www.liputan6.com
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan penting yang secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan. Larangan ini mencakup posisi komisaris atau direksi di perusahaan negara dan swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Putusan ini, yang tertuang dalam Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025, secara eksplisit menambahkan frasa "wakil menteri" ke dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, memperluas cakupan larangan rangkap jabatan.
Masih Seputar nasional
Demo Buruh 28 Agustus Ricuh: Gas Air Mata Ditembakkan, Tol & KRL Lumpuh!
MK Ultimatum Pemerintah: Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Batas 2 Tahun
Macan Tutul Jebol Atap Kandang, Kabur dari Lembang Park Zoo
Prabowo Umumkan Produksi Pangan Nasional Melonjak Drastis Meski Dihantam El Nino
Fakta Mengejutkan: Ratusan Siswa Keracunan Massal MBG Lebong, Polda Bengkulu Turun Tangan
MK Resmi Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan di BUMN
Banjir Terjang Tanggamus: Puluhan Rumah Terendam 1 Meter, Tanggul Sungai Bocor
Rantis Brimob Tabrak Ojol hingga Terlindas di Tengah Demo Bendungan Hilir
Menkes Budi: Campak Ancam Serius Indonesia, 20 Anak Meninggal di Sumenep
KPK Bongkar: Bos PT SMJL Judi Rp150 Miliar dari Dana Kredit LPEI
Tragis: Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Polisi Saat Demo Ricuh di Pejompongan
