Indonesia Genjot Impor AS Rp550 Triliun, Targetkan Tarif Lebih Rendah dari Vietnam

Strategi utama Indonesia untuk menghindari ancaman tarif AS adalah dengan meningkatkan impor dari AS. Indonesia berencana meningkatkan impor hingga US$34 miliar atau sekitar Rp551,1 triliun. Peningkatan impor ini juga akan melibatkan investasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Sebagai bagian dari strategi peningkatan impor, Indonesia akan membeli berbagai produk dari AS, meliputi:

• Produk energi: Senilai US$15,5 miliar, termasuk LPG, LNG, dan minyak mentah. Indonesia berencana mengalihkan impor LPG dari Timur Tengah ke AS dan berupaya membeli minyak mentah serta LNG langsung dari AS.
• Alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pesawat.
• Produk pertanian.

Batas waktu negosiasi antara Indonesia dan AS untuk menghindari tarif ini adalah hingga 9 Juli 2025. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bahwa keputusan perpanjangan tenggat waktu pembicaraan dagang ada di tangan Presiden Trump, dan tarif yang lebih tinggi akan diberlakukan jika tidak ada kesepakatan tercapai.

Situasi negosiasi tarif antara Indonesia dan Vietnam dengan AS memiliki beberapa perbandingan:

• Vietnam: Telah mencapai kesepakatan tarif 20% dengan AS, turun dari usulan awal 46%.
• Indonesia: Berharap mendapatkan tarif yang lebih rendah dari Vietnam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa tarif 40% yang sempat disebut untuk Vietnam berlaku untuk barang hasil transshipment, yang tidak dilakukan oleh Indonesia.

Selain peningkatan impor, Pemerintah Indonesia juga memberikan beberapa komitmen lain kepada perusahaan AS untuk menciptakan perlakuan yang lebih adil, yaitu:

• Pelonggaran aturan kandungan lokal.
• Peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual.
• Akses ke Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
• Komitmen untuk menerapkan tarif mendekati nol untuk lebih dari 1.700 komoditas asal AS.

Ketidakpastian perdagangan ini membawa potensi risiko dan peluang bagi Indonesia:

• Risiko: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewanti-wanti bahwa ketidakpastian ini menjadi risiko utama bagi kinerja ekspor Indonesia.
• Peluang: RUU "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA) yang digagas Trump berpotensi berdampak pada perdagangan global dan sektor energi. Namun, RUU ini juga membuka peluang relokasi rantai pasok dari China yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

Beberapa pejabat penting yang terlibat dalam upaya negosiasi ini antara lain:

• Yuliot Tanjung: Wakil Menteri ESDM, yang menyatakan Indonesia akan mengalihkan impor LPG dari Timur Tengah ke AS.
• Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang menegaskan posisi Indonesia terkait tarif transshipment.
• Sri Mulyani Indrawati: Menteri Keuangan, yang mewanti-wanti risiko ketidakpastian bagi ekspor.
• Scott Bessent: Menteri Keuangan AS, yang menyatakan keputusan perpanjangan tenggat waktu ada di tangan Presiden Trump.
• Donald Trump: Presiden AS, yang menetapkan ancaman tarif dan memiliki keputusan akhir terkait negosiasi.