KPK Sita Rp2,8 Miliar dan Senjata Api di Rumah Kadis PUPR Sumut

Total nilai proyek jalan yang diduga dikorupsi adalah Rp231,8 miliar. Proyek ini mencakup, antara lain, pembangunan Jalan Sipiongot-batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp96 miliar dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot senilai Rp61,8 miliar. Nilai total Rp231,8 miliar menunjukkan cakupan proyek yang lebih luas dari dua jalan yang disebutkan secara spesifik.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam kasus ini dilakukan pada 26 Juni 2024. Dalam OTT awal tersebut, KPK berhasil menyita uang tunai sebesar Rp231 juta di Kabupaten Mandailing Natal.

Setelah OTT, KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut dan rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Barang bukti yang disita meliputi:

• Sejumlah dokumen penting terkait dugaan korupsi.
• Uang tunai sekitar Rp2,8 miliar yang ditemukan di rumah Topan Ginting.
• Sebuah pistol Baretta dengan 7 butir amunisi.
• Sebuah senapan angin dengan 2 pak amunisi.

KPK akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk melacak asal-usul senjata api yang ditemukan tersebut.

Modus operandi yang diduga dilakukan dalam kasus ini adalah:

• Pengarahan Proyek: Tersangka Topan Obaja Putra Ginting diduga mengarahkan proyek kepada PT DNG sejak tahap survei.
• Pengaturan Lelang: Topan juga diduga mengatur pemenang lelang proyek untuk keuntungan pribadi.
• Penerimaan Suap: Diduga suap yang dijanjikan mencapai 10-20% dari nilai proyek Rp231,8 miliar, atau sekitar Rp46 miliar. KPK sedang melacak aliran dana ini, yang awalnya berjumlah Rp2 miliar dan telah didistribusikan dalam bentuk tunai, transfer, dan sisa Rp231 juta.

KPK meyakini bahwa uang Rp2,8 miliar yang ditemukan di rumah Topan Obaja adalah salah satu penyebab utama buruknya kualitas jalan di Sumatera Utara. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan diduga dikorupsi, sehingga berdampak langsung pada infrastruktur jalan yang rusak dan merugikan masyarakat. KPK juga menyatakan bahwa pengusutan kasus ini didukung oleh masyarakat karena dampak buruk jalan rusak yang mereka alami.

KPK memastikan tidak akan tebang pilih dalam mengusut kasus ini dan akan memanggil siapa saja yang diduga mengetahui korupsi, termasuk Gubernur Sumut Bobby Nasution. Kasus ini juga disebut sebagai pintu awal untuk pemeriksaan proyek-proyek lain di Sumatera Utara, mengindikasikan potensi pengembangan kasus dan keterlibatan pihak lain yang lebih luas.

Kelima tersangka telah ditahan oleh KPK selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Akademisi dan aktivis antikorupsi mendorong KPK untuk memberikan ruang bagi Topan Obaja Putra Ginting untuk menjadi justice collaborator (JC). Hal ini didasari oleh posisinya yang strategis sebagai mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, yang diyakini dapat membongkar keterlibatan pihak lain atau aktor besar yang mungkin terlibat dalam kasus korupsi ini. Jika Topan menjadi JC, diharapkan informasi mengenai jaringan korupsi yang lebih luas dapat terungkap.