Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Picu Polemik Konstitusi di DPR

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 ini diajukan melalui permohonan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Alasan utama di balik putusan ini adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dari model pemilu serentak lima kotak sebelumnya, seperti beban kerja yang sangat berat bagi penyelenggara pemilu, kompleksitas bagi pemilih, serta potensi masalah dalam integritas dan kualitas pemilu.

Putusan MK ini memicu polemik dan kritik luas dari berbagai pihak, terutama terkait beberapa poin utama:

• Potensi Krisis Konstitusional dan Ketidakpastian Hukum: Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, dan Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari, menyoroti potensi kekosongan jabatan anggota DPRD karena tidak ada mekanisme pengisiannya jika masa jabatan mereka tidak dapat diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun. Hal ini dianggap melanggar Pasal 22E Ayat 2 UUD 1945 yang mengatur pemilu DPRD setiap lima tahun sekali, serta Pasal 18 Ayat 2 dan 3 UUD 1945 yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki DPRD.
• MK Melampaui Kewenangan (Positive Legislator): Beberapa pihak, termasuk Taufik Basari, Habiburokhman (Anggota Komisi III DPR RI), dan Muhammad Khozin (Anggota Komisi II DPR), mengkritik MK yang dianggap bertindak sebagai 'positive legislator' (pembuat undang-undang) alih-alih 'negative legislator' (pembatal undang-undang). Mereka menilai MK telah melampaui kewenangannya terkait open legal policy dan bahkan bertentangan dengan putusan MK sebelumnya yang bersifat final dan mengikat.
• Dampak Praktis dan Anggaran: Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, dan Senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menyoroti potensi pembengkakan anggaran negara dan beban kerja serta anggaran partai politik yang meningkat akibat pemisahan pemilu. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai dampak luas terhadap sistem kepartaian, pemerintahan daerah, otonomi daerah, dan potensi praktik jual-beli jabatan kepala daerah.

Putusan MK ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika pemilu daerah baru dilaksanakan 2 hingga 2,5 tahun setelah pemilu nasional (yang berarti setelah masa jabatan DPRD saat ini berakhir), maka akan terjadi kekosongan jabatan anggota DPRD. Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari, menegaskan bahwa masa jabatan DPRD tidak dapat diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun karena hal tersebut akan melanggar:

• Pasal 22E Ayat 2 UUD 1945: Yang secara eksplisit mengatur bahwa pemilihan anggota DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
• Pasal 18 Ayat 2 dan 3 UUD 1945: Yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki DPRD sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan daerah.

Kekosongan ini berpotensi menimbulkan krisis konstitusional karena pemerintahan daerah tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa adanya lembaga legislatif daerah.

Pemisahan pemilu ini diperkirakan akan memiliki beberapa implikasi praktis dan finansial:

• Beban Anggaran Negara: Senator Paul Finsen Mayor dan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menyoroti potensi pembengkakan anggaran negara karena penyelenggaraan dua pemilu besar dalam waktu yang berbeda akan membutuhkan alokasi dana yang lebih besar untuk logistik, honorarium petugas, dan sosialisasi.
• Beban Kerja dan Anggaran Partai Politik: Partai politik juga akan menghadapi peningkatan beban kerja dan anggaran. Mereka harus mempersiapkan dua kampanye besar dalam rentang waktu yang relatif dekat, yang membutuhkan sumber daya finansial dan tenaga yang lebih besar.
• Dampak pada Sistem Kepartaian dan Pemerintahan Daerah: Jazilul Fawaid menambahkan bahwa MK tidak mempertimbangkan dampak luas terhadap sistem kepartaian, pemerintahan daerah, dan otonomi daerah. Pemisahan ini bisa mengubah dinamika politik lokal dan nasional, serta cara kerja pemerintahan daerah.
• Potensi Jual-Beli Jabatan: Paul Finsen Mayor juga mengkhawatirkan potensi praktik jual-beli jabatan kepala daerah yang mungkin meningkat akibat dinamika baru ini.

Putusan MK ini mendapatkan beragam respons dari berbagai pihak:

• DPR RI: Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa fraksi-fraksi di DPR akan mengadakan rapat koordinasi informal untuk membahas putusan ini, dengan delapan fraksi masih mengkaji secara internal. Komisi III DPR RI juga telah mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah ahli hukum dan mantan hakim MK untuk mendapatkan masukan.
• Kritikus dari Kalangan Ahli dan Mantan Pejabat: Mahfud MD, Taufik Basari, Habiburokhman, Muhammad Khozin, dan Jazilul Fawaid secara umum mengkritik putusan ini karena potensi krisis konstitusional, ketidakpastian hukum, dan anggapan bahwa MK melampaui kewenangannya.
• Pihak yang Mengapresiasi: Wakil Ketua Umum II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengapresiasi putusan MK ini sebagai langkah penting menuju pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas, serta mengajak semua pihak untuk mengawal proses ini.

Menurut para kritikus, peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan ini dianggap telah melampaui batas kewenangannya. Mereka berpendapat bahwa MK seharusnya bertindak sebagai 'negative legislator', yaitu lembaga yang bertugas membatalkan atau menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Namun, dalam putusan ini, MK dianggap telah bertindak sebagai 'positive legislator', yaitu mengambil alih tugas DPR RI dalam merumuskan atau mengatur penormaan undang-undang.

Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa putusan ini menimbulkan polemik karena MK dianggap melampaui kewenangannya terkait open legal policy, yaitu kebijakan hukum terbuka yang seharusnya menjadi ranah pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah). Selain itu, Muhammad Khozin dari Komisi II DPR juga menyoroti peran MK yang dianggap bertransformasi menjadi lembaga perumus undang-undang, yang seharusnya tidak terjadi.

Untuk mengatasi polemik dan mencari solusi terbaik atas putusan MK ini, beberapa langkah telah dan akan diambil:

• Rapat Koordinasi DPR: Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa fraksi-fraksi di DPR akan mengadakan rapat koordinasi informal untuk membahas putusan ini, mengingat delapan fraksi masih mengkaji secara internal.
• Rapat Dengar Pendapat Umum: Komisi III DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah ahli hukum dan mantan hakim MK untuk mendapatkan masukan terkait penerapan putusan ini.
• Desakan Penjelasan dari MK: Rudianto Lallo dari Komisi III DPR RI mendesak MK untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait putusan ini kepada pemerintah dan DPR. Hal ini bertujuan untuk menjaga marwah MK dan mencari solusi terbaik atas polemik yang ada, terutama terkait kekosongan jabatan DPRD dan implikasi konstitusional lainnya.

Pihak-pihak terkait diharapkan dapat berdialog dan bekerja sama untuk menemukan jalan keluar yang konstitusional dan tidak menimbulkan krisis hukum atau pemerintahan.