MK Batalkan Kewajiban Izin Jaksa Agung untuk Periksa Jaksa
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 menjadi koreksi penting terhadap relasi kekuasaan lembaga penegak hukum. MK mengubah makna Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, menegaskan pemanggilan jaksa tidak harus selalu atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam pengecualian tertentu. Keputusan ini mengatasi paradoks di mana perlindungan profesi jaksa justru menjadi alat penghambat proses hukum dan menimbulkan kesan "perlindungan internal".
Berita Terbaru
Lawan Starlink Elon Musk, Eropa Bentuk Perusahaan Satelit Sendiri
Bagnaia Tak Terbendung, Juara Sprint Race MotoGP Malaysia 2025
Misi 'Peluk Palestina': IZI Kirim 10 Truk Bantuan ke Gaza Lewat Mesir
AS Kerahkan Kapal Induk, Trump Pertimbangkan Serangan Militer di Venezuela
Nasihat Brilian Taylor Swift Ubah Hidup Selena Gomez: Apa Isinya?
Impor Minyak 1 Juta BPH, Pemerintah Genjot B50 Tahun Depan
Google Raih Terobosan Besar: Chip Willow 13.000 Kali Lebih Cepat
Francesco Bagnaia Sabet Kemenangan Sprint MotoGP Malaysia, Kalahkan Alex Marquez
Kebijakan Prabowo: Rakyat Kini Bisa Kelola Sumur Migas, Ekonomi Merata
Gaza: Pembersihan Bom Sisa Perang Israel-Hamas Butuh 20-30 Tahun
