Pemerintah Finalisasi Satgas Percepatan Investasi, Atasi Hambatan dan Permudah Perizinan

Satuan Tugas (Satgas) Kemudahan dan Percepatan Investasi adalah sebuah tim yang sedang dibentuk oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pembentukan Satgas ini sedang dalam tahap finalisasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tujuan utama pembentukan Satgas Kemudahan dan Percepatan Investasi adalah untuk mempercepat penyelesaian berbagai masalah investasi. Fokus utamanya adalah pada isu-isu terkait perizinan dan pemberian insentif bagi para investor. Satgas ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dan operasional untuk mengatasi persoalan investasi agar prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien.

Satgas Kemudahan dan Percepatan Investasi akan bekerja dengan beberapa cara untuk mempercepat realisasi investasi, antara lain:

• Penyelesaian Masalah: Satgas akan fokus pada penyelesaian masalah investasi yang menghambat, terutama terkait perizinan dan insentif.
• Post Audit: Melakukan post audit untuk membandingkan hasil aktual investasi dengan prediksi awal. Hal ini bertujuan untuk memastikan realisasi investasi berjalan sesuai rencana.
• Percepatan Pembangunan: Mempercepat realisasi investasi dan pembangunan pabrik, tanpa menghilangkan persyaratan perizinan yang berlaku.
• Koordinasi: Bertindak sebagai payung untuk mengatasi berbagai persoalan investasi, menunjukkan peran koordinatifnya.

Terdapat perbedaan signifikan antara data realisasi investasi asing di Indonesia menurut UNCTAD dan BKPM untuk tahun 2024:

• UNCTAD: Melaporkan realisasi investasi asing sebesar US$24,21 miliar (sekitar Rp363,18 triliun).
• BKPM: Mencatat realisasi investasi asing sebesar Rp900,2 triliun pada periode yang sama.

Perbedaan antara kedua data ini mencapai sekitar Rp537 triliun atau 147,8%, menunjukkan adanya disparitas yang besar dalam penghitungan.

Perbedaan signifikan antara data realisasi investasi asing dari UNCTAD dan BKPM kemungkinan besar disebabkan oleh metodologi penghitungan yang berbeda. UNCTAD menggunakan data resmi negara anggota, merger dan akuisisi lintas batas, proyek greenfield (proyek baru), serta kesepakatan pembiayaan proyek internasional. Sementara itu, BKPM memiliki metodologi penghitungan sendiri yang mungkin mencakup cakupan investasi yang lebih luas atau definisi yang berbeda, sehingga menghasilkan angka yang lebih tinggi.

Investor di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti yang dialami oleh PT KCC Glass Indonesia:

• Harga Gas: PT KCC Glass Indonesia dijanjikan harga gas industri sebesar 6 dolar AS per MMBTU, namun harga yang disepakati mencapai 9,5 dolar AS per MMBTU, yang berarti 50% lebih tinggi dari janji awal.
• Infrastruktur Pendukung: Keterlambatan operasional Pelabuhan Batang juga menghambat pengiriman barang, menunjukkan masalah pada infrastruktur pendukung investasi.

Meskipun menghadapi kendala ini, PT KCC Glass Indonesia berencana untuk melanjutkan investasi tahap kedua senilai Rp10 triliun, menunjukkan komitmen mereka terhadap pasar Indonesia.

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyoroti beberapa masalah utama yang menghambat pengembangan kawasan industri dan investasi di Indonesia:

• Perizinan yang Rumit: Proses perizinan yang berbelit-belit menjadi penghambat utama.
• Koordinasi Pusat-Daerah: Kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
• Biaya Energi Tinggi: Kawasan industri menghadapi masalah biaya energi yang mahal.
• Birokrasi: Hambatan birokrasi yang memperlambat proses.
• Regulasi Lemah: Kurangnya regulasi yang kuat dan spesifik untuk melindungi kawasan industri, yang saat ini belum memadai untuk menopang investasi dan penciptaan lapangan kerja.

HKI juga meminta adanya payung hukum yang lebih kuat dalam Undang-Undang Perindustrian untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dan akan berperan sebagai jembatan antara pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah.

Pemerintah secara aktif memberantas praktik premanisme yang menghambat iklim investasi di Indonesia. Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyatakan bahwa kasus premanisme yang mengganggu investor menunjukkan penurunan signifikan. Pemerintah menindaklanjuti setiap laporan premanisme karena praktik pemerasan dapat membuat investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi. Salah satu kasus yang sedang dalam proses hukum adalah pemalakan proyek pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) senilai Rp5 triliun.

Percepatan investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional karena beberapa alasan:

• Pendorong Pertumbuhan Ekonomi: Realisasi investasi yang tinggi secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.
• Penciptaan Lapangan Kerja: Investasi, terutama dalam pembangunan pabrik dan pengembangan kawasan industri, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
• Peningkatan Produktivitas: Investasi membawa teknologi dan inovasi, yang dapat meningkatkan produktivitas industri dan daya saing nasional.
• Pembangunan Infrastruktur: Seringkali, investasi juga diikuti dengan pembangunan atau perbaikan infrastruktur pendukung.

Pemerintah menargetkan realisasi investasi yang tinggi dengan memprioritaskan kemudahan dalam proses dan waktu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.