nasional

Menhan Sjafrie: Negara Harus Hadir, Tertibkan Tambang Ilegal Tanpa Pandang Bulu

Menhan Sjafrie tegaskan negara harus tertibkan tambang ilegal tanpa pandang bulu. Pelajari metrik, referensi, dan overview penegakan hukumnya.

1 hari yang lalu

nasional

Umrah Mandiri Diperbolehkan, Sapuhi Ingatkan Potensi Jerat Hukum

Umrah mandiri diperbolehkan, namun Sapuhi ingatkan potensi jerat hukum. Pelajari lebih lanjut aturan, risiko, & referensi penting di sini.

4 hari yang lalu

nasional

Komnas Haji: Umrah Mandiri Resmi Dilegalkan Lewat UU Baru

Umrah Mandiri dilegalkan UU baru! Temukan penjelasan lengkap Komnas Haji, aturan terbaru, syarat, dan panduan penting perjalanan Anda.

8 hari yang lalu

nasional

Pemerintah Resmi Legalkan Umrah Mandiri, Ini Aturan Barunya

Pemerintah legalisasi umrah mandiri, temukan aturan terbaru, syarat pendaftaran, biaya, dan tips perjalanan umrah Anda.

11 hari yang lalu

olahraga

IOC Hukum Indonesia, Menpora Erick Thohir Tegaskan Teguh UUD 1945

Erick Thohir tegaskan Indonesia pegang teguh UUD 1945 & aturan FIFA. Pelajari metrik, overview, dan referensi IOC Hukum Indonesia terkini.

15 hari yang lalu

nasional

RUU BUMN resmi jadi undang-undang, nomenklatur berubah jadi BP BUMN

RUU BUMN resmi jadi UU, nomenklatur berubah jadi BP BUMN. Pahami metrik, gambaran umum, & referensi terbaru terkait perubahan ini.

sekitar 1 bulan yang lalu

ekonomi

RUU BUMN disetujui DPR, resmi jadi Undang-Undang

RUU BUMN disetujui DPR menjadi UU. Dapatkan info metrik, referensi, dan overview lengkap mengenai Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara ini.

sekitar 1 bulan yang lalu

ekonomi

DPR RI resmi sahkan RUU Pariwisata menjadi undang-undang

DPR RI sahkan RUU Pariwisata jadi UU. Pahami aturan baru, tujuan UU, & dampaknya pada industri pariwisata Indonesia. Baca selengkapnya di sini.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

DPR resmikan RUU Ekstradisi Indonesia-Rusia jadi Undang-Undang

DPR resmikan RUU Ekstradisi Indonesia-Rusia jadi UU. Pelajari ruang lingkup, manfaat kerjasama, dan proses hukum penyerahan buronan antar kedua negara.

sekitar 1 bulan yang lalu

ekonomi

BGN Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Lanjut, Pertimbangkan Dasar Hukum UU

BGN pastikan program makan bergizi gratis lanjut, tinjau dasar hukum UU. Pelajari metrik, gambaran umum, dan referensi program ini di sini.

sekitar 1 bulan yang lalu

internasional

Presiden Maladewa ratifikasi UU media kontroversial, izinkan denda besar dan penutupan

Presiden Maladewa ratifikasi UU media kontroversial, izinkan denda besar & penutupan. Temukan dampaknya bagi kebebasan pers dan jurnalisme.

sekitar 2 bulan yang lalu

ekonomi

Ojol demo di DPR, tuntut RUU Transportasi Online dan potongan aplikator 10%

Demo ojol di DPR tuntut RUU Transportasi Online & potongan aplikator 10%. Ketahui tuntutan, poin RUU, dan dampak bagi driver.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Menkeu bantah kritik Didik Rachbini, sebut salah undang-undang

Menkeu bantah kritik Didik Rachbini soal UU Cipta Kerja, sebut undang-undang tersebut sudah tepat dan sesuai.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Prabowo Tegaskan: Demonstran Damai Tak Boleh Dikriminalisasi, Tapi Wajib Patuhi Aturan

Prabowo tegaskan demonstran damai tak boleh dikriminalisasi tapi wajib patuhi aturan. Pelajari lebih lanjut batasan & penegakan hukumnya.

2 bulan yang lalu

nasional

Gibran Hormati Proses Hukum OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Gibran hormati proses hukum OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer. Temukan kabar terkini, analisis, dan referensi penting mengenai isu hukum ini.

3 bulan yang lalu

ekonomi

DPR Sahkan RUU P2 APBN 2024 Jadi Undang-Undang

DPR sahkan RUU P2 APBN 2024 jadi Undang-Undang. Temukan ringkasan, referensi penting, dan analisis metrik terkait implementasi APBN 2024 yang baru.

3 bulan yang lalu

nasional

DPR Undang KPK Bahas RUU KUHAP, Jamin Tak Lemahkan Pemberantasan Korupsi

DPR undang KPK bahas RUU KUHAP untuk pastikan tidak melemahkan pemberantasan korupsi. Temukan analisis, dampak, dan solusi dalam pembahasan ini.

3 bulan yang lalu

nasional

Mantan Menkumham Hamid Awaluddin Sebut Amnesti Hasto Konstitusional, Tak Lemahkan Hukum

Mantan Menkumham Hamid Awaluddin sebut amnesti Hasto konstitusional, tak lemahkan hukum. Temukan analisis, referensi, dan perspektif mendalam di halaman ini.

3 bulan yang lalu

nasional

TNI Jamin Pengamanan Jaksa Sesuai Perpres, Tak Ganggu Hukum

TNI jamin pengamanan jaksa sesuai Perpres 66/2025 tanpa ganggu hukum. Mengetahui nota kesepahaman, penebalan personel, dan dukungan terhadap kasus korupsi.

3 bulan yang lalu

politik

Saran Revisi RUU KUHAP

Saran Revisi RUU KUHAP menampilkan rangkuman, bahan lengkap, video informatif, dan gambar ilustratif untuk pemahaman yang lebih mendalam.

5 bulan yang lalu