Pemerintah Selidiki Dugaan Pulau Dikuasai WNA, Bali dan NTB Beri Klarifikasi

Menurut peraturan yang berlaku, pulau-pulau kecil dan terluar di Indonesia tidak boleh dijual kepada asing. Pulau-pulau ini juga tidak boleh memiliki status Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa Pulau Panjang adalah kawasan konservasi dan sepenuhnya milik negara.

Terdapat perbedaan tanggapan dari kedua provinsi:

• Pemerintah Provinsi Bali: Gubernur Bali, Wayan Koster, membantah keras adanya pulau kecil di Bali yang dikuasai WNA. Ia menjelaskan bahwa WNA di pulau-pulau kecil seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Nusa Menjangan hanya berinvestasi dalam pembangunan fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, dan vila, dan tidak memiliki hak kepemilikan atas pulau-pulau tersebut. Koster menyatakan akan menindak tegas investor asing yang melanggar aturan dan akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN serta Kementerian Pariwisata untuk meluruskan pernyataan Menteri ATR/BPN.
• Pemerintah Provinsi NTB: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Muslim, menyatakan bahwa persoalan status pulau-pulau kecil bukan kewenangan pemerintah provinsi, melainkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Muslim menjelaskan bahwa kepemilikan pribadi atas tanah di pulau-pulau kecil diizinkan, namun harus tunduk pada ketentuan pertanahan nasional, dengan pengaturan ruang oleh kabupaten/kota sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Perbedaannya terletak pada hak atas tanah itu sendiri. Kepemilikan pulau oleh WNA secara langsung tidak diperbolehkan di Indonesia. Artinya, WNA tidak dapat memiliki sertifikat hak milik atas tanah atau pulau. Sementara itu, investasi asing dalam pengelolaan fasilitas pariwisata diperbolehkan. Ini berarti investor asing dapat bekerja sama dengan Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia untuk membangun dan mengelola fasilitas seperti hotel, resor, atau vila di atas lahan yang dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia. Dalam skema ini, WNA berinvestasi pada pengembangan dan operasional fasilitas, bukan pada kepemilikan tanah atau pulau secara langsung.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyatakan akan memeriksa legalitas kepemilikan pulau yang diduga melibatkan WNA. Selain itu, ia juga meminta pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atau hak pakai untuk pulau-pulau yang belum memiliki status hukum. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan praktik jual beli ilegal atas pulau-pulau tersebut.

Pemerintah menyikapi dugaan penjualan pulau secara online dengan serius. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mencurigai adanya kepentingan geopolitik di balik penjualan pulau-pulau seperti di Kabupaten Anambas dan Pulau Panjang, mengingat lokasi pulau-pulau tersebut yang krusial. Ia meyakini bahwa penjualan ini bukan sekadar iseng karena dilakukan melalui platform online luar negeri seperti privateislandsonline.com. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, juga meminta Kementerian ATR untuk mengambil tindakan konkret terhadap polemik jual beli pulau ini, terutama yang ditemukan di situs online, dan meyakini bahwa pulau-pulau tersebut dijual oleh broker.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengusulkan agar Kementerian ATR membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengatasi masalah jual beli pulau. Ia menilai regulasi terkait saat ini masih tumpang tindih, yang seringkali menghambat investasi. Dede Yusuf juga menyarankan agar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur juga dilibatkan dalam upaya penyelesaian masalah ini.

Pemanfaatan lahan pulau oleh pemilik atau investor diatur dengan batasan tertentu. Sebanyak 30% dari lahan pulau harus tetap dikuasai oleh negara. Sementara itu, sisanya 70% dapat dikelola oleh korporasi. Dari 70% yang dikelola korporasi, terdapat pembagian lebih lanjut untuk kegiatan usaha dan ruang terbuka hijau. Pengaturan ruang ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku.