MK Larang Pimpinan Organisasi Advokat Rangkap Jabatan Pejabat Negara, Hindari Konflik Kepentingan

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

30 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

⚖️ Putusan Utama Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang melarang pimpinan organisasi advokat merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pengacara Andri Darmawan.
MK menyatakan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai bahwa pimpinan organisasi advokat harus non-aktif saat diangkat menjadi pejabat negara.

📜 Dasar dan Alasan Putusan

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan putusan ini didasarkan pada prinsip advokat sebagai penegak hukum yang setara.
Pembatasan jabatan diperlukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Putusan ini bertujuan untuk menjaga independensi dan profesionalisme organisasi advokat.

🎯 Implikasi Putusan

Permohonan ini menyoroti kasus rangkap jabatan, seperti yang terjadi pada Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan.
Putusan ini memastikan bahwa pimpinan organisasi advokat fokus pada tugas profesi mereka tanpa intervensi dari jabatan negara.
Implikasi putusan ini adalah penegasan batas antara profesi advokat dan jabatan publik untuk menjaga integritas hukum.

Apa putusan utama Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pimpinan organisasi advokat?

keyboard_arrow_down

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang melarang pimpinan organisasi advokat untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Putusan ini menggarisbawahi bahwa jika seorang pimpinan organisasi advokat diangkat menjadi pejabat negara, maka ia harus non-aktif dari jabatannya di organisasi advokat.

Siapa saja yang terkena dampak dari putusan MK ini?

keyboard_arrow_down

Putusan MK ini secara spesifik berdampak pada pimpinan organisasi advokat yang juga menjabat atau akan menjabat sebagai pejabat negara. Ini tidak berlaku untuk advokat secara umum yang bukan merupakan pimpinan organisasi advokat.

Apa alasan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini?

keyboard_arrow_down

MK mendasarkan putusan ini pada prinsip bahwa advokat adalah penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya. Pembatasan rangkap jabatan ini diperlukan untuk:

Menghindari potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari dua posisi tersebut.
Mencegah penyalahgunaan kewenangan yang bisa terjadi akibat rangkap jabatan.
Menjaga independensi dan profesionalisme advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan.

Pasal berapa dalam Undang-Undang Advokat yang menjadi objek putusan MK ini?

keyboard_arrow_down

Putusan MK ini berkaitan dengan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Advokat. MK menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai bahwa pimpinan organisasi advokat harus non-aktif saat diangkat menjadi pejabat negara.

Apa makna "non-aktif" bagi pimpinan organisasi advokat yang diangkat menjadi pejabat negara?

keyboard_arrow_down

Makna "non-aktif" adalah bahwa pimpinan organisasi advokat tersebut tidak boleh menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pimpinan organisasi advokat selama menjabat sebagai pejabat negara. Mereka harus melepaskan sementara atau menonaktifkan diri dari posisi kepemimpinan di organisasi advokat untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi profesi.

Siapa pemohon yang mengajukan permohonan uji materi ini ke MK?

keyboard_arrow_down

Permohonan uji materi ini diajukan oleh seorang pengacara bernama Andri Darmawan. Permohonan ini menyoroti kasus rangkap jabatan yang ada, seperti Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri.

Apa potensi masalah yang ingin dicegah oleh putusan MK ini?

keyboard_arrow_down

Putusan ini bertujuan untuk mencegah dua masalah utama yang dapat merusak integritas profesi advokat dan sistem hukum:

Konflik kepentingan: Situasi di mana kepentingan pribadi atau jabatan sebagai pejabat negara dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan sebagai pimpinan organisasi advokat, atau sebaliknya.
Penyalahgunaan kewenangan: Potensi penggunaan kekuasaan atau posisi sebagai pejabat negara untuk keuntungan pribadi atau organisasi advokat, atau sebaliknya, yang dapat merusak keadilan dan kepercayaan publik.

Bagaimana implikasi putusan ini terhadap pimpinan organisasi advokat yang saat ini merangkap jabatan sebagai pejabat negara?

keyboard_arrow_down

Implikasi putusan ini adalah bahwa pimpinan organisasi advokat yang saat ini merangkap jabatan sebagai pejabat negara harus memilih salah satu posisi. Jika mereka ingin tetap menjadi pejabat negara, mereka harus non-aktif dari posisi pimpinan organisasi advokat. Hal ini memastikan kepatuhan terhadap putusan MK dan menjaga prinsip advokat sebagai penegak hukum yang setara.