Peluncuran 6 Paket Insentif Ekonomi oleh Pemerintah

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

25 Mei 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

Rincian Enam Paket Insentif Ekonomi

Berikut adalah rincian dari keenam paket insentif yang akan digulirkan:

1. Potongan Tarif Tol
- Pemberian diskon tarif tol sebesar 20%.
- Ditargetkan bagi sekitar 110 juta pengendara.
- Berlaku efektif selama periode Juni-Juli 2025.
2. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
- Ditujukan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).
- Pekerja di daerah dengan UMP di atas Rp3,5 juta tetap berhak menerima BSU.
- Guru honorer di seluruh Indonesia, sekitar 3,4 juta orang, termasuk dalam penerima manfaat bersama sekitar 17 juta pekerja lainnya.
- Besaran bantuan direncanakan sebesar Rp150.000 per bulan, dengan estimasi total tidak melebihi Rp600.000 per penerima.
- Anggaran telah dialokasikan dan skema penyaluran sedang dalam tahap finalisasi.
- Diumumkan sebagai bagian dari paket insentif yang diluncurkan pada 5 Juni 2025.
3. Diskon Tarif Listrik
- Pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% yang berlaku selama periode Juni-Juli 2025.
- Sasaran program ini adalah 79,3 juta rumah tangga pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 1.300 VA (mencakup daya 450 VA dan 900 VA).
- Terdapat penyesuaian syarat batas daya maksimal dari kebijakan sebelumnya.
4. Diskon Sektor Transportasi
- Diskon tarif tiket pesawat melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6%.
- Diskon tarif tiket kereta api sebesar 30%.
- Diskon tarif tiket angkutan laut sebesar 50%.
- Insentif ini berlaku selama periode libur sekolah Juni-Juli 2025.
- Program akan dijalankan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.
5. Bantuan Sosial Tambahan
- Penyaluran tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) dalam bentuk:
  - Kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.
  - Bantuan pangan berupa beras 10 kg.
- Program ini akan menyasar sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Periode penyaluran bantuan dijadwalkan pada Juni-Juli 2025 (selama dua bulan).
6. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Perpanjangan program pemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50%.
- Insentif ini ditujukan khusus bagi pekerja atau buruh yang berada di sektor padat karya.
- Diskon iuran JKK akan berlaku selama 6 bulan, dimulai pada Agustus 2025.

Kementerian terkait sedang menyusun regulasi teknis untuk masing-masing insentif ini. Diharapkan implementasinya dapat berjalan lancar guna memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik. Pemerintah daerah juga diajak untuk berperan aktif dalam mendukung stimulus ini, misalnya dengan menciptakan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal.

Tanggapan dan Analisis Terhadap Paket Insentif

Berikut adalah beberapa tanggapan, kritik, dan harapan dari berbagai pihak terkait paket insentif ekonomi yang diluncurkan pemerintah:

Yusuf Rendy Manilet (Ekonom CORE Indonesia)
- Menilai target pertumbuhan ekonomi 5% sulit tercapai jika stimulus lebih fokus pada masyarakat kelas bawah.
- Menekankan perlunya stimulus juga untuk kelas menengah yang berkontribusi lebih dari 50% terhadap konsumsi nasional.
- Menyatakan pentingnya strategi pemulihan ekonomi yang lebih seimbang.
- Menyoroti insentif yang diberikan masih terbatas untuk kelas menengah.
- Mempertanyakan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menanggung seluruh paket stimulus, tergantung cakupan, durasi, dan desain bantuan.
Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia - Aspek)
- Mengapresiasi insentif pemerintah seperti diskon listrik dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
- Meminta agar insentif tersebut diperpanjang hingga Desember 2025.
- Mengusulkan peningkatan besaran BSU, karena nilai saat ini dinilai lebih kecil dari tahun 2022.
- Meminta pemerintah memasukkan buruh ke dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos).
- Mengharapkan pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
- Mengajukan permintaan adanya pelatihan reskilling dan upskilling bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perubahan industri.
Achmad Nur Hidayat (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)
- Menekankan perlunya kajian komprehensif sebelum pemerintah memberikan stimulus ekonomi.
- Menilai pemberian stimulus tanpa kajian sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi, khususnya Pasal 23 UUD 1945 mengenai pengelolaan anggaran secara hati-hati.
Bhima Yudhistira (Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies - Celios)
- Mengkritik stimulus ekonomi (BSU dan diskon tarif listrik) yang akan diberikan mulai Juni 2025 sebagai kebijakan yang tidak memadai dan salah sasaran.
- Menyoroti kecilnya nilai BSU (Rp150.000 per bulan).
- Mengkritik penyaluran BSU yang hanya menyasar pekerja formal terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, mengabaikan pekerja informal dan tenaga outsourcing.
- Mempertanyakan validitas data penerima diskon listrik dan kriteria penggunaan daya listrik yang berpotensi mengecualikan mereka yang membutuhkan.
Fraksi Partai NasDem
- Menyoroti kondisi kelas menengah yang perlu dukungan kebijakan fiskal, mengacu pada data BPS yang menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah.
- Menekankan bahwa kebijakan fiskal harus mendukung penguatan kelas menengah.
- Menilai target pertumbuhan ekonomi 5,2% hingga 5,8% pada 2026 realistis, namun memerlukan strategi terarah, implementasi kebijakan konsisten, stabilisasi harga, peningkatan kesempatan kerja, dan perhatian terhadap daya beli masyarakat.