Kesepakatan Dagang RI-AS: Tarif 19% Berlaku, Indonesia Kejar Nol Persen Ekspor Unggulan

Penurunan tarif impor AS untuk produk Indonesia akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

AS akan menurunkan tarif impor untuk produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Sebagai imbalannya, Indonesia akan membebaskan tarif (0%) untuk sekitar 99% atau 11.474 dari 11.552 pos tarif produk AS. Pengecualian tarif 0% ini berlaku untuk minuman beralkohol dan daging babi. Kebijakan tarif 0% ini bukan hal baru bagi Indonesia dan telah diterapkan dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan negara lain.

Indonesia berkomitmen untuk membeli beberapa produk dari AS, antara lain:

• Produk energi senilai US$15 miliar, yang mencakup Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, dan minyak mentah.
• Produk pertanian senilai US$4,5 miliar, seperti kedelai, susu kedelai, gandum, dan kapas.
• Sebanyak 50 unit pesawat Boeing.

Pembelian ini akan difasilitasi oleh pemerintah Indonesia, namun pelaksanaannya akan dilakukan oleh sektor swasta.

Kesepakatan ini juga mencakup penyelesaian beberapa hambatan non-tarif, seperti:

• Revisi Permendag No. 8/2024.
• Pengecualian aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pusat data tertentu, seperti produk dari Apple dan General Electric.
• Kerja sama terkait hak kekayaan intelektual dan standarisasi.

Ya, Pemerintah Indonesia masih berupaya menegosiasikan tarif 0% untuk beberapa komoditas ekspor unggulan ke AS. Komoditas tersebut meliputi CPO, kopi, kakao, nikel, karet, rempah-rempah, kulit kayu manis, dan suku cadang pesawat. Negosiasi ini masih berlangsung di Washington DC, mengingat komoditas-komoditas ini sangat dibutuhkan AS dan sebagian besar hanya dapat diandalkan dari Indonesia.

Kesepakatan ini berpotensi membawa beberapa keuntungan bagi Indonesia:

• Peningkatan Daya Saing: Tarif 19% dinilai kompetitif dan merupakan yang terendah di antara negara-negara yang memiliki defisit dagang dengan AS, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar AS.
• Menarik Relokasi Pabrik: Potensi menarik relokasi pabrik ke Indonesia, terutama jika kepastian hukum terjamin.
• Ketergantungan AS: Ekspor baja lapis ke AS menunjukkan bahwa AS masih bergantung pada impor dari Indonesia untuk beberapa komoditas.
• Iklim Investasi: Kementerian Investasi/BKPM menyatakan kesepakatan ini tidak akan mengganggu iklim investasi dan Indonesia akan terus mencari investor dari berbagai negara.
• Kompetitif di ASEAN: Apindo menilai Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara ASEAN lain dan mendorong pemantauan negosiasi tarif negara pesaing.

Meskipun ada potensi keuntungan, kesepakatan ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran:

• Ancaman Kedaulatan Ekonomi: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kebijakan tarif 0% untuk produk AS dapat mengancam kedaulatan ekonomi nasional.
• Potensi PHK Massal: KSPI juga khawatir akan potensi PHK massal hingga 40 ribu buruh akibat kalah saingnya industri dalam negeri dengan produk impor murah dari AS dan China.
• Beban Industri Manufaktur: Ekonom berpendapat bahwa tarif 19% masih memberatkan industri manufaktur padat karya di Indonesia.
• Dampak pada Industri Lokal: Pengrajin mebel rotan di Sukoharjo telah merasakan dampak penurunan ekspor dan mulai mencari pasar alternatif di Asia.

Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan terhadap kekhawatiran yang muncul:

• Iklim Investasi: Kementerian Investasi/BKPM menyatakan bahwa kesepakatan ini tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia dan pemerintah akan terus berupaya mencari investor dari berbagai negara.
• Kedaulatan Sumber Daya: Terkait klaim Presiden Trump mengenai akses penuh AS terhadap tembaga Indonesia tanpa tarif, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengikuti aturan dalam negeri terkait larangan ekspor bijih tembaga dan konsentratnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan atas sumber daya alamnya.