MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Pemerintah Kaji Dampak Besar Kebijakan

Menurut putusan MK, Pemilu Daerah akan dilaksanakan 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah Pemilihan Presiden (Pilpres). Ini menandakan adanya jeda waktu yang signifikan antara pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

Putusan MK yang mengatur pemisahan Pemilu ini adalah Nomor 135/PUU-XXII/2024. Meskipun demikian, ada satu sumber yang menyebutkan nomor putusan 135/PUU-XXI/2023, namun mayoritas sumber merujuk pada nomor 135/PUU-XXII/2024.

Uji materiil dalam putusan MK ini terkait dengan dua undang-undang utama, yaitu:

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Putusan ini mengubah ketentuan dalam undang-undang tersebut terkait jadwal dan mekanisme Pemilu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Muhammad Afifuddin, menyambut baik putusan ini karena dinilai akan memberikan beberapa manfaat bagi penyelenggara Pemilu, antara lain:

• Meringankan tugas KPU: Dengan pemisahan Pemilu, beban kerja KPU dalam mengelola Pemilu serentak yang kompleks akan berkurang.
• Meminimalkan anggaran: Pemisahan jadwal diharapkan dapat mengurangi biaya operasional dan logistik yang besar jika semua Pemilu dilaksanakan secara bersamaan.

Manfaat ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu.

Tanggapan terhadap putusan MK ini bervariasi dari berbagai pihak:

• KPU: Ketua KPU, Muhammad Afifuddin, menyambut baik putusan ini karena dinilai meringankan tugas KPU dan meminimalkan anggaran.
• Partai Politik (Gerindra): Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan pihaknya masih mengkaji putusan tersebut dan menghormati sikap partai politik lain sebagai masukan bagi DPR.
• DPR (Ahmad Irawan): Ahmad Irawan dari Komisi II DPR mengkritik putusan ini, menilai MK terlalu jauh memasuki ranah legislasi dan berpendapat putusan tersebut keliru.
• Pemerintah (Yusril Ihza Mahendra): Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga pemerintah tidak punya pilihan selain menindaklanjuti meskipun ada pertimbangan teknis di lapangan. Namun, Yusril juga mengingatkan potensi kekosongan konstitusional jika Pemilu gagal digelar tepat waktu.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas implikasi putusan MK.

Kritik utama terhadap putusan MK mengenai pemisahan Pemilu datang dari beberapa pihak, terutama dari Komisi II DPR dan pemerintah:

• MK Dianggap Memasuki Ranah Legislasi: Ahmad Irawan dari Komisi II DPR mengkritik bahwa MK terlalu jauh memasuki ranah legislasi, yang seharusnya menjadi kewenangan DPR.
• Bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22E: Kritik lain menyebutkan bahwa putusan ini keliru karena Pasal 22E ayat 1 dan 2 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Adanya pemisahan jadwal dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dengan amanat konstitusi ini.
• Potensi Kekosongan Konstitusional: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra juga mengingatkan adanya potensi kekosongan konstitusional jika Pemilu gagal digelar tepat waktu akibat perubahan jadwal ini.

Kritik-kritik ini menyoroti aspek hukum dan implikasi konstitusional dari putusan MK.

Meskipun ada pertimbangan teknis di lapangan dan potensi implikasi yang kompleks, pemerintah menyatakan sikap untuk menindaklanjuti putusan MK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga pemerintah tidak punya pilihan selain melaksanakannya. Namun, pemerintah juga menyadari adanya tantangan dan potensi kekosongan konstitusional jika Pemilu tidak dapat digelar tepat waktu sesuai amanat UUD 1945 Pasal 22E.

Pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti putusan MK ini, yaitu:

• Membentuk Tim Lintas Kementerian: Pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian untuk menganalisis putusan MK. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditunjuk sebagai sektor utama (leading sector) dalam tim ini.
• Mengkaji Kesesuaian dan Dampak: Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa kajian ini akan mempertimbangkan kesesuaian putusan dengan aturan yang ada, termasuk konstitusi, serta analisis dampak positif dan negatifnya.
• Mengajukan Revisi Undang-Undang Pemilu: Setelah kajian selesai, pemerintah akan mengambil inisiatif dalam mengajukan revisi undang-undang Pemilu yang relevan ke DPR RI untuk menyesuaikan dengan putusan MK.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mematuhi putusan MK sambil memastikan implementasinya berjalan lancar dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.