Kemendag Perintahkan Tarik Beras Oplosan, Bapanas: Tak Perlu Jika Layak

Berdasarkan pengawasan Kemendag pada Maret-April 2024/2025, ditemukan beberapa masalah spesifik:

• Ketidaksesuaian Kuantitas: Sebanyak 30 dari 98 jenis produk beras yang diawasi tidak sesuai dengan kuantitas yang tertera pada kemasan, menunjukkan adanya praktik pengurangan takaran.
• Ketidaksesuaian Mutu Beras Premium: Hanya 1 dari 10 merek beras premium yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar beras yang diklaim premium tidak memenuhi kriteria kualitas yang seharusnya.
• Merek Beras yang Tidak Memenuhi Syarat Mutu Premium: Beberapa merek spesifik seperti Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos ditemukan tidak memenuhi syarat mutu premium, meskipun dipasarkan sebagai produk premium.
• Dugaan Pengoplosan: Kemendag menduga ada sekitar 212 merek beras yang dioplos, yaitu mencampur beras medium dengan beras premium, dan kemudian dijual dengan harga premium. Praktik ini merugikan konsumen karena membayar lebih untuk kualitas yang tidak sesuai.

Terdapat perbedaan pendekatan antara Kemendag dan Bapanas terkait penanganan beras oplosan:

• Kementerian Perdagangan (Kemendag): Menginstruksikan produsen beras untuk menarik beras yang tidak sesuai mutu dan mengurangi takaran dari peredaran dalam waktu 30 hari. Ini menunjukkan sikap tegas untuk menghilangkan produk bermasalah dari pasar.
• Badan Pangan Nasional (Bapanas): Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa peritel tidak perlu menarik beras oplosan dari pasaran jika beras tersebut masih layak konsumsi. Namun, ia menekankan bahwa beras tersebut harus dijual dengan harga yang disesuaikan kualitasnya, misalnya berdasarkan kadar patahan (broken) beras. Arief juga menambahkan bahwa pencampuran atau deviasi mutu beras tidak selalu merupakan pelanggaran pidana, kecuali jika informasi pada kemasan menyesatkan konsumen.

Perbedaan ini menunjukkan adanya nuansa dalam penegakan aturan, di mana Kemendag lebih fokus pada penarikan produk yang tidak sesuai standar, sementara Bapanas lebih menekankan pada penyesuaian harga dan informasi yang jujur kepada konsumen, selama produk masih aman dikonsumsi.

Pemerintah melalui Satgas Pangan Polri sedang memproses hukum para pelaku pelanggaran mutu dan kualitas beras. Tindakan ini mencakup praktik pencampuran beras medium dan premium yang dijual dengan harga tinggi, serta praktik pengurangan timbangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha karena tindakan tersebut dianggap sebagai penipuan dan pelanggaran hukum, serta melanggar nilai-nilai agama. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan dan melindungi konsumen dari praktik curang.

Konsumen memiliki hak-hak yang dilindungi jika menemukan beras yang tidak sesuai mutu atau takaran:

• Hak Meminta Ganti Rugi: Konsumen berhak meminta ganti rugi dari penjual atau produsen jika produk beras yang dibeli tidak sesuai dengan mutu atau takaran yang dijanjikan. Untuk mengajukan klaim ini, konsumen perlu menunjukkan bukti pembelian yang sah.
• Perlindungan Hukum: Hak-hak konsumen dilindungi secara hukum oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik usaha yang merugikan.

Ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki posisi yang kuat secara hukum untuk menuntut keadilan jika merasa dirugikan.

Jika konsumen mengalami kesulitan atau dipersulit dalam meminta ganti rugi langsung kepada penjual atau produsen, mereka dapat mengadukan keluhan mereka ke lembaga-lembaga berikut:

• Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM): LPKSM adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada advokasi dan perlindungan hak-hak konsumen. Mereka dapat membantu konsumen dalam proses mediasi atau penyelesaian sengketa.
• Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): BPSK adalah lembaga semi-yudisial yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar jalur pengadilan. BPSK dapat mengeluarkan putusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Kedua lembaga ini menyediakan jalur alternatif bagi konsumen untuk mendapatkan keadilan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Kenaikan harga beras secara umum disebabkan oleh faktor pasokan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa kenaikan harga terjadi karena berakhirnya masa panen pertama. Berakhirnya masa panen ini secara alami mengurangi pasokan beras di pasar, dan ketika permintaan tetap tinggi sementara pasokan berkurang, harga cenderung meningkat.

Untuk mengatasi kenaikan harga dan menstabilkan pasokan beras, pemerintah mengambil langkah strategis melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pemerintah akan menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Penyaluran ini direncanakan berlangsung dari Juli hingga Desember 2025. Dengan peningkatan pasokan beras SPHP ke pasar, diharapkan tekanan pada harga akan berkurang. Menteri Pertanian juga menyatakan keyakinannya bahwa harga beras akan turun dalam waktu 1-2 minggu setelah langkah ini diimplementasikan.

Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) adalah Rp 12.500 per kilogram. Penetapan HET ini bertujuan untuk memastikan bahwa beras SPHP dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau, sekaligus menjadi patokan harga di pasar untuk membantu menstabilkan harga beras secara keseluruhan.