www.cnnindonesia.com
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi di perusahaan negara atau swasta. Putusan ini, yang diajukan oleh Advokat Viktor Santoso Tandiasa, menguji Pasal 23 UU Kementerian Negara. MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai dengan larangan rangkap jabatan tersebut, termasuk sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD.
Masih Seputar nasional
Demo Buruh 28 Agustus Ricuh: Gas Air Mata Ditembakkan, Tol & KRL Lumpuh!
MK Ultimatum Pemerintah: Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Batas 2 Tahun
Macan Tutul Jebol Atap Kandang, Kabur dari Lembang Park Zoo
Prabowo Umumkan Produksi Pangan Nasional Melonjak Drastis Meski Dihantam El Nino
Fakta Mengejutkan: Ratusan Siswa Keracunan Massal MBG Lebong, Polda Bengkulu Turun Tangan
MK Resmi Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan di BUMN
Banjir Terjang Tanggamus: Puluhan Rumah Terendam 1 Meter, Tanggul Sungai Bocor
Rantis Brimob Tabrak Ojol hingga Terlindas di Tengah Demo Bendungan Hilir
Menkes Budi: Campak Ancam Serius Indonesia, 20 Anak Meninggal di Sumenep
KPK Bongkar: Bos PT SMJL Judi Rp150 Miliar dari Dana Kredit LPEI
Tragis: Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Polisi Saat Demo Ricuh di Pejompongan
