Kepala BNN Larang Penangkapan Pengguna Narkoba, DPR Soroti Dasar Hukum

Dasar hukum kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah Undang-Undang (UU) Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. UU ini, khususnya Pasal 127, mengatur bahwa penyalahguna narkotika dapat dikenakan pidana maksimal 4 tahun, namun juga membuka ruang untuk rehabilitasi. Kebijakan BNN ini menekankan implementasi rehabilitasi sesuai dengan semangat UU tersebut.

Kebijakan ini menekankan pentingnya asesmen yang cermat untuk membedakan antara pengguna narkoba dan pengedar. Anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra, menyoroti bahwa ada tumpang tindih antara Pasal 127 UU Narkotika yang mengatur pidana bagi penyalahguna, dengan Pasal 112 yang mengatur pengedar. Oleh karena itu, asesmen yang akurat sangat krusial untuk memastikan bahwa pengguna mendapatkan rehabilitasi, sementara pengedar tetap diproses hukum.

Tanggapan anggota DPR terhadap kebijakan ini beragam:

• Rudianto Lallo (Anggota Komisi III DPR) mengingatkan bahwa UU Narkotika masih mengizinkan penjeratan hukum bagi pengguna dan menekankan prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum.
• Soedeson Tandra (Anggota Komisi III DPR) menekankan pentingnya asesmen yang cermat untuk membedakan pengguna dan pengedar agar tidak terjadi kesalahan penanganan.

Pakar hukum juga memberikan pandangan yang bervariasi mengenai kebijakan ini:

• Azmi Syahputra (Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti) menegaskan bahwa rehabilitasi harus berlaku untuk semua pengguna narkoba sesuai UU No. 35 Tahun 2009, tanpa terkecuali.
• Totok Yuliyanto (aktivis hukum AKSI Keadilan Indonesia) mendukung pendekatan rehabilitasi, namun menyerukan pembenahan praktik rehabilitasi agar lebih efektif dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Peran asesmen sangat penting dalam penanganan kasus pengguna narkoba. Asesmen berfungsi untuk:

• Mengidentifikasi status seseorang: Apakah ia murni pengguna yang membutuhkan rehabilitasi, atau juga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.
• Menentukan jenis penanganan yang tepat: Memastikan pengguna mendapatkan rehabilitasi yang sesuai, sementara pengedar tetap menjalani proses hukum.

Anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra, secara khusus menekankan pentingnya asesmen yang cermat untuk menghindari kesalahan dalam penegakan hukum.

Kepala BNN, Marthinus Hukom, mengajak masyarakat untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi pengguna narkoba. Tujuannya adalah agar anggota keluarga tersebut dapat segera direhabilitasi tanpa harus melalui proses hukum pidana. Ini merupakan upaya BNN untuk mempermudah akses rehabilitasi dan mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba.

Salah satu tantangan atau kekhawatiran terkait praktik rehabilitasi narkoba adalah potensi penyalahgunaan dan kurangnya efektivitas. Aktivis hukum AKSI Keadilan Indonesia, Totok Yuliyanto, mendukung rehabilitasi tetapi menyerukan agar praktik rehabilitasi dibenahi secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program rehabilitasi benar-benar memberikan dampak positif dalam pemulihan pengguna dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.