Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2 APBN) Tahun Anggaran 2024 menjadi Undang-Undang. Keputusan ini disetujui oleh seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna. Pelaksanaan APBN 2024 didasarkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, menandai WTP ke-9 kalinya sejak 2016 sebagai bukti akuntabilitas pemerintah.
Berita Terbaru
Pemerintah Suntik Dana Rp20 T, Iuran BPJS Kesehatan Aman Sampai 2026
El Clasico: Real Madrid Siap Tutup Atap Bernabeu, Atmosfer Bakal Mencekam?
Aktivis dan Ahli Hukum Jhonson Panjaitan Meninggal Dunia, Pejuang HAM Berpulang
Tentara Israel Tembak Warga, 11 Ditangkap; Pemukim Rusak Pohon Zaitun di Tepi Barat
Raffi Ahmad Prihatin Kasus Ammar Zoni, Bakal Kunjungi Nusakambangan
YKTI Desak Pemerintah: SNI Wajib Kain dan Pakaian Jadi Lindungi Konsumen
iPhone Layar Lipat Apple Siap Guncang Pasar Ponsel 2026?
Liverpool Terpuruk: 4 Kekalahan Beruntun, Rekor Buruk Juara Bertahan Liga Inggris
Sandra Dewi Gugat Kejaksaan Agung, Penyidik Ungkap Kejanggalan Tas Mewah
Trump Janji Selesaikan Cepat Krisis Afghanistan-Pakistan
