Prabowo Kecam 'Serakahnomics', Pengusaha dan Ekonom Soroti Dampak Ketimpangan

Praktik "Serakahnomics" dianggap berbahaya karena beberapa alasan utama:

• Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berkualitas: Ekonom Celios, Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa jika praktik ini dibiarkan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak akan berkualitas, artinya tidak merata dan tidak berkelanjutan.
• Ketimpangan Ekstrem: Fokus pada keuntungan berlebihan dan pelanggaran regulasi dapat memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin, menciptakan ketimpangan sosial yang ekstrem.
• Pemicu Pemberontakan Sosial: Ketimpangan ekstrem yang diakibatkan oleh "Serakahnomics" berpotensi memicu pemberontakan atau gejolak sosial di masyarakat.

Secara keseluruhan, praktik ini mengancam stabilitas sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Wakil Ketua Umum Kadin Pusat, Sarman Simanjorang, menanggapi bahwa praktik "Serakahnomics" ini hanya dilakukan oleh oknum tertentu. Beliau menegaskan bahwa sebagian besar pengusaha di Indonesia adalah pihak yang taat aturan dan sedang berjuang keras di tengah tekanan ekonomi yang ada. Kadin juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah akan bertindak tegas menindak oknum-oknum curang tersebut dan menyatakan kesiapan pengusaha untuk berkolaborasi demi menciptakan bisnis yang menguntungkan semua pihak. Kadin juga mengharapkan adanya kebijakan yang pro-bisnis dari pemerintah.

Pemerintah diharapkan memainkan peran krusial sebagai regulator dalam mengatasi "Serakahnomics". Peran yang diharapkan meliputi:

• Penegakan Hukum yang Adil: Esther Sri Astuti dari INDEF menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap praktik-praktik curang.
• Penindakan Tegas: Kadin meyakini pemerintah akan tegas menindak oknum-oknum pengusaha yang melakukan praktik curang.
• Pemberantasan Mafia Birokrasi: Ekonom Bhima Yudhistira menyarankan pemberantasan mafia birokrasi yang dapat memfasilitasi praktik bisnis melanggar aturan.
• Penciptaan Kebijakan Pro-Bisnis: Kadin juga mengharapkan pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang mendukung iklim bisnis yang sehat dan menguntungkan semua pihak, bukan hanya segelintir oknum.

Ekonom Celios, Bhima Yudhistira, menyarankan beberapa instrumen kebijakan untuk mencegah praktik bisnis yang melanggar aturan dan mengatasi ketimpangan yang diakibatkan oleh "Serakahnomics":

• Pajak Kekayaan (Wealth Tax): Pengenaan pajak terhadap kekayaan individu atau entitas untuk mengurangi ketimpangan.
• Pajak Keuntungan Tak Terduga (Windfall Profit Tax): Khususnya disarankan untuk sektor ekstraktif, yaitu pajak atas keuntungan yang sangat besar dan tidak terduga.
• Pemberantasan Mafia Birokrasi: Langkah ini penting untuk menghilangkan praktik-praktik korupsi dan kolusi yang memungkinkan bisnis melanggar aturan.

Instrumen-instrumen ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan mencegah akumulasi kekayaan yang tidak sehat.

"Serakahnomics" memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap ketimpangan sosial. Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit menyatakan bahwa praktik ini dapat memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin. Ekonom Bhima Yudhistira lebih lanjut memperingatkan bahwa jika dibiarkan, "Serakahnomics" akan memicu ketimpangan ekstrem yang pada gilirannya dapat berujung pada pemberontakan sosial. Ini menunjukkan bahwa dampak "Serakahnomics" tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas dan kohesi sosial.

Tidak. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Pusat, Sarman Simanjorang, praktik "Serakahnomics" hanya dilakukan oleh oknum tertentu. Beliau menegaskan bahwa sebagian besar pengusaha di Indonesia adalah pihak yang taat aturan dan sedang berjuang di tengah tekanan ekonomi. Kadin juga menyatakan kesiapan pengusaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah demi menciptakan iklim bisnis yang sehat dan menguntungkan semua pihak.