Tarif Impor AS 19% untuk RI: Optimisme Ekspor dan Komitmen Belanja Produk AS

Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Indonesia berkomitmen untuk membeli produk-produk AS senilai lebih dari Rp 320 triliun. Komitmen ini mencakup:

• Pembelian produk energi senilai 15 miliar dollar AS.
• Pembelian produk pertanian senilai 4,5 miliar dollar AS.
• Pembelian 50 pesawat Boeing.

Menurut Pemerintah Indonesia dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), penurunan tarif ini merupakan keberhasilan diplomasi ekonomi dan langkah strategis untuk:

• Memperkuat rantai pasok.
• Menarik investasi asing.
• Memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang.

Simulasi DEN menunjukkan bahwa penurunan tarif ini berpotensi meningkatkan PDB Indonesia sebesar 0,5%, menambah penyerapan tenaga kerja sebesar 1,3%, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,6%, dan mendorong investasi sebesar 1,6%. Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menyatakan bahwa tarif 19% ini membuat ekspor Indonesia lebih kompetitif dibandingkan sebagian besar negara ASEAN lain.

Dengan tarif 19% yang lebih rendah, Indonesia kini memiliki posisi yang lebih kompetitif dibandingkan Vietnam dan India untuk ekspor produk-produk seperti tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, dan elektronik ke pasar AS.

Berbagai pihak memiliki pandangan yang beragam mengenai kesepakatan ini:

• Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia: Optimis bahwa nilai perdagangan bilateral dengan AS berpotensi naik dua kali lipat dalam lima tahun ke depan. Kadin juga akan berkoordinasi dengan industri tekstil, garmen, alas kaki, dan elektronik untuk kesiapan memenuhi permintaan.
• Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo): Menyambut baik penurunan tarif, namun menekankan perlunya perbaikan iklim usaha, dukungan untuk industri padat karya, dan mengatasi biaya usaha yang tinggi seperti logistik, energi, dan ketenagakerjaan. Apindo juga mengingatkan perlunya pertimbangan matang terkait dampak pembelian energi AS terhadap biaya logistik dan APBN.
• Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad: Menyebutkan sepuluh produk unggulan AS yang membuat Indonesia bergantung, seperti kedelai dan pesawat terbang.
• Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira: Menilai tarif 19% belum sepenuhnya menguntungkan karena tidak sebanding dengan tarif nol persen untuk barang AS yang masuk ke Indonesia. Ia berpendapat hal ini berpotensi merugikan neraca dagang dan menilai negosiasi Indonesia kurang efektif dibandingkan Vietnam.

Meskipun ada manfaat, kesepakatan ini juga memiliki potensi tantangan dan dampak negatif:

• Ketergantungan Produk AS: Ekonom Indef menyoroti adanya sepuluh produk unggulan AS yang membuat Indonesia bergantung, seperti kedelai dan pesawat terbang.
• Neraca Dagang: Ekonom Celios menilai tarif 19% belum menguntungkan karena tidak sebanding dengan tarif nol persen untuk barang AS yang masuk ke Indonesia, yang berpotensi merugikan neraca dagang Indonesia.
• Peningkatan Impor: Perlu antisipasi peningkatan impor produk AS di sektor migas, elektronik, suku cadang pesawat, serealia, dan farmasi.
• Kondisi Internal: Manfaat penuh dari penurunan tarif ini sangat bergantung pada reformasi struktural dan sinergi lintas kementerian untuk deregulasi dan menurunkan biaya ekonomi tinggi di Indonesia.
• Persaingan: Meskipun tarif 19% lebih rendah dari beberapa negara ASEAN, Indonesia tetap perlu bersaing dalam harga, kualitas, dan efisiensi logistik untuk mempertahankan pangsa pasar di AS.

Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan bahwa pemerintah akan terus bernegosiasi untuk mencapai tarif nol persen. Proses ini akan dilakukan sambil mengkalkulasi untung rugi secara cermat untuk melindungi masyarakat dan pekerja Indonesia.

Transshipment adalah praktik pengiriman barang melalui negara ketiga untuk menghindari tarif atau peraturan perdagangan yang berlaku. Dalam konteks kesepakatan ini, Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa jika terjadi transshipment, AS akan memberlakukan tarif negara asal. Ini berarti produk Indonesia yang mencoba 'memutar' melalui negara lain untuk menghindari tarif AS akan tetap dikenakan tarif asli Indonesia, bukan tarif negara perantara.