KPK Kembali Tangkap Nurhadi Eks Sekretaris MA, Kasus Pencucian Uang Terus Diusut

Nurhadi Abdurachman ditangkap kembali oleh KPK pada Minggu (29/6) dini hari atau malam. Penangkapan ini terjadi sehari setelah ia dibebaskan dari Lapas Sukamiskin.

Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Nurhadi adalah pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi yang sebelumnya ia lakukan. Kasus TPPU ini dianggap penting untuk diselesaikan demi pengembalian kerugian negara yang timbul dari suap pengurusan perkara di MA.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penahanan Nurhadi diperlukan untuk penyidikan lebih lanjut. Tujuannya adalah agar pendalaman perkara dapat berjalan secara efektif, cepat, dan terukur.

KPK membantah tudingan pelanggaran HAM dalam penangkapan Nurhadi, menegaskan bahwa tindakan penyidikan telah melalui pertimbangan yang matang. Peneliti Pusat Studi Anti-Korupsi (SAKSI) FH Unmul, Herdiansyah Hamzah Castro, juga menilai penangkapan ini tidak melanggar HAM karena adanya mekanisme praperadilan yang dapat digunakan untuk menguji dugaan pelanggaran HAM.

Sebelum dugaan TPPU, Nurhadi terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara perdata dan sengketa tanah di Mahkamah Agung (MA).

Dalam kasus suap dan gratifikasi sebelumnya, Nurhadi terbukti menerima suap sebesar Rp35,7 miliar dan gratifikasi sebesar Rp13,7 miliar. Total uang yang diduga diterima berkisar antara Rp46 miliar hingga Rp49 miliar. Atas kasus tersebut, ia divonis enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

KPK telah menyita sejumlah aset milik Nurhadi terkait kasus dugaan TPPU. Aset-aset tersebut meliputi:

• Lahan sawit
• Apartemen
• Rumah

Penyitaan aset ini merupakan bagian dari pembuktian perkara dan upaya pemulihan kerugian negara.

Penyelesaian kasus TPPU ini dianggap sangat penting karena bertujuan untuk pengembalian kerugian negara yang timbul akibat suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dengan menyelesaikan kasus TPPU, aset-aset hasil kejahatan dapat disita dan dikembalikan kepada negara.