Pemerintah Indonesia Siapkan Perpres dan Peta Jalan Nasional untuk Tata Kelola AI

Perancangan peta jalan AI nasional mendapatkan dukungan dari dua entitas internasional, yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Bolton Consulting Group (BCG). Keterlibatan mereka menunjukkan adanya kolaborasi lintas negara dan keahlian konsultan dalam merumuskan strategi pengembangan AI di Indonesia.

Peta jalan AI nasional akan berfungsi sebagai panduan strategis bagi kementerian dan lembaga. Ini akan membantu mereka dalam proses adopsi dan implementasi teknologi AI di berbagai sektor. Dengan adanya panduan ini, diharapkan adopsi AI dapat dilakukan secara terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan visi nasional, menghindari fragmentasi dan memastikan efisiensi dalam pemanfaatan teknologi.

Peta jalan AI nasional akan memfokuskan adopsi AI pada beberapa sektor kunci yang memiliki potensi besar untuk peningkatan efisiensi dan layanan publik. Sektor-sektor tersebut meliputi:

• Transportasi
• Pendidikan
• Kesehatan
• Layanan keuangan

Fokus pada sektor-sektor ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam memanfaatkan AI untuk transformasi digital di area-area vital yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Pemerintah perlu menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemanfaatan AI untuk memperkuat tata kelola lintas sektor. Ini penting untuk memastikan bahwa implementasi AI di berbagai kementerian dan lembaga memiliki kerangka hukum yang jelas, standar yang konsisten, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Perpres ini akan membantu mencegah potensi penyalahgunaan, melindungi data pribadi, dan memastikan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan selaras dengan kepentingan nasional.

Dalam pengembangan AI, pemerintah Indonesia ingin mencapai beberapa prinsip utama:

• Etis: Memastikan penggunaan AI sesuai dengan nilai-nilai moral, tidak diskriminatif, dan tidak merugikan masyarakat.
• Adaptif: Mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang cepat dan kebutuhan yang berubah di masa depan.
• Tanggap terhadap dinamika global: Mengikuti tren, standar, dan regulasi internasional dalam pengembangan AI untuk memastikan daya saing dan kolaborasi.
• Keseimbangan antara inovasi dan perlindungan publik: Mendorong inovasi teknologi AI sambil tetap melindungi hak-hak, privasi, dan keamanan masyarakat dari potensi risiko.

Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan AI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dampak jangka panjang yang diharapkan dari implementasi regulasi dan peta jalan AI ini adalah terciptanya ekosistem AI yang terstruktur dan terarah di Indonesia. Ini akan mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi layanan publik di berbagai sektor (seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan layanan keuangan), serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital global. Dengan penekanan pada AI yang etis dan perlindungan publik, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat AI secara maksimal tanpa kekhawatiran akan risiko yang tidak terkontrol, sekaligus menarik investasi dan kolaborasi internasional lebih lanjut dalam pengembangan AI.