www.bola.net
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan, menyamakan aturan dengan menteri. Keputusan ini bertujuan agar wamen lebih fokus pada tanggung jawab kementerian. Larangan tersebut mencakup posisi sebagai pejabat negara, komisaris/direksi perusahaan BUMN/swasta, atau pimpinan organisasi yang didanai APBN/APBD. Putusan ini mengabulkan permohonan advokat Viktor Santoso Tandiasa dan menambahkan frasa "wakil menteri" ke dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Masih Seputar olahraga
Persija Pesta Gol 3-1 di Kandang Dewa United, Amankan Poin Penuh
Terungkap! Pemain MU Ragukan Taktik Ruben Amorim, Ruang Ganti Panas
Real Madrid Tantang Man City, Liverpool, Juventus di Liga Champions
Kairat Almaty, Debutan Liga Champions, Kegirangan Hadapi Real Madrid dan Raksasa Eropa
Mauro Zijlstra & 3 Pemain Putri Resmi Jadi WNI, Siap Perkuat Timnas Indonesia
Resmi! 4 Pemain Diaspora Termasuk Mauro Zijlstra Jadi WNI, Langsung Perkuat Timnas
Real Madrid vs Man City: Rivalitas Baru Liga Champions 5 Musim Beruntun!
N'Golo Kante Ulang Tahun ke-34: Kisah Fantastis Sang Gelandang Rendah Hati
Persija Kembali Puncaki Klasemen Liga 1 Usai Kalahkan Dewa United, Dua Tim Raih Kemenangan Perdana
Dramatis! Putri KW Pastikan Medali Perdana di Kejuaraan Dunia 2025 Usai Kalahkan Sindhu
PB Farkhusi Desak Kurash Jadi Cabor Resmi PON 2028 NTB
