisasi Advokat Tak Boleh Rangkap Jabatan Pejabat Negara
BNN Ungkap Jaringan Kartel Narkoba Amerika Latin, WNA Brasil Ditangkap di Bali
WALHI: Ribuan Titik Panas Karhutla Kalbar Terdeteksi di Konsesi Sawit
Gempa Kamchatka M 8,7: Indonesia Berpotensi Tsunami, Warga Diminta Jauhi Pantai
Kapolri: Empat Produsen Beras Besar Disidik dalam Kasus Pengoplosan
Pemerintah dan BMKG Siagakan 10 Wilayah Pesisir Antisipasi Tsunami Gempa Rusia
22 Suporter Diamankan Pasca Kericuhan Final Piala AFF U-23 di Jakarta
