Penerimaan Negara: Satgassus Kejar Pajak Ekonomi Ilegal, Shortfall Pajak Mengintai

Pemerintah Indonesia sedang mengevaluasi kebutuhan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN). Wacana ini muncul sebagai upaya untuk mengoptimalkan penghimpunan penerimaan negara. Namun, Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa saat ini pembentukan badan baru tersebut belum dirasa perlu, dengan fokus pada perbaikan kinerja, sistem, dan pendataan di Kementerian Keuangan.

Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menjadi ujung tombak dan pihak yang bertanggung jawab utama dalam menghimpun penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kemenkeu adalah salah satu instansi kunci yang bertugas mengumpulkan penerimaan pajak.

Wacana pembentukan BPN muncul sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penghimpunan pendapatan negara. Meskipun demikian, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara menilai bahwa saat ini Kemenkeu masih mampu menjalankan fungsi tersebut dengan fokus pada perbaikan internal.

Imparsial mengkritik wacana penunjukan Panglima TNI sebagai pengawas Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN). Kritik ini didasarkan pada pandangan bahwa penunjukan tersebut merupakan bentuk militerisasi jabatan sipil. Menurut Imparsial, hal ini bertentangan dengan hukum, berbahaya bagi demokrasi, dan dapat mengganggu profesionalisme birokrasi.

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menjalin kerja sama dengan Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat upaya pengamanan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan.

Kolaborasi antara DJP dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri berfokus pada penarikan pendapatan dari sektor ekonomi ilegal atau tersembunyi (shadow economy). Ini mencakup berbagai kejahatan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam ilegal, seperti:

• Ilegal fishing (penangkapan ikan ilegal)
• Ilegal mining (penambangan ilegal)
• Ilegal logging (pembalakan liar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung pembentukan Satgassus ini sebagai langkah untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri diketuai oleh Herry Muryanto. Sementara itu, Novel Baswedan menjabat sebagai wakil kepala Satgassus. Keduanya diketahui merupakan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga Mei 2025, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp683,3 triliun. Angka ini setara dengan 31,2% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar Rp2.189,3 triliun. Realisasi ini menunjukkan penurunan sebesar 10,13% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, total penerimaan perpajakan, termasuk kepabeanan dan cukai, mencapai Rp806,2 triliun, yang juga turun 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan potensi kekurangan (shortfall) penerimaan pajak dapat mencapai Rp130 triliun hingga akhir tahun 2025. Perkiraan ini didasarkan pada target penerimaan pajak yang dianggap tinggi dan realisasi yang kurang ideal pada kuartal I/2025, serta tren penurunan penerimaan pajak yang terlihat hingga Mei 2025.