Prabowo Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Picu Perdebatan Penegakan Hukum

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

2 Agt 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Keputusan Presiden

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
Keputusan ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan Keppres setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari DPR RI.
Hasto Kristiyanto adalah tersangka kasus suap anggota KPU, sementara Tom Lembong adalah terdakwa kasus korupsi impor gula.

✅ Dukungan Partai Hanura

Partai Hanura menyambut baik langkah pemberian amnesti dan abolisi ini.
Hanura menganggap keputusan ini sebagai awal kebangkitan penegakan hukum yang berpihak pada kebenaran dan keadilan.
Mereka meyakini ini adalah bagian dari upaya pemulihan konstitusional pada hukum di Indonesia.
Hanura berharap hukum akan kembali melindungi hak warga negara dari penyalahgunaan wewenang dan kriminalisasi politik.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas, rekonsiliasi, dan persatuan nasional.

❌ Kritik Novel Baswedan

Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, menilai pemberian amnesti dan abolisi ini menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi.
Baswedan menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan serius dan penyelesaian kasusnya secara politis akan merusak upaya pemberantasan.
Ia menyoroti bahwa praktik korupsi semakin parah dan KPK sedang dilumpuhkan, sehingga keputusan ini memperburuk keadaan.
Baswedan menekankan pentingnya penguatan KPK daripada menyelesaikan perkara korupsi secara politis.

Apa itu amnesti dan abolisi?

keyboard_arrow_down

Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Dengan amnesti, hukuman yang seharusnya dijalani ditiadakan.

Abolisi adalah penghapusan tuntutan pidana yang diberikan oleh kepala negara sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Ini berarti proses hukum terhadap seseorang dihentikan dan tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Keduanya merupakan hak prerogatif presiden, namun pelaksanaannya memerlukan pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Siapa saja yang menerima amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto?

keyboard_arrow_down

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.

Kasus hukum apa yang melibatkan Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong?

keyboard_arrow_down

Hasto Kristiyanto adalah tersangka dalam kasus suap yang melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tom Lembong adalah terdakwa dalam kasus korupsi terkait impor gula.

Bagaimana proses pemberian amnesti dan abolisi ini dilakukan?

keyboard_arrow_down

Pemberian amnesti dan abolisi ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres). Proses ini dilakukan setelah Presiden mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Bagaimana pandangan Partai Hanura terhadap keputusan ini?

keyboard_arrow_down

Partai Hanura menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto ini. Mereka menganggap keputusan ini sebagai awal kebangkitan penegakan hukum yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Menurut Hanura, keputusan ini bukan merupakan alat balas dendam atau politik kekuasaan.

Apa saja harapan Partai Hanura terkait pemberian amnesti dan abolisi ini?

keyboard_arrow_down

Partai Hanura mendukung penuh penggunaan hak konstitusional Presiden Prabowo Subianto ini. Mereka meyakini bahwa keputusan ini adalah bagian dari upaya pemulihan konstitusional pada hukum di Indonesia. Hanura berharap hukum akan kembali melindungi hak warga negara dari penyalahgunaan wewenang dan kriminalisasi politik, serta dapat menciptakan stabilitas, rekonsiliasi, dan persatuan nasional.

Bagaimana pandangan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, mengenai keputusan ini?

keyboard_arrow_down

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong sebagai preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Apa kekhawatiran utama Novel Baswedan terkait pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus korupsi?

keyboard_arrow_down

Novel Baswedan menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan serius. Kekhawatiran utamanya adalah bahwa penyelesaian kasus korupsi secara politis akan merusak upaya pemberantasan korupsi, terutama mengingat praktik korupsi yang semakin parah dan kondisi KPK yang dinilai sedang dilumpuhkan.

Apa implikasi jangka panjang dari keputusan ini terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia menurut Novel Baswedan?

keyboard_arrow_down

Menurut Novel Baswedan, implikasi jangka panjang dari keputusan ini adalah melemahnya upaya pemberantasan korupsi. Ia menekankan pentingnya penguatan KPK sebagai lembaga yang berwenang memberantas korupsi, daripada menyelesaikan perkara korupsi melalui jalur politis. Penyelesaian politis dikhawatirkan dapat menciptakan celah dan mengurangi efek jera bagi pelaku korupsi, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dalam memberantas kejahatan korupsi.

[{"title":"Apresiasi Prabowo Ampuni Tom Lembong dan Hasto, Hanura: Hukum Bukan Alat Balas Dendam","indexedAt":"2025-08-02T10:01:50.103Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/08/02/16493191/apresiasi-prabowo-ampuni-tom-lembong-dan-hasto-hanura-hukum-bukan-alat-balas","summary":"Partai Hanura mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Menurut Hanura, keputusan ini adalah langkah awal kebangkitan penegakan hukum yang seharusnya berpihak pada kebenaran dan keadilan, bukan sebagai alat balas dendam atau politik kekuasaan. Hanura mendukung penuh keputusan Prabowo untuk menggunakan hak konstitusionalnya dan meyakini bahwa ini adalah bagian dari upaya pemulihan konstitusional pada hukum di Indonesia.\n\nHanura berharap hukum akan kembali melindungi hak warga negara dari penyalahgunaan wewenang dan menjauhkan rakyat dari kriminalisasi politik, serta menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk memperbaiki sistem penegakan hukum, menciptakan stabilitas politik, rekonsiliasi, dan persatuan nasional.\n\nSebelumnya, DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden terkait pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto. Hasto dan Tom Lembong kemudian dibebaskan setelah Presiden Prabowo menandatangani Keppres pemberian amnesti dan abolisi.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/mBKS45wpRMKXSAu-nlcImAzZCtk=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/08/02/688dbebde4265.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/08/02/16493191/apresiasi-prabowo-ampuni-tom-lembong-dan-hasto-hanura-hukum-bukan-alat-balas"},{"title":"Novel Baswedan Soal Hasto-Tom Lembong: Preseden Buruk Antikorupsi - Nasional","indexedAt":"2025-08-02T10:01:50.103Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/79305/novel-baswedan-soal-hasto-tom-lembong-preseden-buruk-antikorupsi","summary":"Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi. Menurutnya, korupsi adalah kejahatan serius dan penyelesaian kasus korupsi secara politis akan merusak upaya pemberantasan korupsi. Hasto adalah tersangka kasus suap anggota KPU, sementara Tom Lembong terdakwa kasus korupsi impor gula. Novel menambahkan, tindakan ini tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang seharusnya didukung pemerintah dan DPR, terutama saat praktik korupsi semakin parah dan KPK sedang dilumpuhkan. Ia menekankan pentingnya penguatan KPK daripada menyelesaikan perkara korupsi secara politis.\n","bannerUrl":"https://images.bloombergtechnoz.com/data/2025/08/image-20250802083308.jpeg","articleUrl":"https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/79305/novel-baswedan-soal-hasto-tom-lembong-preseden-buruk-antikorupsi"}]