Pemerintah Perangi Beras Oplosan, Gelontorkan Jutaan Ton untuk Stabilisasi Harga

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4,2 juta ton, bahkan disebut mencapai 4,5 juta ton, yang merupakan jumlah terbesar dalam 57 tahun terakhir. Pemerintah, melalui Bapanas, menyiapkan 1,3 juta ton beras dari CBP ini khusus untuk program SPHP hingga akhir tahun dengan dukungan dana Rp1,3 triliun. Selain itu, Perum Bulog juga ditugaskan untuk menyerap tambahan 1 juta ton beras hingga akhir tahun, sehingga target penyerapan total menjadi 4 juta ton.

Beras SPHP didistribusikan melalui berbagai saluran. Perum Bulog meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras SPHP secara serentak di 5.000 titik di seluruh Indonesia. Selain itu, distribusi SPHP akan diperluas melalui jaringan ritel pemerintah dan BUMN, termasuk PT Pos Indonesia, ID Food, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras SPHP adalah Rp12.500 per kg atau Rp62.500 untuk kemasan 5 kg.

Beberapa praktik kecurangan yang ditemukan terkait peredaran beras di pasaran meliputi:

• Pengemasan ulang beras curah menjadi beras premium dan medium: Praktik ini dinilai lebih tidak beradab daripada beras oplosan karena selisih harga yang signifikan.
• Pengoplosan beras SPHP: Sebelumnya, ditemukan bahwa 86 persen beras SPHP di pasar tradisional dan ritel modern dioplos menjadi beras premium.
• Beras tidak memenuhi standar mutu: Hasil uji laboratorium Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan bahwa 90 persen beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu.
• Pelanggaran merek: Kementerian Pertanian menemukan 212 merek beras melanggar aturan, termasuk merek seperti Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos, yang tidak memenuhi syarat mutu beras premium dan dijual di atas HET.

Menteri Pertanian menjamin 1,3 juta ton beras SPHP yang disalurkan Bulog tidak akan dioplos atau dijual dengan harga tinggi.

Konsumen memiliki hak untuk mengajukan ganti rugi jika membeli beras yang tidak sesuai mutu atau takaran. Untuk mengajukan keluhan, konsumen perlu memiliki bukti pembelian. Pengaduan dapat disampaikan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Khusus untuk beras SPHP, Bulog menyatakan konsumen berhak menukar produk jika tidak sesuai takaran 5 kg, dan pengecer wajib memiliki timbangan serta mendokumentasikan transaksi SPHP.

Pemerintah menindaklanjuti praktik kecurangan beras dengan tegas:

• Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras adalah tindakan membohongi rakyat dan harus ditindak tegas, meminta Satgas Pangan untuk terus mengusut kasus ini.
• Menteri Pertanian mengimbau 212 produsen beras yang melanggar aturan untuk menurunkan harga di bawah HET dan membenahi kualitas beras mereka.
• Beberapa produsen telah merespons dengan menurunkan harga beras premium kemasan 5 kg sebesar Rp1.000 menjadi Rp73.500/5 kg.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman optimistis bahwa Indonesia dapat bebas impor beras hingga 100 tahun mendatang. Optimisme ini didasarkan pada syarat bahwa lahan sawah seluas 3 juta hektare tidak terganggu. Selain itu, pemerintah juga mengajak investasi hilirisasi pangan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, yang akan semakin memperkuat ketahanan pangan nasional.