BPS Tetapkan Garis Kemiskinan Rp 609 Ribu, Bank Dunia Angka Jauh Lebih Tinggi

BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (cost of basic needs) untuk menentukan garis kemiskinan. Metode ini menghitung pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (seperti kalori) dan non-makanan (seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

• Data dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang melibatkan sekitar 345.000 rumah tangga.
• Pendekatan ini didasarkan pada konsumsi riil masyarakat Indonesia, yang berarti garis kemiskinan mencerminkan pola pengeluaran dan harga barang yang berlaku di Indonesia.

Terdapat perbedaan signifikan antara angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia karena keduanya menggunakan standar dan metodologi yang berbeda dalam mengukur kemiskinan:

• BPS: Menggunakan pendekatan kebutuhan dasar berdasarkan konsumsi riil masyarakat Indonesia, dengan garis kemiskinan nasional Rp 609.160 per kapita per bulan.
• Bank Dunia: Menggunakan standar internasional yang lebih tinggi, yaitu 6,85 dollar AS per kapita per hari (PPP - Purchasing Power Parity), yang setara dengan sekitar Rp 1,23 juta per bulan. Standar ini dirancang untuk perbandingan antarnegara dan mencerminkan tingkat kemiskinan yang lebih ekstrem secara global.

Perbedaan standar ini menghasilkan angka kemiskinan yang sangat berbeda, di mana Bank Dunia mengidentifikasi sekitar 171,8 juta orang miskin (60,3%) di Indonesia, jauh lebih tinggi dari angka BPS.

Bank Dunia menggunakan standar garis kemiskinan sebesar 6,85 dollar AS per kapita per hari, yang diukur dengan paritas daya beli (PPP). Jika dikonversi ke mata uang Rupiah, standar ini setara dengan sekitar Rp 1,23 juta per bulan.

Dengan standar ini, Bank Dunia memperkirakan bahwa sekitar 60,3% penduduk Indonesia, atau sekitar 171,8 juta orang, berada di bawah garis kemiskinan.

Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa waktu terakhir:

• Pada September 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,57%.
• Pada Maret 2025, persentase tersebut menurun menjadi 8,47%.

Ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan dalam upaya pengentasan kemiskinan berdasarkan pengukuran BPS.

Untuk rumah tangga miskin dengan rata-rata 4,72 anggota, garis kemiskinan nasional BPS sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan berarti bahwa total pengeluaran rumah tangga tersebut harus di bawah Rp 2.875.235 per bulan. Jika pengeluaran bulanan rumah tangga tersebut kurang dari angka ini, maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

Tidak, garis kemiskinan BPS tidak sama di seluruh wilayah Indonesia. BPS menjelaskan bahwa garis kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama:

• Harga barang setempat: Harga kebutuhan pokok dan non-pokok dapat berbeda secara signifikan antar daerah.
• Pola konsumsi setempat: Kebiasaan dan preferensi konsumsi masyarakat di satu daerah mungkin berbeda dengan daerah lain, yang memengaruhi jenis dan jumlah barang yang dianggap sebagai kebutuhan dasar.

Oleh karena itu, garis kemiskinan disesuaikan untuk mencerminkan realitas ekonomi dan sosial di masing-masing wilayah.