Persekusi Retret Kristen Sukabumi: Komnas PA Tolak Keadilan Restoratif, Desak Penegakan Hukum

Berbagai pihak dan organisasi telah mengecam insiden ini, menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap pelanggaran kebebasan beragama dan hak asasi manusia:

• JISRA Indonesia: Menilai negara gagal melindungi kebebasan beragama terkait persekusi ini.
• Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI): Mengecam keras pembubaran paksa retret remaja Kristen dan perusakan rumah warga, menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah intoleransi yang melanggar hak beribadah.
• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): Mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran HAM dan berencana memanggil Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk dimintai keterangan.
• Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI): Melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak dalam insiden ini ke Mabes Polri.
• SETARA Institute: Menyoroti bahwa kasus ini merupakan bagian dari pola kekerasan yang berulang di Jawa Barat terkait kebebasan beragama/berkeyakinan.
• Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU): Menyayangkan kejadian tersebut dan menekankan pentingnya komunikasi antar tokoh agama serta sikap saling menghormati.
• Muhammadiyah: Menyoroti pentingnya kesadaran akan kebinekaan dan perlunya pendidikan multikultural hingga ke masyarakat pedesaan.

Respons dari pemerintah daerah dan aparat kepolisian terhadap insiden ini bervariasi:

• Kepolisian: Telah menetapkan tujuh hingga delapan tersangka atas perusakan tersebut, dengan penerapan Pasal 170 KUHP tentang perusakan.
• Gubernur Jawa Barat: Telah mengunjungi lokasi kejadian. Beliau memberikan bantuan dana untuk perbaikan fasilitas yang rusak serta dukungan psikologis bagi keluarga korban.
• Bupati Sukabumi, Asep Japar: Menyatakan bahwa masalah ini sudah selesai dan meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas.

Polisi telah menetapkan tujuh hingga delapan tersangka terkait perusakan di Kampung Tangkil, Cidahu, Sukabumi. Beberapa sumber menyebutkan tujuh tersangka, sementara sumber lain melalui Tim Pembela Kebangsaan Beragama (TPKB) menyebutkan delapan tersangka. Para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan.

Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Thomas Harming Suwarta, mengusulkan penyelesaian kasus perusakan di Sukabumi melalui pendekatan keadilan restoratif. Tujuan dari usulan ini adalah untuk mencapai rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dan menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut. Namun, Thomas Harming Suwarta menekankan bahwa usulan ini masih sebatas masukan pribadi dan belum ada langkah resmi atau keputusan dari Kementerian HAM terkait penerapan keadilan restoratif dalam kasus ini.

Usulan keadilan restoratif dari Staf Khusus Menteri HAM menuai penolakan keras dari berbagai pihak dengan alasan sebagai berikut:

• Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA): Menyoroti kekhawatiran akan adanya intervensi dari Kementerian HAM. Komnas PA menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak boleh diterapkan pada kasus-kasus yang menimbulkan keresahan publik, apalagi yang melibatkan kekerasan terhadap anak. Mereka mendesak pemerintah untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku intoleransi tanpa kompromi.
• Menteri HAM Natalius Pigai: Menilai bahwa usulan staf khususnya, Thomas Harming Suwarta, telah mencederai perasaan korban kasus Cidahu. Beliau menegaskan bahwa Kementerian HAM belum mengeluarkan sikap resmi terkait kasus tersebut dan secara tegas menolak untuk menindaklanjuti usulan Thomas.
• Tim Pembela Kebangsaan Beragama (TPKB): Mengecam sikap Thomas, menilai bahwa usulan tersebut melecehkan korban dan menunjukkan ketidakpahaman pejabat Kemenkumham terhadap hak asasi warga negara. TPKB secara khusus meminta Kapolri dan Kapolda Jawa Barat untuk melanjutkan proses hukum, mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual di balik insiden tersebut, dan tidak mengindahkan intervensi terkait penangguhan penahanan tersangka.

Berbagai lembaga telah menyampaikan tuntutan dan rekomendasi untuk penanganan kasus ini, antara lain:

• JISRA Indonesia: Meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan perlindungan yang sama bagi setiap warga negara dalam menjalankan ibadah. Selain itu, mereka juga mendesak Polda Jawa Barat untuk menginvestigasi secara menyeluruh dan menindak tegas para pelaku persekusi.
• Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA): Mendorong percepatan finalisasi regulasi rumah doa oleh Kementerian Agama yang bersifat inklusif. Mereka juga merekomendasikan pembentukan protokol multi-kementerian untuk penanganan intoleransi beragama yang melibatkan anak, serta penyediaan layanan dukungan psikososial dan bantuan hukum yang komprehensif bagi para korban.
• Tim Pembela Kebangsaan Beragama (TPKB): Meminta Kapolri dan Kapolda Jawa Barat untuk melanjutkan proses hukum terhadap para tersangka, mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual di balik insiden tersebut, dan tidak mengindahkan intervensi apa pun terkait penangguhan penahanan tersangka.

Organisasi keagamaan besar di Indonesia juga turut menyuarakan pandangannya mengenai insiden di Sukabumi:

• Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU): Menyatakan sangat menyayangkan kejadian tersebut. PBNU menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antar tokoh agama serta sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan sebagai kunci untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
• Muhammadiyah: Menyoroti pentingnya kesadaran akan kebinekaan atau keberagaman di tengah masyarakat. Mereka juga menekankan perlunya pendidikan multikultural yang tidak hanya menyasar perkotaan, tetapi juga harus menjangkau hingga ke masyarakat pedesaan untuk menumbuhkan toleransi dan pemahaman antarumat beragama.