Pemerintah Tegaskan Transfer Data Indonesia-AS Bukan Penyerahan Bebas, DPR Minta Transparansi

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

24 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🤝 Fakta Utama Kesepakatan Data

Kesepakatan transfer data pribadi antara Indonesia dan AS sedang difinalisasi sebagai bagian dari perjanjian perdagangan untuk menghilangkan hambatan digital dan menurunkan pajak impor produk Indonesia di AS.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menegaskan bahwa ini adalah dasar hukum terukur untuk tata kelola lalu lintas data lintas negara, bukan penyerahan data bebas.
Transfer data lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum, dengan pengawasan ketat otoritas Indonesia berdasarkan UU PDP.
Pemerintah memastikan transfer data dalam kerangka tata kelola yang aman tanpa mengorbankan hak warga negara.
AS sebelumnya meminta Indonesia untuk mempermudah transfer data pengguna sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor resiprokal.

🏛️ Penjelasan Pemerintah

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan kesepakatan ini akan menjadi dasar legal yang sah dan aman untuk melindungi data pribadi WNI yang menggunakan layanan digital perusahaan AS.
Istana Kepresidenan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa keterbukaan data ini hanya untuk tujuan komersial, seperti verifikasi identitas pembeli dan penjual, serta mencegah praktik bisnis berisiko.
Fokus utama transfer data adalah pada data komersial, bukan data pribadi yang sensitif.

⚖️ Sorotan dan Desakan DPR

Anggota Komisi I DPR menekankan bahwa data pribadi WNI bukanlah komoditas dagang dan merupakan hak fundamental yang dilindungi UU PDP.
Transfer data ke luar negeri harus sesuai Pasal 56 UU PDP, yaitu hanya ke negara dengan tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi, atau melalui perjanjian bilateral.
DPR menyoroti bahwa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mekanisme transfer data ke luar negeri belum diterbitkan.
Pemerintah didesak untuk transparan dan berhati-hati, memastikan perlindungan hak subjek data, serta tidak mengabaikan kedaulatan data dan keamanan nasional.

Apa itu kesepakatan transfer data pribadi antara Indonesia dan Amerika Serikat?

keyboard_arrow_down

Kesepakatan ini adalah bagian dari perjanjian perdagangan yang sedang difinalisasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan dasar hukum terukur untuk tata kelola lalu lintas data lintas negara.

Apa tujuan utama dari kesepakatan transfer data ini?

keyboard_arrow_down

Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah untuk menghilangkan hambatan digital dalam perdagangan dan menurunkan pajak impor produk Indonesia di AS. Selain itu, kesepakatan ini juga bertujuan untuk menjadi dasar legal yang sah dan aman dalam melindungi data pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menggunakan layanan digital perusahaan AS.

Apakah kesepakatan ini mengizinkan penyerahan data pribadi WNI secara bebas?

keyboard_arrow_down

Tidak. Kemkominfo menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan penyerahan data pribadi secara bebas. Sebaliknya, ini adalah dasar hukum terukur untuk tata kelola lalu lintas data lintas negara. Transfer data lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum, dengan pengawasan ketat dari otoritas Indonesia.

Jenis data apa yang menjadi fokus dalam kesepakatan ini?

keyboard_arrow_down

Istana Kepresidenan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa keterbukaan data ini hanya untuk tujuan komersial. Contohnya adalah untuk verifikasi identitas pembeli dan penjual dalam perdagangan digital, serta untuk mencegah praktik bisnis berisiko. Fokusnya adalah pada data komersial, bukan data pribadi secara umum.

Bagaimana pemerintah menjamin perlindungan data pribadi WNI dalam kesepakatan ini?

keyboard_arrow_down

Pemerintah memastikan transfer data dalam kerangka tata kelola yang aman tanpa mengorbankan hak warga negara. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa kesepakatan ini akan menjadi dasar legal yang sah dan aman untuk melindungi data pribadi WNI. Pengawasan ketat dari otoritas Indonesia akan dilakukan, berlandaskan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan PP Nomor 71 Tahun 2019.

Apa dasar hukum yang digunakan untuk mengatur transfer data lintas negara ini?

keyboard_arrow_down

Dasar hukum yang digunakan adalah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Pasal 56 UU PDP secara spesifik mengatur bahwa transfer data ke luar negeri harus memenuhi syarat, yaitu hanya ke negara dengan tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi, serta melalui mekanisme persetujuan atau perjanjian bilateral.

Apa pandangan dan desakan DPR terkait kesepakatan transfer data ini?

keyboard_arrow_down

Anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini dan TB Hasanuddin, menekankan bahwa data pribadi WNI bukanlah komoditas dagang dan merupakan hak fundamental yang dilindungi UU PDP. Mereka mengingatkan bahwa transfer data ke luar negeri harus sesuai Pasal 56 UU PDP. DPR juga menyoroti bahwa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mekanisme transfer data ke luar negeri belum diterbitkan. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk transparan dan berhati-hati, memastikan perlindungan hak subjek data, serta tidak mengabaikan kedaulatan data dan keamanan nasional.

Bagaimana status terkini dari finalisasi kesepakatan transfer data ini?

keyboard_arrow_down

Kesepakatan ini masih dalam tahap finalisasi sebagai bagian dari perjanjian perdagangan. Meskipun demikian, DPR menyoroti bahwa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mekanisme transfer data ke luar negeri, yang merupakan turunan dari UU PDP, belum diterbitkan. Ini menunjukkan bahwa masih ada aspek regulasi yang perlu diselesaikan sebelum kesepakatan dapat sepenuhnya diimplementasikan.

Apa manfaat ekonomi yang diharapkan Indonesia dari kesepakatan ini?

keyboard_arrow_down

Kesepakatan ini diharapkan dapat menghilangkan hambatan digital dalam perdagangan dan menurunkan pajak impor produk Indonesia di Amerika Serikat. Ini merupakan bagian dari kesepakatan tarif impor resiprokal yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump, yang mencakup komitmen terkait penghapusan hambatan untuk perdagangan digital.

[{"title":"Soal Transfer Data RI ke AS, Menkomdigi: Masih Tahap Finalisasi, Tidak Secara Bebas","indexedAt":"2025-07-24T03:01:52.500Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/09225151/soal-transfer-data-ri-ke-as-menkomdigi-masih-tahap-finalisasi-tidak-secara","summary":"Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa kesepakatan transfer data pribadi ke AS masih dalam tahap finalisasi dan tidak dilakukan secara bebas. Kesepakatan ini merupakan bagian dari perjanjian perdagangan antara Indonesia dan AS, yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan digital. Meutya menegaskan bahwa kesepakatan ini akan menjadi dasar hukum yang sah dan aman dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara, serta melindungi data pribadi warga Indonesia yang menggunakan layanan digital perusahaan AS. Transfer data lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum, dengan pengawasan ketat dari otoritas Indonesia. Landasan hukumnya adalah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Indonesia memastikan bahwa transfer data dilakukan dalam kerangka tata kelola data yang aman dan andal, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/Ch8Itu8tOrciiQLMwnSoHW4ecPw=/25x0:589x376/1200x800/data/photo/2025/07/19/687af9e483cfa.jpeg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/09225151/soal-transfer-data-ri-ke-as-menkomdigi-masih-tahap-finalisasi-tidak-secara"},{"title":" Prabowo Sebut Negosiasi Keterbukaan Data WNI dengan AS Masih Berjalan - Nasional Katadata.co.id ","indexedAt":"2025-07-24T03:01:52.500Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://katadata.co.id/berita/nasional/6881939577902/prabowo-sebut-negosiasi-keterbukaan-data-wni-dengan-as-masih-berjalan","summary":"Presiden Prabowo Subianto menyatakan negosiasi terkait keterbukaan data pribadi WNI dengan Amerika Serikat masih berlangsung sebagai bagian dari kesepakatan kerja sama dagang. Kesepakatan ini bertujuan menurunkan pajak impor produk Indonesia di AS dari 32% menjadi 19%. Istana Kepresidenan menjelaskan bahwa keterbukaan data ini hanya untuk tujuan komersial, yaitu verifikasi identitas pembeli dan penjual dalam perdagangan digital, serta untuk mencegah praktik bisnis yang berisiko. Pemerintah Indonesia juga melakukan pendekatan serupa dengan Uni Eropa, dengan transfer data hanya dilakukan dengan negara yang memiliki perlindungan data pribadi yang memadai. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa transfer data ini fokus pada data komersial, bukan data pribadi. Dalam pernyataan bersama AS-Indonesia, Indonesia berkomitmen untuk mengatasi hambatan perdagangan digital, termasuk memberikan kepastian transfer data pribadi lintas batas, menghapus tarif produk tidak berwujud, dan mendukung moratorium bea masuk atas transmisi elektronik di WTO.\n","bannerUrl":"https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2025/07/16/Presiden_Prabowo_Subianto_saat_menelepon_Presiden_Amerika_Serika-2025_07_16-14_19_35_cf3cd6524c14c2cb38151ee1d985ce79_960x640_thumb.jpeg","articleUrl":"https://katadata.co.id/berita/nasional/6881939577902/prabowo-sebut-negosiasi-keterbukaan-data-wni-dengan-as-masih-berjalan"},{"title":"Soal Transfer Data Pribadi WNI ke AS, Anggota DPR: Itu Bukan Komoditas Dagang!","indexedAt":"2025-07-24T05:01:33.705Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/11480601/soal-transfer-data-pribadi-wni-ke-as-anggota-dpr-itu-bukan-komoditas-dagang","summary":"Anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini, menekankan bahwa data pribadi warga negara Indonesia bukanlah komoditas dagang, melainkan hak fundamental yang dilindungi oleh UU PDP. Hal ini disampaikan terkait kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat. Amelia mengingatkan bahwa transfer data ke luar negeri harus sesuai dengan Pasal 56 UU PDP, yaitu hanya dapat dilakukan ke negara dengan tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi, serta melalui mekanisme persetujuan atau perjanjian bilateral. Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan lembaga otoritatif independen untuk pengawasan dan penegakan hukum terkait data. Pemerintah diharapkan berhati-hati dan memastikan perlindungan hak subjek data. DPR akan terus mengawal kebijakan digital nasional agar tidak mengabaikan kedaulatan data dan keamanan nasional. Kesepakatan dengan AS mencakup penghapusan hambatan perdagangan digital, di mana Indonesia memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke AS melalui pengakuan AS sebagai negara dengan perlindungan data yang memadai.","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/nE1MA9qoXclxz28antnvpPSYH6E=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2024/11/06/672b66902d1c8.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/11480601/soal-transfer-data-pribadi-wni-ke-as-anggota-dpr-itu-bukan-komoditas-dagang"},{"title":" DPR Desak Pemerintah Transparan soal AS Bisa Kelola Data WNI, Singgung UU PDP - Nasional Katadata.co.id ","indexedAt":"2025-07-24T05:01:33.705Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://katadata.co.id/berita/nasional/6881b6afd8c60/dpr-desak-pemerintah-transparan-soal-as-bisa-kelola-data-wni-singgung-uu-pdp","summary":"Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah untuk transparan dan berhati-hati terkait pengelolaan data pribadi WNI oleh entitas AS, menyinggung UU PDP. Ia menekankan bahwa publik berhak tahu bentuk pengelolaan data pribadi yang dimaksud dalam kerja sama tersebut. Hasanuddin menyoroti Pasal 56 ayat (2) UU PDP yang menyatakan transfer data ke luar negeri hanya dapat dilakukan jika negara tujuan memiliki perlindungan hukum setara atau lebih tinggi dari Indonesia. Ia juga menyoroti PP yang mengatur mekanisme transfer data ke luar negeri belum diterbitkan. Sebelumnya, AS meminta Indonesia mempermudah transfer data pengguna ke AS sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor resiprokal. Presiden Prabowo menyatakan kesepakatan ini masih dalam tahap negosiasi.","bannerUrl":"https://cdn1.katadata.co.id/media/images/thumb/2025/06/24/2025_06_24-11_36_00_ecee3aa3-50be-11f0-919f-2f0b0bf05855_960x640_thumb.jpg","articleUrl":"https://katadata.co.id/berita/nasional/6881b6afd8c60/dpr-desak-pemerintah-transparan-soal-as-bisa-kelola-data-wni-singgung-uu-pdp"},{"title":"Transfer Data Pribadi Indonesia-AS Diatur Ketat, Ini Penjelasan Pemerintah | Republika Online","indexedAt":"2025-07-24T07:01:54.368Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/szvwnx370/transfer-data-pribadi-indonesiaas-diatur-ketat-ini-penjelasan-pemerintah","summary":"Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menegaskan bahwa kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi dasar hukum yang sah dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara. Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, menyatakan bahwa kesepakatan ini justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi WNI saat menggunakan layanan digital perusahaan AS seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan tarif impor dengan Indonesia mencakup penghapusan hambatan untuk perdagangan digital, termasuk komitmen terkait transfer data pribadi.","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/063508000-1746700879-830-556.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/szvwnx370/transfer-data-pribadi-indonesiaas-diatur-ketat-ini-penjelasan-pemerintah"}]