PPATK Blokir Rekening Pasif, Dana Bansos Rp2,1 T Mengendap, DPR Pertanyakan Dasar Hukum

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

29 Jul 2025

account_circle

Penulis

Eka Ambisius

newspaper

🚨 Fakta Utama Pemblokiran Rekening

PPATK telah memblokir lebih dari 140 ribu rekening dormant dengan total dana mencapai Rp428,61 miliar.
Pemblokiran dilakukan karena maraknya penggunaan rekening tersebut sebagai target kejahatan, termasuk penampungan dana hasil tindak pidana.
Transaksi pada rekening-rekening ini telah dihentikan sementara sejak 15 Mei 2024.
Meskipun diblokir, PPATK memastikan bahwa dana nasabah tetap aman dan mendorong verifikasi ulang untuk reaktivasi.

🏛️ Tindak Lanjut Pemerintah

Menteri Sosial akan menindaklanjuti temuan PPATK mengenai dana bansos senilai Rp2,1 triliun yang mengendap di lebih dari 10 juta rekening penerima tidak aktif.
Kemensos berjanji akan memeriksa temuan tersebut dan mengalihkan dana ke penerima lain jika rekening tidak aktif atau terlibat judi online.
Ditemukan bahwa 43,2 persen bantuan PIP (Rp13,4 triliun) dan 45 persen PKH salah sasaran, termasuk subsidi gas LPG 3 kg, BBM, dan listrik.
Kemensos menegaskan tidak ada pengurangan penerima manfaat bansos, melainkan pembaruan data dan pengalihan bantuan kepada yang lebih layak.

🗣️ Tanggapan Legislatif

Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemblokiran rekening pasif oleh PPATK.
Mekeng berpendapat bahwa tindakan pemblokiran harus memiliki dasar hukum yang kuat dan dianggap terlalu jauh masuk ke ranah pribadi.
Ia meyakini bahwa orang yang menyimpan uang di rekening pasif pasti memiliki alasan tertentu, seperti menabung.
DPR meminta PPATK untuk menjelaskan ketentuan terkait pemblokiran rekening tidak aktif secara transparan.

Apa tindakan utama yang dilakukan oleh PPATK terkait rekening bank?

keyboard_arrow_down

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 140 ribu rekening bank yang tergolong sebagai rekening dormant atau tidak aktif. Beberapa dari rekening ini bahkan tidak aktif selama lebih dari 10 tahun.

Berapa total rekening dan dana yang diblokir oleh PPATK?

keyboard_arrow_down

PPATK telah memblokir lebih dari 140 ribu rekening. Total dana yang terakumulasi di rekening-rekening tersebut mencapai Rp428,61 miliar.

Mengapa PPATK melakukan pemblokiran rekening tidak aktif ini?

keyboard_arrow_down

Pemblokiran ini dilakukan karena maraknya penggunaan rekening tidak aktif sebagai target kejahatan, termasuk penampungan dana hasil tindak pidana. PPATK mengidentifikasi rekening-rekening ini berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Transaksi pada rekening yang diblokir telah dihentikan sementara sejak 15 Mei 2024.

Bagaimana status keamanan dana nasabah yang rekeningnya diblokir?

keyboard_arrow_down

PPATK memastikan bahwa dana nasabah yang ada di rekening yang diblokir tetap aman. Pemblokiran ini bersifat sementara untuk tujuan verifikasi dan perlindungan. PPATK mendorong bank dan pemilik rekening untuk segera melakukan verifikasi ulang agar rekening dapat diaktifkan kembali.

Apa kaitan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan temuan PPATK ini?

keyboard_arrow_down

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf akan menindaklanjuti temuan PPATK mengenai dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp2,1 triliun yang mengendap di lebih dari 10 juta rekening penerima yang tidak aktif. Kemensos akan memeriksa temuan ini untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

Apa langkah yang akan diambil Kemensos terkait dana bansos yang mengendap di rekening tidak aktif?

keyboard_arrow_down

Kemensos berjanji akan memeriksa temuan tersebut secara menyeluruh. Jika rekening penerima bansos terbukti tidak aktif atau bahkan terlibat dalam aktivitas judi online, dana tersebut akan dialihkan kepada penerima lain yang lebih layak. Selain itu, Kemensos juga akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk memeriksa adanya saldo anomali pada rekening-rekening tersebut.

Apakah ada masalah lain terkait penyaluran bantuan sosial yang diungkapkan oleh Mensos?

keyboard_arrow_down

Ya, Mensos juga mengungkapkan adanya masalah salah sasaran pada beberapa program bantuan sosial dan subsidi. Data menunjukkan bahwa:

43,2 persen bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp13,4 triliun salah sasaran.
45 persen Program Keluarga Harapan (PKH) juga salah sasaran.

Masalah serupa juga ditemukan pada subsidi gas LPG 3 kg, BBM, dan listrik. Kemensos menegaskan bahwa tidak ada pengurangan jumlah penerima manfaat bansos, melainkan pembaruan data dan pengalihan bantuan kepada pihak yang lebih berhak.

Bagaimana pandangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai pemblokiran rekening pasif oleh PPATK?

keyboard_arrow_down

Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemblokiran rekening pasif oleh PPATK. Ia berpendapat bahwa tindakan tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat dan dianggap terlalu jauh masuk ke ranah pribadi nasabah. Mekeng juga berargumen bahwa orang yang menyimpan uang di rekening pasif pasti memiliki alasan tertentu, seperti menabung, dan meminta PPATK untuk menjelaskan ketentuan terkait pemblokiran rekening tidak aktif secara lebih rinci.

Apa yang harus dilakukan pemilik rekening jika rekeningnya termasuk yang diblokir?

keyboard_arrow_down

PPATK mendorong pemilik rekening yang terindikasi diblokir untuk segera melakukan verifikasi ulang melalui bank masing-masing. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan perlindungan dana nasabah dan memungkinkan reaktivasi rekening agar dapat digunakan kembali.