Sri Mulyani Perpanjang PPN 0% Pembelian Rumah Hingga Desember

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

30 Jul 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

🏠 Fakta Utama Kebijakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana memperpanjang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0 persen untuk pembelian rumah.
Usulan perpanjangan ini telah disetujui dan akan segera diatur melalui penerbitan aturan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP).
Kebijakan PPN DTP ini akan berlaku 100 persen hingga Desember.

📜 Detail Kebijakan PPN DTP

Kebijakan PPN DTP ini sebelumnya telah berlaku sejak awal tahun melalui PMK Nomor 13 Tahun 2025.
PPN DTP berlaku khusus untuk pembelian rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar.
Jika serah terima dilakukan antara 1 Januari hingga 30 Juni, PPN sepenuhnya ditanggung pemerintah.
Untuk serah terima antara 1 Juli hingga 31 Desember, 50 persen PPN ditanggung pemerintah.

🎯 Tujuan & Dampak Kebijakan

Usulan perpanjangan diajukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Tujuan utama perpanjangan kebijakan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat yang ingin membeli rumah.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung akses kepemilikan rumah bagi masyarakat luas.

Apa itu kebijakan PPN 0 persen untuk pembelian rumah?

keyboard_arrow_down

Kebijakan ini adalah insentif dari pemerintah berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah (PPN DTP 100%) untuk pembelian rumah. Ini berarti pembeli tidak perlu membayar PPN atas pembelian rumah yang memenuhi syarat.

Siapa yang mengusulkan perpanjangan kebijakan PPN 0 persen ini?

keyboard_arrow_down

Usulan perpanjangan kebijakan PPN 0 persen ini diajukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Maruarar Sirait.

Siapa yang menyetujui usulan perpanjangan kebijakan PPN 0 persen?

keyboard_arrow_down

Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, telah menyetujui usulan perpanjangan kebijakan PPN 0 persen ini.

Kapan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) ini mulai berlaku sebelumnya?

keyboard_arrow_down

Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) ini telah berlaku sejak awal tahun, diatur melalui PMK Nomor 13 Tahun 2025.

Sampai kapan rencana perpanjangan PPN 0 persen ini akan berlaku?

keyboard_arrow_down

Rencana perpanjangan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen ini akan berlaku hingga Desember. Aturan resminya akan segera diatur melalui penerbitan.

Berapa harga rumah maksimal yang bisa mendapatkan fasilitas PPN DTP ini?

keyboard_arrow_down

Fasilitas PPN DTP ini berlaku untuk pembelian rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar.

Bagaimana skema penanggungan PPN oleh pemerintah berdasarkan periode serah terima rumah?

keyboard_arrow_down

Skema penanggungan PPN oleh pemerintah berbeda tergantung periode serah terima:

Jika serah terima dilakukan antara 1 Januari hingga 30 Juni, PPN sepenuhnya (100 persen) ditanggung oleh pemerintah.
Jika serah terima dilakukan antara 1 Juli hingga 31 Desember, 50 persen PPN ditanggung oleh pemerintah.

Apa tujuan utama dari kebijakan PPN 0 persen untuk pembelian rumah ini?

keyboard_arrow_down

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meringankan beban masyarakat yang ingin membeli rumah, sehingga lebih banyak masyarakat yang mampu memiliki hunian.

Apakah sudah ada aturan resmi yang mengatur perpanjangan kebijakan ini?

keyboard_arrow_down

Usulan perpanjangan telah disetujui dan akan segera diatur melalui penerbitan aturan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen hingga Desember. Aturan sebelumnya yang berlaku sejak awal tahun adalah PMK Nomor 13 Tahun 2025.