
Pengadilan Banding AS mengizinkan undang-undang verifikasi usia media sosial Mississippi berlaku, yang disambut baik oleh Jaksa Agung Lynn Fitch untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi. NetChoice, mewakili perusahaan teknologi besar, menentang undang-undang tersebut, dengan alasan pelanggaran privasi dan pembatasan kebebasan berbicara. Mereka berencana melanjutkan tantangan hukum terhadap undang-undang tersebut.
⚖️ Keputusan Pengadilan
- Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit ke-5 membatalkan keputusan hakim distrik federal, memungkinkan undang-undang Mississippi 2024 tentang verifikasi usia media sosial berlaku.
- Undang-undang Mississippi 2024 mengharuskan verifikasi usia bagi pengguna media sosial di negara bagian tersebut.
- Keputusan ini membalikkan penundaan sebelumnya terhadap implementasi undang-undang tersebut.
🛡️ Tujuan Undang-Undang
- Jaksa Agung Mississippi, Lynn Fitch, menyatakan bahwa verifikasi usia dapat mengurangi bahaya seperti perdagangan seks.
- Tujuan lain dari undang-undang ini adalah untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual dan pornografi anak.
- Fitch menekankan bahwa undang-undang ini merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan pengguna muda di platform online.
⚡ Penolakan Industri Teknologi
- NetChoice, kelompok industri teknologi yang mewakili Google, Snap Inc., dan Meta, berjanji untuk melanjutkan tantangan hukum mereka.
- Mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut melanggar hak privasi pengguna.
- NetChoice juga menyatakan bahwa undang-undang ini secara tidak konstitusional membatasi kebebasan berekspresi pengguna dari segala usia.
- Paul Taske dari NetChoice menyatakan kekecewaan atas keputusan pengadilan dan sedang mempertimbangkan semua opsi yang tersedia.
Apa itu Undang-Undang Mississippi 2024 terkait media sosial?
Undang-Undang Mississippi 2024 adalah regulasi yang mengharuskan adanya verifikasi usia bagi pengguna media sosial di negara bagian Mississippi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pengguna media sosial memenuhi persyaratan usia tertentu, terutama untuk melindungi anak-anak dari konten dan interaksi yang berbahaya.
Bagaimana keputusan terbaru dari Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit ke-5 mengenai undang-undang ini?
Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit ke-5 telah membatalkan keputusan hakim distrik federal sebelumnya. Keputusan ini berarti bahwa Undang-Undang Mississippi 2024 yang mengharuskan verifikasi usia bagi pengguna media sosial diizinkan untuk berlaku.
Siapa yang mendukung Undang-Undang Mississippi 2024 dan apa alasannya?
Undang-undang ini didukung oleh Jaksa Agung Mississippi, Lynn Fitch. Alasan utama dukungannya adalah untuk mengurangi bahaya yang terkait dengan penggunaan media sosial, seperti:
- Perdagangan seks
- Pelecehan seksual
- Pornografi anak
Verifikasi usia dianggap sebagai langkah penting untuk melindungi anak-anak dari ancaman-ancaman tersebut.
Siapa yang menentang undang-undang ini dan mengapa?
Undang-undang ini ditentang oleh NetChoice, sebuah kelompok industri teknologi yang mewakili perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Snap Inc., dan Meta. Mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut:
- Melanggar hak privasi pengguna.
- Secara tidak konstitusional membatasi kebebasan berekspresi pengguna dari segala usia.
Paul Taske dari NetChoice menyatakan kekecewaannya atas keputusan pengadilan tersebut.
Apa itu NetChoice?
NetChoice adalah sebuah kelompok industri teknologi yang mewakili berbagai perusahaan besar di sektor teknologi dan media sosial. Beberapa anggotanya termasuk raksasa seperti Google, Snap Inc., dan Meta. Kelompok ini sering terlibat dalam advokasi dan tantangan hukum terkait regulasi teknologi dan internet.
Bahaya apa saja yang ingin diatasi oleh Undang-Undang Mississippi 2024?
Menurut Jaksa Agung Mississippi, Lynn Fitch, Undang-Undang Mississippi 2024 bertujuan untuk mengatasi dan mengurangi bahaya serius yang dapat terjadi di platform media sosial, termasuk:
- Perdagangan seks
- Pelecehan seksual
- Pornografi anak
Verifikasi usia diharapkan dapat menjadi alat untuk memitigasi risiko-risiko ini, terutama bagi pengguna di bawah umur.
Apa kekhawatiran utama yang diungkapkan oleh pihak yang menentang undang-undang ini?
Pihak yang menentang undang-undang ini, seperti NetChoice, memiliki kekhawatiran utama terkait dampaknya terhadap hak-hak pengguna. Kekhawatiran tersebut meliputi:
- Pelanggaran Hak Privasi: Proses verifikasi usia mungkin memerlukan pengumpulan data pribadi yang sensitif, yang dapat menimbulkan risiko privasi bagi pengguna.
- Pembatasan Kebebasan Berekspresi: Mereka berpendapat bahwa undang-undang ini secara tidak konstitusional membatasi kebebasan berekspresi bagi pengguna dari segala usia, bukan hanya anak-anak, karena dapat menghambat akses atau interaksi di platform media sosial.
Apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh NetChoice setelah keputusan ini?
Setelah keputusan Pengadilan Banding yang membatalkan keputusan hakim distrik federal, NetChoice berjanji untuk melanjutkan tantangan hukum mereka. Paul Taske dari NetChoice menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan semua opsi yang tersedia untuk melawan undang-undang tersebut. Ini menunjukkan bahwa pertarungan hukum mengenai verifikasi usia di media sosial kemungkinan besar akan terus berlanjut.
Apa implikasi jangka panjang dari keputusan Pengadilan Banding ini?
Implikasi jangka panjang dari keputusan Pengadilan Banding ini cukup signifikan:
- Preseden Hukum: Keputusan ini dapat menjadi preseden bagi negara bagian lain yang mempertimbangkan undang-undang serupa mengenai verifikasi usia di media sosial, meskipun tantangan hukum masih mungkin terjadi.
- Konflik Hak: Ini menyoroti konflik yang sedang berlangsung antara upaya perlindungan anak di dunia maya dan hak-hak konstitusional seperti privasi dan kebebasan berekspresi.
- Tantangan Industri: Industri teknologi akan menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem verifikasi usia yang efektif dan sesuai dengan hukum, sambil tetap menjaga pengalaman pengguna dan privasi.
- Perdebatan Nasional: Keputusan ini kemungkinan akan memicu perdebatan lebih lanjut di tingkat nasional mengenai regulasi media sosial dan perlindungan pengguna, terutama anak-anak.
Masih Seputar teknologi
Tecno Pova 7 Ultra 5G Resmi Hadir di Indonesia, Paket Lengkap Rp 5 Juta
sekitar 3 jam yang lalu

ED Panggil Ulang Eksekutif Meta, Google dalam Kasus Judi Online Ilegal
sekitar 3 jam yang lalu

Pemerintah Indonesia Siapkan Perpres dan Peta Jalan Nasional untuk Tata Kelola AI
sekitar 10 jam yang lalu

Google Satukan Android dan Chrome OS, Janjikan Pengalaman Lebih Baik
1 hari yang lalu

Meutya Hafid Bantah Rencana Pembatasan WhatsApp Call
1 hari yang lalu

Samsung Galaxy Watch 8 Series Resmi di Indonesia, Usung Fitur Kesehatan AI Canggih
1 hari yang lalu

Oppo Luncurkan Tablet Pad SE Rp 2,9 Juta, Smartwatch, dan TWS di Indonesia
1 hari yang lalu

OpenAI Luncurkan Fitur Baru ChatGPT: Bertindak untuk Pengguna dan Mode Rekam
1 hari yang lalu

Microsoft Hentikan Dukungan Teknis China untuk Pentagon Pasca Laporan ProPublica
1 hari yang lalu

Motorola Edge 60 Pro Meluncur di Indonesia, Andalkan Tiga Kamera dan AI Canggih
2 hari yang lalu

Berita Terbaru

Petenis Inggris Tara Moore Diskors Empat Tahun oleh CAS karena Doping

Malaysia U-23 Wajib Menang Lawan Indonesia, Legenda Soroti Mental di GBK

KLH Sosialisasikan Dua PP Lingkungan Hidup Baru, Perkuat Tata Kelola Berkelanjutan

Pekerja Pariwisata Jabar Tutup Flyover Pasupati, Tuntut Cabut Larangan Study Tour

Demo Ojol di Istana Memanas, Tuntut UU Transportasi dan Potongan Aplikasi 10%
Trending

Kesepakatan Dagang RI-AS: Tarif 19% Berlaku, Indonesia Kejar Nol Persen Ekspor Unggulan

Pemerintah Perangi Beras Oplosan, Gelontorkan Jutaan Ton untuk Stabilisasi Harga

Piala AFF U-23: Malaysia Puji Indonesia Calon Juara, Grup A Berpeluang Runner-up Terbaik

Koperasi Desa Merah Putih Diluncurkan, Target 80.000 Unit Perkuat Ekonomi Nasional

RI-AS Sepakati Tarif 19%, Industri Untung, Buruh Terancam PHK
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.
Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!
Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.