nasional

MK Putuskan Keterwakilan Perempuan Wajib di Pimpinan AKD DPR

MK putuskan keterwakilan perempuan wajib di pimpinan AKD DPR. Pelajari putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, dampaknya, dan sejarahnya di sini.

6 hari yang lalu

nasional

Putusan MK: Perempuan Wajib Ada di Setiap Pimpinan AKD DPR

Putusan MK: Perempuan wajib jadi pimpinan AKD DPR. Baca analisis mendalam, implikasi hukum, dan referensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait keterwakilan perempuan.

8 hari yang lalu

nasional

MK Putuskan: Perempuan Wajib Ada di Setiap AKD DPR, Termasuk Pimpinan

MK putuskan perempuan wajib ada di AKD DPR, termasuk pimpinan. Pelajari detail putusan, implikasi, dan peran perempuan dalam legislasi Indonesia.

9 hari yang lalu

nasional

MK Batalkan Kewajiban Izin Jaksa Agung untuk Periksa Jaksa

MK batalkan kewajiban izin Jaksa Agung untuk periksa jaksa. Pelajari putusan terbaru, dampaknya, dan dasar hukumnya di sini.

19 hari yang lalu

nasional

DPR: Putusan MK Wajibkan Lembaga Independen Awasi ASN

Putusan MK wajibkan lembaga independen awasi ASN. DPR & KemenPAN-RB bahas implementasi, pengawasan, dan dampaknya pada reformasi birokrasi.

21 hari yang lalu

nasional

MK Putuskan: Jaksa Tak Perlu Izin Jaksa Agung untuk Diproses Hukum

MK putuskan jaksa tak perlu izin Jaksa Agung untuk diproses hukum. Pahami putusan MK, dampaknya pada penegakan hukum, dan pasal terkait.

21 hari yang lalu

nasional

MK Perintahkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Pengawas ASN

MK perintahkan pemerintah bentuk lembaga independen pengawas ASN. Pelajari peran, tugas, dan fungsi lembaga ini dalam menjaga integritas birokrasi.

23 hari yang lalu

nasional

MK Perintahkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN

MK perintahkan pembentukan lembaga independen awasi ASN. Temukan alasan, dampak, dan perbandingan pengawasan ASN di negara lain.

23 hari yang lalu

olahraga

MK Resmi Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Wajib Fokus Urus Negara!

MK larang Wamendag rangkap jabatan! Pelajari keputusan Mahkamah Konstitusi, fokus urus negara, dan dampaknya pada pemerintahan.

2 bulan yang lalu

nasional

MK Resmi Larang Wamen Rangkap Jabatan Komisaris Perusahaan Negara/Swasta

MK larang Wamen rangkap jabatan komisaris. Pahami dasar hukumnya, dampak pada BUMN/swasta, & potensi perubahan tata kelola perusahaan negara.

2 bulan yang lalu

nasional

MK Resmi Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris/Direksi

MK larang Wamendag rangkap jabatan komisaris/direksi BUMN. Simak aturan baru, dampaknya, dan alasan di balik keputusan Mahkamah Konstitusi.

2 bulan yang lalu

nasional

MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris, 2 Hakim Konstitusi Beda Pendapat

MK larang wakil menteri rangkap jabatan komisaris, 2 hakim konstitusi beda pendapat. Simak analisis & dampaknya di sini.

2 bulan yang lalu

nasional

MK Putuskan Wakil Menteri Haram Rangkap Jabatan Komisaris BUMN/Swasta

MK putuskan wakil menteri haram rangkap jabatan komisaris BUMN/swasta. Pelajari putusan Mahkamah Konstitusi, dampaknya pada tata kelola perusahaan, & aturan terbaru.

2 bulan yang lalu

nasional

MA Tegaskan: Pengaktifan ASN Eks Hakim Koruptor Itong Hanya Syarat Pecat Tidak Hormat

MA tegaskan pengaktifan ASN eks hakim koruptor Itong. Cari tahu syaratnya untuk pemecatan tidak hormat & referensi hukumnya.

2 bulan yang lalu

ekonomi

Menaker Yassierli: Pejabat Kemnaker Siap Dicopot Jika Korupsi

Menaker Yassierli menyatakan pejabat Kemnaker siap dicopot jika terlibat korupsi. Temukan informasi terkait kebijakan, dampak, dan langkah pencegahan yang diterapkan.

3 bulan yang lalu

nasional

MK Diminta Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

MK diminta larang wakil menteri rangkap jabatan komisaris BUMN. Simak analisis dampak, pendapat ahli, dan referensi hukum terkait isu ini.

3 bulan yang lalu

nasional

MK: Pimpinan Organisasi Advokat Wajib Nonaktif Jika Jadi Pejabat Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) wajibkan pimpinan organisasi advokat nonaktif saat jadi pejabat negara. Temukan rincian keputusan, aturan baru, dan tujuan mencegah konflik kepentingan.

3 bulan yang lalu

nasional

MK Larang Pimpinan Organisasi Advokat Rangkap Jabatan Pejabat Negara, Hindari Konflik Kepentingan

MK larang pimpinan organisasi advokat rangkap jabatan sebagai pejabat negara. Temukan alasan putusan, potensial konflik kepentingan, dan detail kasus Andri Darmawan di sini.

3 bulan yang lalu

nasional

MK Putuskan Pimpinan Organisasi Advokat Tak Boleh Rangkap Jabatan Pejabat Negara

MK putuskan pimpinan organisasi advokat tidak boleh rangkap jabatan pejabat negara. Temukan hasil keputusan, norma Pasal 28 Ayat (3), dan masa jabatan 5 tahun di sini.

3 bulan yang lalu

nasional

Advokat Minta MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Advokat minta MK larang rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN. Temukan argumen terkait kerugian perusahaan, potensi korupsi, dan dasar hukum.

3 bulan yang lalu