RI-AS Sepakati Tarif 19%, Industri Untung, Buruh Terancam PHK

Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Indonesia berkomitmen untuk membeli beberapa produk dari AS:

• Energi: Pembelian minyak mentah dan LPG senilai US$10-15 miliar. Pertamina telah menandatangani MoU dengan mitra di AS untuk komitmen ini.
• Pesawat: Pembelian 50 unit jet Boeing.
• Produk Pertanian: Pembelian empat jenis produk pertanian, yaitu kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan kapas, dengan total nilai US$4,5 miliar (sekitar Rp73,32 triliun). Pembelian produk pertanian ini akan dilakukan oleh pihak swasta dengan skema business to business (B2B) dan merupakan realokasi dari kebutuhan impor pangan yang sudah ada, bukan pengeluaran dana baru. Menteri Pertanian juga menjamin bahwa impor ini tidak akan mengganggu program swasembada pangan nasional.

Negosiasi untuk kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan AS ini telah berlangsung sejak April 2025. Proses negosiasi ini juga mencakup kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Amerika Serikat.

Pemerintah dan pelaku usaha menyambut baik kesepakatan ini dan melihat beberapa manfaat utama bagi perekonomian Indonesia:

• Akses Pasar Lebih Luas: Penurunan tarif akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor Indonesia ke AS.
• Daya Saing: Memperkuat daya saing sektor padat karya nasional, khususnya industri garmen dan alas kaki, di pasar global.
• Penciptaan Lapangan Kerja: Berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang diuntungkan.
• Relokasi Industri & Investasi: Mendukung upaya relokasi industri ke Indonesia dan meningkatkan investasi.
• Kompetitif di ASEAN: Indonesia menjadi lebih kompetitif dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya dalam hal akses pasar AS.
• Komoditas Unggulan: Diharapkan menguntungkan komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti minyak sawit.

Sekjen HIPMI, Anggawira, memuji diplomasi yang berhasil menurunkan tarif, membuka peluang besar bagi ekspor Indonesia. Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, juga menilai Indonesia menjadi lebih kompetitif, namun menekankan pentingnya reformasi struktural untuk daya saing ekspor jangka panjang.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyuarakan kekhawatiran serius terkait kesepakatan ini:

• Potensi PHK Massal: Presiden KSPI, Said Iqbal, memperingatkan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap 40 ribu buruh dalam tiga bulan ke depan.
• Ancaman Industri Dalam Negeri: KSPI menilai bahwa pembebasan bea masuk produk AS ke Indonesia akan mengancam industri dalam negeri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena kalah bersaing dengan produk AS yang lebih murah.
• Serbuan Produk Asing: Kekhawatiran ini diperparah dengan potensi serbuan produk China yang juga bersaing di pasar domestik.
• Tuntutan: KSPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan kedaulatan ekonomi nasional, menghentikan liberalisasi perdagangan, dan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK. KSPI bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada awal Agustus 2025 jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Pemerintah dan APINDO memiliki komitmen untuk mengatasi potensi dampak negatif dari kesepakatan ini:

• Komitmen Pemerintah: Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat daya saing industri dalam negeri melalui berbagai upaya, termasuk deregulasi, peningkatan investasi, pemanfaatan rantai pasok global, negosiasi berkelanjutan, dan kerja sama internasional.
• Langkah APINDO: Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) akan mengkonsolidasikan pelaku usaha untuk meninjau dampak kebijakan ini secara lebih mendalam. Selain itu, APINDO juga akan menyiapkan usulan mitigasi, termasuk strategi peningkatan ekspor ke pasar non-tradisional untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar.

Penurunan tarif impor AS diharapkan secara khusus akan memperkuat daya saing sektor padat karya nasional, terutama industri garmen dan alas kaki. Selain itu, kesepakatan ini juga diharapkan menguntungkan komoditas ekspor unggulan Indonesia lainnya seperti minyak sawit, yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia.

Pembelian empat produk pertanian AS (kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan kapas) senilai US$4,5 miliar akan dilakukan oleh pihak swasta. Skemanya adalah business to business (B2B), yang berarti transaksi akan terjadi langsung antara perusahaan swasta di Indonesia dan pemasok di AS. Penting untuk dicatat bahwa pembelian ini merupakan realokasi dari kebutuhan impor pangan yang sudah ada, bukan pengeluaran dana baru dari anggaran negara. Menteri Pertanian juga telah menjamin bahwa impor ini tidak akan mengganggu program swasembada pangan nasional.