Polemik Transfer Data Pribadi RI ke AS: Kedaulatan dan Perlindungan Privasi Dipertanyakan

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia, khususnya Pasal 56, mensyaratkan bahwa negara penerima data pribadi harus memiliki tingkat perlindungan data yang setara atau lebih tinggi dari Indonesia. Ini adalah syarat hukum yang harus dipenuhi sebelum transfer data pribadi ke luar negeri dapat dilakukan.

Faktanya, Amerika Serikat belum memiliki regulasi komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Selain itu, banyak perusahaan teknologi di AS seringkali dilaporkan melanggar privasi pengguna. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai klaim pemerintah Indonesia bahwa AS memiliki perlindungan data yang memadai.

'Freedom of Data' adalah sebuah konsep yang berlaku di Amerika Serikat yang memberikan kebebasan bagi pemerintahnya untuk mengakses informasi pengguna asing. Konsep ini berbeda dengan pendekatan perlindungan data yang ketat di banyak negara lain, dan menjadi salah satu poin kekhawatiran dalam kesepakatan transfer data pribadi WNI.

Kesepakatan ini menimbulkan polemik karena adanya kontradiksi antara klaim pemerintah Indonesia dan fakta hukum serta kondisi perlindungan data di AS. Poin-poin yang menjadi sorotan adalah:

• Pemerintah mengklaim AS memiliki perlindungan data memadai, padahal AS belum memiliki regulasi komprehensif dan sering terjadi pelanggaran privasi.
• Adanya konsep 'Freedom of Data' di AS yang memungkinkan pemerintahnya mengakses data pengguna asing.
• Data pribadi dianggap bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan mencakup jejak hidup digital seseorang yang harus dilindungi.

Polemik ini mempertanyakan apakah pengakuan pemerintah Indonesia didasarkan pada fakta hukum atau hanya diplomasi dagang.

Tidak, data pribadi tidak hanya dianggap sebagai komoditas perdagangan. Dalam konteks perlindungan data, data pribadi dipandang sebagai jejak hidup digital seseorang yang sangat penting dan harus dilindungi. Ini mencakup informasi sensitif yang dapat mengungkapkan identitas, kebiasaan, dan preferensi individu, sehingga perlindungannya menjadi krusial dan tidak bisa disamakan dengan barang dagangan biasa.

Potensi dampak jangka panjang dari transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat, terutama dengan kondisi regulasi AS yang belum komprehensif dan adanya konsep 'Freedom of Data', adalah risiko terhadap privasi dan keamanan data pribadi WNI. Data pribadi WNI berpotensi lebih mudah diakses oleh pihak ketiga atau bahkan pemerintah AS tanpa perlindungan yang setara dengan standar Indonesia, yang dapat menimbulkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan atau pelanggaran privasi di masa depan.