Menlu Israel Tolak Gencatan Senjata dan Negara Palestina Selama Hamas Berkuasa

Meskipun Gideon Saar tidak secara eksplisit menyebutkan 'syarat' yang harus dipenuhi, pernyataannya mengindikasikan bahwa gencatan senjata hanya dapat terjadi jika Hamas tidak lagi berkuasa dan sandera yang ditahan telah dibebaskan. Ia melihat keberlanjutan kekuasaan Hamas dan penahanan sandera sebagai hambatan utama yang membuat gencatan senjata tidak mungkin dan tidak diinginkan.

Gideon Saar secara tegas menolak upaya solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Ia menyatakan bahwa mendirikan negara Palestina sama dengan mendirikan negara Hamas. Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran Israel bahwa pembentukan negara Palestina yang merdeka dapat mengarah pada penguasaan oleh kelompok yang dianggapnya teroris, sehingga mengancam keamanan Israel.

Gideon Saar secara langsung menyatakan bahwa Hamas bertanggung jawab atas konflik yang sedang berlangsung. Pernyataan ini menempatkan seluruh beban tanggung jawab atas eskalasi dan keberlanjutan konflik pada kelompok Hamas, terutama setelah serangan lintas perbatasan pada 7 Oktober 2023.

Menurut Gideon Saar, tekanan internasional yang ditujukan kepada Israel justru akan memperkeras sikap Hamas. Ini menunjukkan pandangannya bahwa tekanan semacam itu tidak hanya tidak efektif, tetapi juga kontraproduktif, karena dapat memberikan keuntungan strategis atau moral kepada Hamas, sehingga mempersulit upaya penyelesaian konflik.

Operasi militer Israel terhadap Hamas di Gaza telah berlangsung selama 22 bulan terakhir. Operasi ini dimulai setelah serangan lintas perbatasan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.

Gideon Saar menyebut 'tragedi' bagi Israel dan Palestina jika gencatan senjata terjadi saat Hamas masih berkuasa dan menahan sandera. Bagi Israel, ini berarti kegagalan untuk mencapai tujuan keamanannya dan pembebasan sandera, yang dianggap sebagai ancaman eksistensial. Bagi Palestina, meskipun tidak dijelaskan secara langsung oleh Saar, implikasinya bisa jadi adalah berlanjutnya kekuasaan Hamas yang dianggapnya merugikan, atau situasi yang tidak stabil dan berbahaya bagi penduduk sipil. Secara keseluruhan, 'tragedi' ini merujuk pada hasil yang tidak diinginkan dan berbahaya bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang jika kondisi fundamental tidak berubah.