Menteri Kebudayaan Fadli Zon Minta Maaf Atas Pernyataan Kekerasan Seksual 1998

Inti permasalahan yang diperdebatkan terkait peristiwa kerusuhan Mei 1998 adalah penggunaan diksi 'massal' untuk menggambarkan kasus pemerkosaan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan tidak pernah menyangkal adanya kekerasan atau pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998. Namun, ia mempermasalahkan penggunaan kata 'massal', berpendapat bahwa sulit dibuktikan secara hukum tanpa adanya putusan pengadilan yang menguatkan. Di sisi lain, anggota DPR dan pihak lain merasa bahwa keraguan terhadap diksi 'massal' ini dapat melukai perasaan korban dan mereduksi skala tragedi yang terjadi, mengingat adanya berbagai laporan resmi yang telah mendokumentasikan peristiwa tersebut.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa ia tidak pernah menyangkal adanya kekerasan atau pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998. Ia bahkan menegaskan mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong agar pelaku diproses hukum jika dapat ditelusuri. Namun, ia mempermasalahkan penggunaan diksi 'massal' untuk menggambarkan pemerkosaan tersebut. Fadli mengakui terjadinya rangkaian kasus pemerkosaan pada Mei 1998, tetapi berpendapat bahwa hal tersebut sulit dibuktikan secara hukum tanpa adanya putusan pengadilan. Ia menekankan perlunya dokumentasi yang teliti agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Reaksi anggota Komisi X DPR terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan sangat kuat dan emosional:

• MY Esti Wijayanti, Wakil Ketua Komisi X DPR, merasa sakit hati dan menilai Fadli Zon tidak peka terhadap persoalan ini, yang dapat melukai para korban.
• Mercy Chriesty Barends, anggota Komisi X dari Fraksi PDIP, mengkritik keras Fadli Zon yang meragukan kasus pemerkosaan massal '98, menyatakan hal itu melukai korban. Mercy bahkan menyerahkan dokumen resmi sebagai bukti dan meminta Fadli Zon untuk meminta maaf serta menghentikan proyek penulisan ulang sejarah. Ia juga menekankan pentingnya penulisan sejarah yang memiliki dialektika dan meminta Fadli Zon tidak membawa nama BJ Habibie dalam penyangkalan, karena Habibie sendiri mengakui tragedi itu dan mendirikan Komnas Perempuan.

Reaksi ini menunjukkan betapa sensitifnya isu tersebut bagi para anggota dewan, terutama yang merasa memiliki empati mendalam terhadap korban.

Untuk mendukung klaim kekerasan seksual pada Mei 1998, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Mercy Chriesty Barends, menyerahkan beberapa dokumen resmi kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dokumen-dokumen tersebut meliputi:

• Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh Presiden BJ Habibie.
• Laporan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
• Dokumen Komnas Perempuan.

Penyerahan dokumen-dokumen ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan seksual pada Mei 1998 telah didokumentasikan dan diakui oleh berbagai lembaga resmi, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga tidak sepatutnya diragukan.

Menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dokumentasi sejarah yang teliti sangat penting agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Ia menekankan bahwa dokumentasi yang akurat diperlukan untuk memotret sejarah secara tepat tanpa mereduksi peristiwa sejarah yang telah terjadi. Meskipun ia mempermasalahkan diksi 'massal', ia tetap mengakui adanya rangkaian kasus pemerkosaan dan kekerasan. Oleh karena itu, dokumentasi yang cermat dan berdasarkan fakta dianggap krusial untuk memastikan kebenaran sejarah tersampaikan dengan baik dan tidak memicu konflik atau kesalahpahaman di kemudian hari.

Sebagai hasil akhir dari polemik ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon akhirnya meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai tidak sensitif terkait tragedi pemerkosaan 1998. Ia menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya adalah pendapat pribadi dan ia mengutuk peristiwa pemerkosaan tersebut. Fadli Zon juga kembali menekankan pentingnya dokumentasi teliti untuk memotret sejarah secara akurat tanpa mereduksi peristiwa sejarah, serta menyatakan bahwa pelaku kejahatan tersebut harus dihukum jika dapat ditelusuri.

Polemik ini memiliki implikasi signifikan terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia. Pertama, ini menyoroti betapa sensitifnya isu-isu sejarah yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama bagi para korban dan keluarga mereka. Kedua, polemik ini menekankan pentingnya penulisan sejarah yang dialektis, artinya melibatkan berbagai perspektif dan sumber, serta tidak hanya berfokus pada satu narasi tunggal. Ketiga, hal ini menegaskan kembali perlunya pengakuan dan dokumentasi yang akurat terhadap peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu, seperti kekerasan seksual pada Mei 1998, dengan merujuk pada laporan-laporan resmi seperti TGPF, PBB, dan Komnas Perempuan. Keempat, polemik ini menjadi pengingat bahwa penulisan sejarah harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak melukai perasaan korban dan tidak mereduksi skala tragedi yang telah terjadi, sekaligus mendorong pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku kejahatan.