2025/07/20/ekonomi/

BPJPH Targetkan Seluruh UMKM Wajib Bersertifikat Halal Mulai Oktober 2026

sekitar 2 bulan yang lalu

finance.detik.com

image cover

BPJPH menargetkan seluruh UMKM wajib bersertifikat halal mulai Oktober 2026, tanpa relaksasi lanjutan. Target penerbitan 3,5 juta sertifikat halal di 2025. Hingga Juni 2024, telah terbit 2.348.061 sertifikat, mayoritas melalui skema self declare. Sertifikasi didominasi usaha mikro. BPJPH bekerja sama dengan Kementerian UMKM untuk sertifikasi yang lebih efektif dan terjangkau.

Masih Seputar ekonomi

Anggaran KKP Meroket Rp13 Triliun di 2026, Trenggono: Baru Kali Ini!

Anggaran KKP Meroket Rp13 Triliun di 2026, Trenggono: Baru Kali Ini!

DPR Belum Terima Penjelasan Resmi Skema Burden Sharing BI-Kemenkeu

DPR Belum Terima Penjelasan Resmi Skema Burden Sharing BI-Kemenkeu

DPR Bingung, Belum Tahu Skema Burden Sharing Kemenkeu-BI untuk Program Prabowo

DPR Bingung, Belum Tahu Skema Burden Sharing Kemenkeu-BI untuk Program Prabowo

Mendadak! Telkom Batalkan RUPSLB, Agenda Perombakan Pengurus Ditunda

Mendadak! Telkom Batalkan RUPSLB, Agenda Perombakan Pengurus Ditunda

Bapanas Masifkan Penyaluran Beras SPHP di Ritel Modern, Sasar 214 Daerah Harga Melonjak

Bapanas Masifkan Penyaluran Beras SPHP di Ritel Modern, Sasar 214 Daerah Harga Melonjak

Bapanas Percepat Penyaluran Beras SPHP ke Ritel Modern, Stabilkan Harga

Bapanas Percepat Penyaluran Beras SPHP ke Ritel Modern, Stabilkan Harga

KADI Selidiki Dumping Baja China WISCO, Industri Lokal Terancam Rugi

KADI Selidiki Dumping Baja China WISCO, Industri Lokal Terancam Rugi

300.000 Ton Beras Bulog Terancam Rusak, Pengamat Bongkar Biang Keroknya

300.000 Ton Beras Bulog Terancam Rusak, Pengamat Bongkar Biang Keroknya

ESDM Butuh Rp64 T untuk Listriki 1,2 Juta Rumah Tangga hingga 2029

ESDM Butuh Rp64 T untuk Listriki 1,2 Juta Rumah Tangga hingga 2029

Fitch Peringatkan: Kerusuhan Ancam Peringkat Kredit & Ekonomi Indonesia

Fitch Peringatkan: Kerusuhan Ancam Peringkat Kredit & Ekonomi Indonesia

DPR Setujui Rp 1,3 Triliun Anggaran ATR/BPN 2026, Prioritaskan PTSL & Sengketa Tanah

DPR Setujui Rp 1,3 Triliun Anggaran ATR/BPN 2026, Prioritaskan PTSL & Sengketa Tanah

Modal image