Kemenkumham Tegaskan Wajib Bayar Royalti Musik Streaming di Ruang Komersial

Pihak yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi pembayaran royalti musik ini adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kemenkumham, Agung Damarsasongko, secara spesifik menjelaskan dan menegaskan kewajiban ini. Untuk proses pembayaran royalti, pelaku usaha dapat melakukannya melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta dan pemilik hak terkait.

Jika pelaku usaha tidak membayar royalti musik, ada beberapa dampak negatif yang dapat timbul, yaitu:

• Merugikan Seniman: Pembayaran royalti adalah bentuk apresiasi dan kompensasi finansial bagi para pencipta lagu, musisi, dan pemegang hak cipta lainnya. Keengganan membayar royalti secara langsung mengurangi pendapatan mereka, yang sangat penting untuk keberlangsungan karier dan kehidupan mereka.
• Merugikan Konsumen: Meskipun tidak langsung, kerugian seniman dapat berdampak pada kualitas dan kuantitas karya musik yang dihasilkan di masa depan, yang pada akhirnya merugikan konsumen yang menikmati musik tersebut.
• Merusak Iklim Kreatif Nasional: Kurangnya perlindungan hak cipta dan pembayaran royalti yang tidak adil dapat menghambat inovasi dan kreativitas di industri musik. Hal ini bisa membuat seniman enggan berkarya atau mencari nafkah di bidang lain, sehingga merugikan perkembangan industri kreatif secara keseluruhan di Indonesia.

Tidak sepenuhnya aman. Kemenkumham mengingatkan bahwa memutar lagu instrumental yang diklaim bebas lisensi tidak sepenuhnya aman tanpa verifikasi sumber yang jelas. Penting bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa sumber musik instrumental tersebut benar-benar sah dan memiliki lisensi yang menyatakan bahwa musik tersebut bebas royalti untuk penggunaan komersial. Tanpa verifikasi yang memadai, ada risiko bahwa musik tersebut sebenarnya masih memiliki hak cipta dan dapat menimbulkan kewajiban pembayaran royalti di kemudian hari.

Pelaku usaha dapat melakukan pembayaran royalti musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN adalah lembaga yang ditunjuk untuk mengelola hak cipta dan hak terkait secara kolektif, termasuk mengumpulkan royalti dari pengguna komersial dan mendistribusikannya kepada para pemegang hak. Proses pembayaran akan disesuaikan dengan klasifikasi jenis usaha dan luas ruang tempat musik diputar.

Ya, pelaku usaha memiliki beberapa alternatif musik yang dapat digunakan tanpa perlu membayar royalti, antara lain:

• Musik Bebas Lisensi (Royalty-Free Music): Ini adalah jenis musik yang setelah dibeli atau diunduh, dapat digunakan berulang kali tanpa perlu membayar royalti tambahan setiap kali digunakan. Namun, penting untuk membaca syarat dan ketentuan lisensinya, karena 'bebas royalti' tidak selalu berarti 'gratis' atau 'bebas dari semua batasan'.
• Musik dengan Lisensi Creative Commons: Lisensi ini memungkinkan pencipta untuk memberikan izin penggunaan karyanya kepada publik dengan syarat-syarat tertentu, seperti atribusi (menyebutkan nama pencipta) atau non-komersial. Pelaku usaha harus memastikan bahwa lisensi Creative Commons yang dipilih mengizinkan penggunaan komersial.
• Bekerja Sama dengan Musisi Independen: Pelaku usaha dapat menjalin kerja sama langsung dengan musisi independen untuk menggunakan karya mereka. Dalam kesepakatan ini, syarat dan ketentuan penggunaan serta kompensasi dapat dinegosiasikan secara langsung antara kedua belah pihak.

Tarif royalti musik untuk pelaku usaha ditentukan berdasarkan dua faktor utama:

• Klasifikasi Jenis Usaha: Tarif akan bervariasi tergantung pada jenis usaha atau kategori tempat musik diputar (misalnya, restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, dll.). Setiap jenis usaha mungkin memiliki karakteristik penggunaan musik yang berbeda, yang memengaruhi besaran tarif.
• Luas Ruang Pemutaran Musik: Semakin luas area atau ruang di mana musik diputar, semakin besar pula potensi jangkauan pendengar, yang dapat memengaruhi besaran tarif royalti yang harus dibayarkan.

Penentuan tarif ini dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kesempatan untuk mendapatkan keringanan tarif royalti. UMKM dapat mengajukan permohonan keringanan tarif royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, mengingat keterbatasan sumber daya yang mungkin mereka miliki dibandingkan dengan usaha berskala besar, sambil tetap memastikan hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta terlindungi.