Megawati Kembali Pimpin PDIP, Tegaskan Peran Penyeimbang di Pemerintahan Prabowo

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

2 Agt 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Fakta Utama PDI-P

Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P untuk periode 2025–2030 dalam Kongres ke-6 di Bali.
Dalam kongres yang sama, Megawati mengumumkan dan melantik 37 nama pengurus pusat DPP PDIP periode 2025–2030.
Beberapa nama penting yang diumumkan termasuk Puan Maharani (Ketua Bidang Politik) dan Ganjar Pranowo (Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah).
Hasto Kristiyanto, yang baru saja menerima amnesti dari Presiden Prabowo, tidak termasuk dalam susunan pengurus DPP PDI-P yang baru.

⚖️ Sikap Politik PDI-P

Megawati menegaskan bahwa PDI-P tidak akan menjadi oposisi maupun membangun koalisi kekuasaan dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
PDI-P akan berperan sebagai partai penyeimbang yang ideologis, berpihak pada rakyat, dan berdiri di atas kebenaran.
Partai akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, namun juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas jika terjadi penyimpangan.
Keberpihakan PDI-P didasarkan pada konsistensi moral politik dan nilai-nilai ajaran Soekarno, bukan pada posisi di dalam atau di luar pemerintahan.

🤝 Amnesti dan Rekonsiliasi

Hasto Kristiyanto menerima amnesti dari Presiden Prabowo, sementara Thomas Lembong dibebaskan dari Rutan Cipinang setelah mendapatkan abolisi.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan terhadap pemberian amnesti dan abolisi sebagai langkah menuju rekonsiliasi nasional dan penguatan demokrasi pasca-Pemilu 2024.
Amnesti dianggap sebagai mekanisme konstitusional yang sah untuk meredakan ketegangan politik dan membuka ruang dialog kebangsaan.

Apa hasil utama dari Kongres PDI-P ke-6?

keyboard_arrow_down

Hasil utama dari Kongres PDI-P ke-6 adalah pengukuhan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P untuk periode 2025–2030. Selain itu, dalam kongres yang sama, Megawati juga mengumumkan dan melantik 37 nama pengurus pusat DPP PDI-P untuk periode yang sama.

Siapa yang kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P?

keyboard_arrow_down

Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P. Meskipun ada satu sumber yang menyebutkan Megawati masih memegang posisi sekretaris jenderal, sumber lain secara tegas mengukuhkannya sebagai Ketua Umum PDI-P.

Kapan dan di mana Kongres PDI-P ke-6 dilaksanakan?

keyboard_arrow_down

Kongres PDI-P ke-6 dilaksanakan di Bali. Kongres ini mengukuhkan kepengurusan untuk periode 2025–2030.

Berapa lama masa jabatan kepengurusan DPP PDI-P yang baru?

keyboard_arrow_down

Masa jabatan kepengurusan DPP PDI-P yang baru adalah untuk periode 2025–2030.

Siapa saja nama-nama penting yang diumumkan dalam susunan pengurus pusat DPP PDI-P periode 2025–2030?

keyboard_arrow_down

Beberapa nama penting yang diumumkan dalam susunan pengurus pusat DPP PDI-P periode 2025–2030 antara lain:

Komarudin Watubun (Ketua Bidang Kehormatan Partai)
Said Abdullah (Ketua Bidang Sumber Daya)
Ahmad Basarah (Ketua Bidang Luar Negeri)
Bambang Wuryanto (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif)
Djarot Saiful Hidayat (Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi)
Deddy Yevri Hanteru Sitorus (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif)
Puan Maharani (Ketua Bidang Politik)
Ganjar Pranowo (Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah)

Bagaimana sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo Subianto?

keyboard_arrow_down

PDI-P menegaskan bahwa mereka tidak akan menjadi oposisi maupun membangun koalisi kekuasaan dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Sikap ini didasarkan pada konsistensi moral politik dan nilai-nilai ajaran Soekarno, bukan pada posisi di dalam atau di luar pemerintahan.

Apa peran yang akan diambil PDI-P dalam kancah politik nasional?

keyboard_arrow_down

PDI-P akan berperan sebagai partai penyeimbang yang ideologis. Ini berarti PDI-P akan berpihak pada rakyat dan berdiri di atas kebenaran. Mereka akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, namun juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas jika terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berkeadilan.

Bagaimana status Hasto Kristiyanto terkait kepengurusan baru PDI-P dan amnesti yang diterimanya?

keyboard_arrow_down

Hasto Kristiyanto tidak termasuk dalam susunan pengurus pusat DPP PDI-P yang baru diumumkan. Terkait status hukumnya, Hasto Kristiyanto baru saja menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Mengapa Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong menerima amnesti/abolisi dari Presiden Prabowo?

keyboard_arrow_down

Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto dilihat sebagai langkah menuju rekonsiliasi nasional dan penguatan demokrasi pasca-Pemilu 2024. Amnesti dan abolisi dianggap sebagai mekanisme konstitusional yang sah untuk meredakan ketegangan politik dan membuka ruang dialog kebangsaan. Thomas Lembong sendiri dibebaskan dari Rutan Cipinang terkait kasus korupsi pemberian izin impor gula.

[{"title":"Megawati Umumkan Jajaran DPP PDIP 2025–2030, Hasto Sebagai Apa? | Republika Online","indexedAt":"2025-08-02T13:01:56.154Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/t0d3n4487/megawati-umumkan-jajaran-dpp-pdip-20252030-hasto-sebagai-apa","summary":"Megawati Soekarnoputri mengumumkan susunan DPP PDIP periode 2025–2030 dalam Kongres Keenam PDIP di Nusa Dua, Bali. Megawati masih memegang posisi sekretaris jenderal (sekjen). Terdapat 37 nama pengurus pusat yang diumumkan dan dilantik, dengan Megawati memimpin pengambilan sumpah jabatan. Hasto Kristiyanto, yang baru tiba setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo, belum termasuk dalam susunan pengurus yang diumumkan.\n\nBerikut adalah beberapa nama dalam struktur DPP PDIP 2025–2030: Komarudin Watubun (Ketua Bidang Kehormatan Partai), Said Abdulla (Ketua Bidang Sumber Daya), Ahmad Basarah (Ketua Bidang Luar Negeri), Bambang Wuryanto (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif), Djarot Saiful Hidayat (Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi), Deddy Yevri Hanteru Sitorus (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif), Puan Maharani (Ketua Bidang Politik), Ganjar Pranowo (Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah).","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/040814300-1754127621-830-556.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/t0d3n4487/megawati-umumkan-jajaran-dpp-pdip-20252030-hasto-sebagai-apa"},{"title":"Fraksi PAN Dukung Amnesti untuk Hasto dan Tom Lembong demi Rekonsiliasi | Republika Online","indexedAt":"2025-08-02T13:01:56.154Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/t0d4mv366/fraksi-pan-dukung-amnesti-untuk-hasto-dan-tom-lembong-demi-rekonsiliasi","summary":"Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, menyatakan dukungan terhadap pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi jalan menuju rekonsiliasi nasional dan penguatan demokrasi pasca-Pemilu 2024.\n\nEndang menjelaskan bahwa amnesti adalah mekanisme yang sah secara konstitusional dan dapat digunakan untuk meredakan ketegangan politik serta membuka ruang dialog kebangsaan. Ia menekankan bahwa amnesti untuk kedua tokoh politik tersebut sebaiknya dilihat dari perspektif kebangsaan yang luas, bukan hanya kalkulasi politik jangka pendek.\n\nSebelumnya, Thomas Lembong telah dibebaskan dari Rutan Cipinang setelah mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto terkait kasus korupsi pemberian izin impor gula di Kementerian Perdagangan.","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/011949200-1754070573-830-556.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/t0d4mv366/fraksi-pan-dukung-amnesti-untuk-hasto-dan-tom-lembong-demi-rekonsiliasi"},{"title":"Megawati: PDIP tidak Oposisi, Juga tidak Membangun Koalisi Kekuasaan | Republika Online","indexedAt":"2025-08-02T13:01:56.154Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/t0d3fa487/megawati-pdip-tidak-oposisi-juga-tidak-membangun-koalisi-kekuasaan","summary":"Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak akan menjadi oposisi atau membangun koalisi kekuasaan dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Megawati menyatakan PDIP akan menjadi partai penyeimbang yang ideologis, berpihak pada rakyat, dan berdiri di atas kebenaran.\n\nDalam pidatonya di Kongres ke-6 PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025), Megawati memastikan bahwa PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, tetapi juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas jika ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berkeadilan.","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/097706000-1754127627-830-556.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/t0d3fa487/megawati-pdip-tidak-oposisi-juga-tidak-membangun-koalisi-kekuasaan"},{"title":"Megawati: Kita Tak Berada di Dalam Kabinet, tapi...","indexedAt":"2025-08-02T13:01:56.154Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/08/02/19541301/megawati-kita-tak-berada-di-dalam-kabinet-tapi","summary":"Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menyatakan bahwa partainya tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan mendatang, namun juga tidak akan menjadi oposisi. PDI-P memilih untuk berperan sebagai penyeimbang, mendukung kebijakan pemerintah yang selaras dengan konstitusi dan Pancasila, serta bersuara lantang terhadap penyimpangan nilai-nilai tersebut. Megawati menekankan bahwa keberpihakan PDI-P ditentukan oleh konsistensi terhadap moral politik dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Soekarno, bukan oleh posisi di dalam atau di luar pemerintahan. Kongres ke-6 PDI-P di Bali juga kembali mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum untuk periode 2025–2030.","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/dpRmQuvT5usCJrrzqmOfOVRI8LM=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/08/02/688dffb144139.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/08/02/19541301/megawati-kita-tak-berada-di-dalam-kabinet-tapi"}]