Pemerintah Alokasikan Triliunan Rupiah Untuk Kesehatan, Selesaikan Honorer, Dan Perkuat UMKM

Dari total 1.008.337 formasi yang dialokasikan, sebanyak 878.627 orang mendapatkan formasi PPPK penuh waktu pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pegawai di berbagai sektor melalui jalur PPPK.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan bantuan insentif bagi guru non-ASN pada periode Agustus hingga September 2025. Jumlah penerima insentif ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru non-ASN.

Guru non-ASN yang berhak menerima bantuan insentif pada tahun 2025 adalah mereka yang datanya telah disinkronisasi dan diverifikasi melalui Dapodik. Terdapat perubahan ketentuan, yaitu penghapusan syarat masa kerja minimal 17 tahun. Namun, penerima tidak boleh:

• Menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) atau BPJS Ketenagakerjaan.
• Bertugas di Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri.
• Bertugas di Satuan Pendidikan Kerja Sama.

Ini memastikan bantuan tepat sasaran kepada guru yang membutuhkan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Nominal bantuan insentif guru non-ASN pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 2,1 juta per tahun, yang akan dibayarkan sekaligus. Nominal ini lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 3,6 juta per tahun. Meskipun ada penurunan nominal, jumlah penerima insentif pada tahun 2025 meningkat menjadi 341.248 guru.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 218,5 triliun untuk sektor kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Alokasi ini melanjutkan komitmen pemerintah untuk menganggarkan lebih dari 5% dari total APBN untuk kesehatan sejak tahun 2016, menunjukkan prioritas tinggi pada sektor ini.

Anggaran kesehatan tahun 2025 akan disalurkan melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Program ini dirancang untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan terisolir, dengan tujuan pemerataan akses layanan dasar kesehatan. Layanan yang dicakup meliputi kesehatan untuk balita, remaja, usia subur, dan lansia. Program ini akan terus ditingkatkan pada tahun 2026 untuk memastikan cakupan yang lebih luas dan merata.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma'ruf meminta perusahaan BUMN untuk secara masif membeli dan menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran ini sangat penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Pada tahun lalu, belanja BUMN pada sektor UMKM mencapai Rp 40 triliun atau 5,2 persen dari total belanja mereka. Penyerapan anggaran ini diharapkan dapat menciptakan kegiatan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.