Apindo memprediksi tren PHK akan berlanjut hingga akhir 2025. Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat 150.000 pekerja terkena PHK pada Januari-Juni 2025. Penurunan ekspor, persaingan tarif, dan masalah keamanan di kawasan industri menjadi faktor utama. Apindo mengusulkan insentif fiskal seperti pembebasan PPN dan penghapusan bea masuk, serta stimulus biaya tenaga kerja dan energi untuk mencegah PHK. Rakerkonas Apindo akan membahas solusi konkret dengan pemerintah.
๐ Tren PHK dan Data
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan terus berlanjut hingga akhir 2025.
- Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat 150.000 pekerja terkena PHK selama Januari-Juni 2025, dengan mayoritas telah mengklaim jaminan.
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat PHK pada kuartal I-2025 mencapai 42.385 orang, meningkat 32,19% dari tahun sebelumnya.
- Jawa Tengah mencatat angka PHK tertinggi pada kuartal I-2025.
- PHK mayoritas terjadi di sektor manufaktur, yang sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi dan investasi.
๐ Faktor Pemicu PHK
- Penurunan ekspor dan persaingan tarif perdagangan menjadi faktor utama yang dapat mengalihkan order ke negara lain jika Indonesia tidak kompetitif.
- Masalah keamanan di kawasan industri, seperti praktik premanisme, turut memicu PHK karena mengganggu iklim usaha dan investasi.
- Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menyoroti perlunya daya saing Indonesia agar tidak kalah dari negara lain dalam menarik investasi dan order.
- Tantangan ekonomi meliputi tekanan domestik, ketidakpastian kebijakan, dan gejolak eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan.
- Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 hanya 4,87% dan PMI manufaktur masih di bawah 50, menunjukkan perlambatan ekonomi.
๐ก Usulan Apindo
- Apindo mengusulkan berbagai insentif fiskal kepada pemerintah untuk mencegah PHK dan menciptakan lapangan kerja.
- Usulan insentif fiskal meliputi pembebasan PPN jasa subkontrak dan bahan baku, percepatan restitusi PPN, serta penghapusan bea masuk bahan baku industri.
- Pemerintah juga diusulkan untuk memperluas skema PPh 21 ditanggung pemerintah dan memberikan akses pembiayaan inklusif.
- Apindo mengusulkan stimulus biaya tenaga kerja dan energi melalui subsidi iuran BPJS Kesehatan, diskon listrik, dan subsidi gas.
- Pengembangan energi terbarukan juga menjadi bagian dari usulan Apindo untuk mendukung keberlanjutan industri.
- Apindo berencana mengadakan Rakerkonas ke-34 pada 4-6 Agustus 2025 di Bandung untuk membahas solusi konkret dengan pemerintah.
Bagaimana proyeksi tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia menurut Apindo?
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan bahwa tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam stabilitas ketenagakerjaan di masa mendatang.
Berapa banyak pekerja yang terkena PHK dalam beberapa waktu terakhir?
Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 150.000 pekerja telah terkena PHK selama periode Januari hingga Juni 2025. Mayoritas dari pekerja yang terdampak ini telah mengajukan klaim jaminan mereka. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa pada kuartal I-2025 saja, jumlah PHK mencapai 42.385 orang, yang menunjukkan peningkatan sebesar 32,19% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Wilayah mana yang mencatat angka PHK tertinggi di Indonesia?
Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk kuartal I-2025, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi masalah ketenagakerjaan di wilayah tersebut.
Apa saja faktor utama penyebab peningkatan PHK menurut Apindo?
Menurut Apindo, ada beberapa faktor utama yang memicu peningkatan PHK:
- Penurunan Ekspor: Melemahnya permintaan dari pasar global menyebabkan penurunan volume ekspor, yang berdampak pada produksi dan kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri.
- Persaingan Tarif Perdagangan: Ketidakmampuan Indonesia untuk bersaing dalam hal tarif perdagangan dapat mengalihkan pesanan atau order produksi ke negara lain yang lebih kompetitif, sehingga mengurangi aktivitas industri di Indonesia.
- Masalah Keamanan di Kawasan Industri: Praktik premanisme dan gangguan keamanan lainnya di kawasan industri menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini mengganggu operasional perusahaan dan menghambat investasi, terutama di sektor manufaktur, yang pada akhirnya dapat memicu PHK.
Insentif fiskal apa saja yang diusulkan Apindo kepada pemerintah untuk mencegah PHK?
Untuk mencegah PHK dan mendorong penciptaan lapangan kerja, Apindo mengusulkan berbagai insentif fiskal kepada pemerintah, antara lain:
- Pembebasan PPN: Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa subkontrak dan bahan baku industri.
- Percepatan Restitusi PPN: Mempercepat proses pengembalian kelebihan pembayaran PPN kepada perusahaan.
- Penghapusan Bea Masuk: Menghapus bea masuk untuk bahan baku industri tertentu.
- Perluasan Skema PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP): Memperluas cakupan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah.
- Akses Pembiayaan Inklusif: Mempermudah akses perusahaan terhadap sumber pembiayaan yang lebih luas dan terjangkau.
Stimulus lain apa yang diusulkan Apindo terkait biaya tenaga kerja dan energi?
Selain insentif fiskal, Apindo juga mengusulkan stimulus untuk menekan biaya tenaga kerja dan energi, meliputi:
- Subsidi Iuran BPJS Kesehatan: Memberikan subsidi untuk iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja.
- Diskon Listrik: Memberikan diskon tarif listrik untuk sektor industri.
- Subsidi Gas: Memberikan subsidi harga gas untuk kebutuhan industri.
- Pengembangan Energi Terbarukan: Mendorong penggunaan dan pengembangan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang biayanya fluktuatif.
Bagaimana kondisi ekonomi saat ini berkaitan dengan tren PHK?
Kondisi ekonomi saat ini menunjukkan beberapa tantangan yang berkaitan dengan tren PHK:
- Tekanan Domestik: Adanya tekanan dari dalam negeri yang memengaruhi aktivitas ekonomi.
- Ketidakpastian Kebijakan: Kebijakan yang belum stabil atau sering berubah dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
- Gejolak Eksternal: Pengaruh dari kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87%, dan Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur masih berada di bawah angka 50, yang mengindikasikan kontraksi atau perlambatan di sektor manufaktur.
Apa rencana Apindo untuk membahas solusi PHK dengan pemerintah?
Apindo memiliki rencana untuk membahas solusi konkret terkait isu PHK dengan pemerintah. Mereka akan mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakerkonas) ke-34 yang dijadwalkan pada tanggal 4 hingga 6 Agustus 2025 di Bandung. Acara ini diharapkan menjadi forum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis bersama pemerintah.
Apakah ada kabar positif mengenai penciptaan lapangan kerja baru di tengah tren PHK?
Meskipun ada tren PHK, terdapat kabar positif terkait penciptaan lapangan kerja baru. Realisasi investasi pada semester I 2025 mencapai Rp 942,9 triliun. Investasi ini berhasil menciptakan lebih dari 1,2 juta lapangan kerja baru. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah tantangan PHK, sektor investasi masih berkontribusi signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.
Masih Seputar ekonomi
BPS: Penduduk Miskin Jatim 3,83 Juta Jiwa Maret 2025, Turun 0,29%
sekitar 9 jam yang lalu

Investasi Asing Indonesia Turun Rp 15,1 T di Kuartal II 2025, Persaingan Global dan Serapan Kerja Jadi Sorotan
sekitar 9 jam yang lalu

ESDM Siapkan 30 Ribu Sumur Minyak Rakyat, Targetkan Peningkatan Produksi Nasional
sekitar 10 jam yang lalu

Pemerintah Genjot Stimulus Fiskal Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2% Jelang Akhir Tahun
sekitar 10 jam yang lalu
228 Ribu Penerima Bansos Dicoret karena Terlibat Judi Online oleh Kemensos
sekitar 11 jam yang lalu

PPATK Blokir Rekening Pasif, Dana Bansos Rp2,1 T Mengendap, DPR Pertanyakan Dasar Hukum
sekitar 11 jam yang lalu

Indef: Kelas Menengah Indonesia Menyusut, PHK Melonjak Ancam Kenaikan Kemiskinan
sekitar 12 jam yang lalu

Bos Danantara Tekankan Perencanaan Jangka Panjang dan Larang 'Percantik' Laporan Keuangan BUMN
sekitar 13 jam yang lalu

Indonesia Bernegosiasi dengan AS untuk Tarif Impor Lebih Rendah dari 19%
sekitar 13 jam yang lalu
Kemiskinan Perkotaan Naik Jadi 6,73%, Indef Soroti Fenomena 'Rojali' dan 'Rohana'
sekitar 14 jam yang lalu

Berita Terbaru

BMKG Peringatkan: Modifikasi Cuaca Tak Cukup Tangani Karhutla

Senator AS Desak Elon Musk Matikan Starlink di Asia Tenggara, Digunakan Penipu

BGN Hentikan Sementara SPPG NTT Usai Ratusan Siswa Keracunan Makanan Gratis

Mensos Temukan 600 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Data Diperbarui

Polisi Pastikan Kematian Diplomat Arya Bukan Tindak Pidana
Trending

AS Setujui Aneksasi Gaza, Belanda Kecam Israel di Tengah Krisis Kemanusiaan

Inggris Pertahankan Gelar Juara Euro Wanita 2025 Usai Kalahkan Spanyol

PBB Kritik Bantuan Gaza Tak Efektif, Menteri Israel Tolak Pasokan Makanan

Israel Jeda Taktis di Gaza, Bantuan Mulai Masuk di Tengah Ancaman Kelaparan Massal

Menpora Pantau Konflik Thailand-Kamboja, Partisipasi SEA Games 2025 Belum Diputuskan
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.
Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!
Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.