Kesepakatan Dagang RI-AS: Tarif Impor Turun, Komitmen Boeing dan Isu Transshipment

Sebagai bagian dari kesepakatan dagang ini, produk-produk dari Amerika Serikat yang masuk ke pasar Indonesia akan dikenakan tarif 0%. Ini berarti produk-produk AS dapat masuk ke Indonesia tanpa bea masuk, yang diklaim oleh Presiden Trump akan memberikan akses penuh bagi peternak, petani, dan nelayan AS ke pasar Indonesia.

Sebagai imbalan atas penurunan tarif impor produk Indonesia ke AS, Indonesia berkomitmen untuk melakukan beberapa pembelian besar dari Amerika Serikat, yaitu:

• Pembelian produk energi AS senilai US$15 miliar.
• Pembelian produk pertanian AS senilai US$4,5 miliar.
• Pembelian 50 pesawat Boeing, terutama tipe Boeing 777.

Pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, menilai kompensasi yang diberikan Indonesia ini sebagai "berat".

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa keputusan untuk membeli 50 pesawat Boeing, khususnya Boeing 777, memiliki dua tujuan utama:

• Untuk mengembangkan maskapai Garuda Indonesia, yang menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat sektor penerbangan nasional.
• Sebagai bagian dari strategi negosiasi untuk mencapai penurunan tarif impor produk Indonesia ke AS. Pembelian ini menjadi salah satu poin tawar Indonesia dalam negosiasi yang alot dengan Presiden AS Donald Trump.

Kesepakatan dagang ini menimbulkan beberapa kekhawatiran dari berbagai pihak:

• Isu Transshipment: Peneliti CSIS, Deni Friawan, menyoroti potensi masalah barang transshipment. Barang yang diekspor ke AS tetap terancam tarif tinggi jika berasal dari negara dengan tarif lebih tinggi, yang berpotensi menghambat realokasi pabrik dari China ke Indonesia dan membuat Vietnam lebih menarik.
• Daya Saing Ekspor dan UMKM: Sekjen HIPMI, Anggawira, menilai tarif 19% berisiko menekan daya saing ekspor nasional dan mengganggu efisiensi biaya produksi UMKM. Ia mendesak diversifikasi pasar dan negosiasi ulang.
• Riwayat Pesawat Boeing: Pembelian pesawat Boeing menuai perhatian karena riwayat insiden dan masalah teknis yang melibatkan beberapa tipe pesawat Boeing, termasuk kecelakaan fatal dan denda pidana.
• Kompensasi yang "Berat": Pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, menilai kompensasi yang diberikan Indonesia, termasuk pembelian produk energi, agrikultur, dan pesawat, serta pembebasan bea masuk produk AS, sebagai "berat".

Sekjen HIPMI, Anggawira, menilai bahwa tarif 19% yang dikenakan AS pada produk Indonesia berisiko menekan daya saing ekspor nasional. Hal ini juga berpotensi mengganggu efisiensi biaya produksi UMKM, karena meskipun ada penurunan tarif, angka 19% masih dianggap cukup tinggi. Oleh karena itu, HIPMI mendesak pemerintah untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor dan mempertimbangkan negosiasi ulang untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah guna melindungi kepentingan UMKM dan daya saing ekspor.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan mitigasi untuk 10 produk ekspor utama Indonesia yang diperkirakan akan terdampak oleh tarif AS. Selain itu, pemerintah juga berharap kesepakatan ini dapat menarik investasi baru AS di sektor-sektor strategis di Indonesia, seperti sektor energi, yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian nasional.

Tarif AS yang baru untuk produk ekspor Indonesia, yaitu sebesar 19%, akan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menghadapi dampak penerapan tarif ini.