MK Resmi Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris/Direksi
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan penting yang secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan. Larangan ini mencakup posisi komisaris atau direksi di perusahaan negara dan swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Putusan ini, yang tertuang dalam Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025, secara eksplisit menambahkan frasa "wakil menteri" ke dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, memperluas cakupan larangan rangkap jabatan.
Berita Terbaru
Browser AI: Data Pengguna Terancam Serangan 'Prompt Injection'
Jadwal Bola Hari Ini: El Clasico Real Madrid vs Barcelona, Liga Inggris, dan Super League Siap Panaskan Akhir Pekan
Tanpa RPTKA, Kemnaker Usir 94 WNA dari KEK Sei Mangkei
Gaza: Pembersihan Sisa Perang Butuh Puluhan Tahun, Ladang Ranjau Mengerikan
Raisa dan Hamish Daud Resmi Berpisah, Komitmen Jaga Putri Bersama
Prabowo Teken PP Baru: Koperasi & UMKM Kini Dapat Tambang Tanpa Lelang
Komisi Eropa: Meta & TikTok Gagal Tangani Konten Ilegal, Terancam Denda Besar
MotoGP Malaysia 2025: Alex Marquez Pimpin Balapan, Pol Espargaro Tersingkir
Sopir Ambulans Meninggal Mendadak Usai Antar Jenazah, Terekam Video Viral
Dunia Bergejolak: Protes AS dan Ketegangan Tepi Barat Memuncak
