Transfer Data RI-AS: Pemerintah Jamin Aman, Batasi Data Komersial di Tengah Polemik

Menurut Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, transfer data ke AS hanya mencakup data komersial. Data ini meliputi data hasil penjualan perusahaan atau riset lapangan yang diolah untuk kebutuhan bisnis. Data pribadi atau strategis negara tidak termasuk dalam cakupan transfer ini.

Tidak, transfer data pribadi warga Indonesia ke AS tidak dilakukan secara sembarangan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan bahwa pemindahan data pribadi lintas negara diperbolehkan untuk kepentingan yang sah dan terbatas, seperti penggunaan mesin pencari, layanan cloud, media sosial, e-commerce, serta riset dan inovasi digital. Proses ini akan dilakukan dalam kerangka tata kelola data yang aman dan terpercaya, serta tetap menjaga kedaulatan dan penegakan hukum atas data pribadi warga negara, dengan pengawasan ketat dari otoritas Indonesia.

Landasan hukum yang mengatur pemindahan data lintas negara ini adalah:

• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kerangka hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa transfer data dilakukan dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) ditunjuk sebagai leading ministry atau kementerian utama yang bertanggung jawab untuk menyusun aturan teknis terkait pemindahan data ini. Hal ini menunjukkan peran sentral Kominfo dalam memastikan implementasi transfer data sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kesepakatan transfer data ini memicu polemik karena Gedung Putih sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan untuk mentransfer data pribadi ke AS sebagai bagian dari perjanjian dagang. Pernyataan ini dianggap berpotensi mengancam kedaulatan data dan merugikan privasi warga negara Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik dan organisasi.

Beberapa pandangan dari para ahli dan organisasi terkait transfer data ini adalah:

• ELSAM: Mendesak pemerintah untuk membatalkan kesepakatan transfer data karena berpotensi merugikan privasi warga negara.
• Pengamat digital Vaksin.com, Alfons Tanujaya: Menyatakan bahwa kerja sama transfer data ini berpotensi menghidupkan kembali platform World ID yang sebelumnya terbentur aturan. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan data melalui enkripsi yang kuat, bukan hanya lokasi penyimpanan data.

Negosiasi kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk komitmen transfer data, masih dalam tahap finalisasi dan pembicaraan teknis. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa negosiasi dengan AS masih terus berjalan.