Rupiah Menguat Drastis ke Rp16.180 per Dolar AS, Pemerintah Antisipasi Gejolak Global

Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak baru AS, yang dikenal sebagai "One Big Beautiful Bill Act", berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap dolar AS dan inflasi. RUU ini diperkirakan dapat meningkatkan defisit fiskal Amerika Serikat hingga US$3,3 triliun. Peningkatan defisit anggaran yang besar ini dapat memicu kekhawatiran di pasar keuangan mengenai keberlanjutan fiskal AS, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pelemahan dolar AS. Selain itu, defisit yang membengkak dan potensi peningkatan pengeluaran pemerintah tanpa diimbangi pendapatan yang cukup juga berisiko memicu inflasi jangka panjang di AS. Kekhawatiran ini menjadi salah satu pendorong pelemahan dolar AS yang turut mendukung penguatan rupiah.

Surplus neraca perdagangan Indonesia memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap penguatan rupiah. Pada Mei 2025, Indonesia mencatatkan surplus sebesar 4,3 miliar dolar AS. Ini merupakan pencapaian surplus selama 61 bulan berturut-turut. Surplus neraca perdagangan menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia lebih besar daripada impornya, yang berarti lebih banyak aliran masuk dolar AS ke dalam negeri dibandingkan aliran keluar. Peningkatan pasokan dolar AS di pasar domestik ini secara alami akan meningkatkan permintaan terhadap rupiah, sehingga mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Konsistensi surplus ini juga mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, meningkatkan kepercayaan investor terhadap mata uang domestik.

Sehari sebelum penguatan signifikan pada 1 Juli 2025, yaitu pada Senin, 30 Juni 2025, nilai tukar rupiah sempat menunjukkan pelemahan. Rupiah ditutup melemah ke level Rp16.238 per dolar AS. Pelemahan ini merupakan bagian dari dinamika pasar yang dipengaruhi oleh berbagai sentimen global dan domestik yang berbeda dibandingkan hari berikutnya.

Pelemahan rupiah pada 30 Juni 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

• Data Personal Consumption Expenditures (PCE) Inti AS: Data PCE inti AS tumbuh sesuai ekspektasi, yang dapat mengindikasikan tekanan inflasi yang persisten dan berpotensi mendukung kebijakan moneter ketat oleh Federal Reserve, sehingga memperkuat dolar AS.
• Kontraksi Sektor Manufaktur China: Sektor manufaktur China mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global, yang dapat menekan mata uang negara-negara berkembang seperti Indonesia.
• Rebound Dolar AS: Dolar AS mengalami penguatan kembali setelah periode pelemahan, yang secara langsung menekan nilai tukar mata uang lainnya, termasuk rupiah.

Meskipun demikian, meredanya ketegangan di Timur Tengah dan kesepakatan dagang AS-China sempat memberikan sentimen positif, namun tidak cukup untuk menahan pelemahan rupiah pada hari tersebut.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, rupiah mencapai titik terlemahnya pada Juni 2024. Pada periode tersebut, nilai tukar rupiah menyentuh angka Rp16.486 per dolar AS. Pelemahan ini disebabkan oleh gejolak global yang signifikan, menunjukkan kerentanan rupiah terhadap kondisi ekonomi dan geopolitik internasional.

Pemerintah telah menetapkan target nilai tukar rupiah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026. Target tersebut berada dalam rentang Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS. Penetapan rentang ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengantisipasi dan mengelola potensi gejolak ekonomi global di masa mendatang.

Pemerintah menetapkan rentang target nilai tukar rupiah antara Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS untuk KEM-PPKF 2026 sebagai bentuk antisipasi dan fleksibilitas dalam menghadapi gejolak global yang tidak terduga. Rentang ini memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi kebijakan fiskal dan moneter untuk merespons perubahan kondisi ekonomi dunia. Selain itu, penetapan rentang ini juga merupakan respons terhadap masukan dari fraksi DPR yang sebelumnya mengusulkan rentang target yang lebih rendah, menunjukkan adanya dialog dan penyesuaian kebijakan berdasarkan pertimbangan berbagai pihak.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia (BI) akan terus berkoordinasi secara erat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Koordinasi ini melibatkan berbagai instrumen kebijakan, baik fiskal maupun moneter, untuk meredam volatilitas dan memastikan nilai tukar rupiah bergerak sesuai fundamental ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, mendukung pertumbuhan, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar global.