Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki beberapa dugaan kasus gratifikasi yang melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Anggota DPRD terkait proyek-proyek di dinas tersebut. Penyelidikan ini mencakup berbagai modus, mulai dari permintaan dana untuk kepentingan pribadi hingga dugaan suap dalam penetapan anggaran.
Penyelidikan KPK dan Temuan Awal
KPK melakukan langkah-langkah berikut dalam penyelidikan awal:
- Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
- KPK menerima informasi dari hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR mengenai dugaan gratifikasi.
- Temuan awal dari Inspektorat Jenderal menunjukkan adanya permintaan uang oleh seorang pejabat Kementerian PUPR kepada bawahannya untuk kepentingan pribadi.
- KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dan melakukan analisis mendalam terhadap temuan investigasi tersebut.
Rincian Dugaan Kasus yang Diselidiki
Beberapa kasus dugaan gratifikasi yang menjadi fokus KPK antara lain:
- Dugaan Gratifikasi untuk Pernikahan Anak Pejabat Kementerian PU
- KPK sedang menyelidiki laporan mengenai pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diduga meminta gratifikasi terkait pernikahan anaknya.
- Laporan ini muncul setelah beredarnya dokumen hasil audit investigasi yang menunjukkan adanya permintaan dukungan dana dari beberapa Kepala Balai Besar.
- Meskipun uang yang terkumpul dilaporkan telah dikembalikan kepada pemberi, KPK tetap mengingatkan pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menerima atau memberi gratifikasi dalam bentuk apapun.
- Kasus Suap dan Pemotongan Anggaran Proyek di Ogan Komering Ulu (OKU)
- KPK telah memeriksa lima anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, terkait kasus dugaan suap dan pemotongan anggaran dalam proyek di Dinas PUPR.
- Pemeriksaan difokuskan pada proses penetapan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKU.
- Kelima anggota DPRD yang diperiksa adalah Hendro Saputra Jaya, Suharman, Yoelandre Pratama Putra, Sapriyanto, dan Martin Arikadi.
- Kasus ini berawal dari adanya permintaan fee proyek oleh tiga anggota DPRD kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU, Nopriansyah.
- Perkembangan kasus ini telah berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan enam orang sebagai tersangka, yang terdiri dari anggota DPRD, Kepala Dinas PUPR, dan pihak swasta.
KPK terus mendalami kasus-kasus ini untuk mengungkap praktik korupsi di sektor pekerjaan umum dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.




Masih Seputar politik
Pakar Hukum Desak KPK Periksa Bobby Nasution Terkait Korupsi Proyek Jalan Sumut
22 hari yang lalu

Pembahasan RUU KUHAP Dimulai DPR 8 Juli, Fokus Keadilan Restoratif dan Transparansi
22 hari yang lalu

Indonesia Resmi Anggota Penuh BRICS, Prabowo Dorong Kerja Sama Global Inklusif
22 hari yang lalu

Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali Berlanjut, Bangkai Kapal Terdeteksi
22 hari yang lalu

Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Picu Polemik, DPR Didesak Revisi UU
22 hari yang lalu

DPR Rampungkan Uji Kelayakan 24 Calon Dubes, Siap Bertugas di Berbagai Negara
22 hari yang lalu

Prabowo Usulkan South-South Economic Compact di KTT BRICS, Perkuat Posisi Indonesia
22 hari yang lalu

Persekusi Retret Kristen Sukabumi: Komnas PA Tolak Keadilan Restoratif, Desak Penegakan Hukum
23 hari yang lalu

Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal, Picu Polemik Konstitusionalitas
23 hari yang lalu

KTT BRICS: Prabowo Hadir Perdana sebagai Anggota Penuh, Dorong Tata Kelola Global
23 hari yang lalu

DPR RI Serahkan Hasil Uji Kelayakan 24 Calon Dubes Pilihan Presiden Prabowo
23 hari yang lalu

Berita Terbaru

BMKG Peringatkan: Modifikasi Cuaca Tak Cukup Tangani Karhutla

Senator AS Desak Elon Musk Matikan Starlink di Asia Tenggara, Digunakan Penipu

BGN Hentikan Sementara SPPG NTT Usai Ratusan Siswa Keracunan Makanan Gratis

Mensos Temukan 600 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Data Diperbarui

BPS: Penduduk Miskin Jatim 3,83 Juta Jiwa Maret 2025, Turun 0,29%
Trending

Investasi RI Kuartal II 2025: Rp 477,7 T, Tumbuh 11,5%, Serap 665 Ribu Pekerja

Kesepakatan Tarif RI-AS: Harga Migas dan Pangan Diprediksi Turun, Ekspor RI Berpotensi Naik

AS Setujui Aneksasi Gaza, Belanda Kecam Israel di Tengah Krisis Kemanusiaan

Inggris Pertahankan Gelar Juara Euro Wanita 2025 Usai Kalahkan Spanyol

Investasi Indonesia: Target 2025 Tercapai, Namun PMA Tertekan Geopolitik
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.
Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!
Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.