ekonomi hiburan internasional nasional olahraga politik teknologi

FOLLOW AMBISIUS NEWS

2025/07/18/nasional/

RKUHAP Diprotes: KPK Tak Dilibatkan, Draf Sulit Diakses, Dosen Desak Setop

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

18 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Fakta Utama Pembahasan RKUHAP

KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHAP oleh pemerintah, meskipun telah melakukan kajian.
Pemerintah menandatangani naskah DIM RKUHAP pada 23 Juni 2024 tanpa kehadiran pimpinan KPK.
RKUHAP telah menjadi RUU prioritas 2024 dan pembahasan 1.676 poin DIM telah selesai pada 10 Juli oleh Komisi III DPR RI.
DPR menargetkan pembahasan RKUHAP rampung pada September, dengan usulan berlaku mulai 2 Januari 2026.

🌐 Isu Transparansi dan Akses Publik

Situs resmi DPR sering mengalami gangguan server akibat serangan siber, menyulitkan akses publik terhadap dokumen legislasi RUU KUHAP.
Ketua Komisi III DPR RI menolak tudingan pembahasan terburu-buru atau penyembunyian draf, mengklaim dokumen telah diunggah.
Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan RKUHAP dan mengembalikannya ke proses yang transparan.

⚖️ Substansi dan Pengecualian RKUHAP

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) memastikan RUU KUHAP tidak akan mengatur penanganan korupsi.
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tetap berlaku sebagai lex specialis karena korupsi adalah extraordinary crime.
RKUHAP memuat pengecualian bagi penyidik Kejaksaan, KPK, dan TNI dalam beberapa pasal terkait upaya paksa.

✊ Kritik dan Tuntutan Akademisi

Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia menuntut penyusunan ulang RKUHAP secara substansial dengan melibatkan berbagai pihak.
Mereka menyoroti kegagalan mengintegrasikan semangat progresif KUHP Nasional dalam RKUHAP.
Kekhawatiran muncul terkait potensi penyalahgunaan kewenangan penyelidik dan penyidik serta penghapusan mekanisme check and balances.
Forum ini juga menyoroti pelemahan hak tersangka dan peran advokat dalam draf RKUHAP.

Apa itu Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP)?

keyboard_arrow_down

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) adalah draf undang-undang yang bertujuan untuk mengatur prosedur hukum pidana di Indonesia. RKUHAP ini merupakan revisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini. Pembahasannya menjadi sorotan karena menyangkut berbagai aspek penting dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam pembahasan RKUHAP?

keyboard_arrow_down

Pembahasan RKUHAP melibatkan beberapa pihak utama, yaitu:

Pemerintah: Bertanggung jawab dalam menyusun dan mengusulkan naskah RKUHAP, termasuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Komisi III DPR RI: Bertugas membahas RKUHAP sebagai RUU prioritas 2024. Ketua Komisi III DPR RI adalah Habiburokhman.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Meskipun tidak dilibatkan dalam pembahasan DIM oleh pemerintah, KPK telah mengkaji RKUHAP dan membandingkannya dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Ketua KPK adalah Setyo Budiyanto.
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham): Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) memberikan klarifikasi terkait cakupan RKUHAP, khususnya mengenai penanganan korupsi.
Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia: Kelompok akademisi yang mendesak penghentian pembahasan RKUHAP dan menuntut proses yang lebih transparan serta partisipatif.
Sekretaris Jenderal DPR RI: Indra Iskandar menjelaskan kendala akses publik terhadap dokumen legislasi DPR.

Bagaimana kronologi pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHAP?

keyboard_arrow_down

Kronologi pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHAP yang disebutkan dalam informasi adalah sebagai berikut:

23 Juni 2024: Pemerintah menandatangani naskah DIM RKUHAP. Penandatanganan ini dilakukan tanpa kehadiran pimpinan KPK, meskipun KPK sebelumnya telah melakukan kajian terhadap RKUHAP.
10 Juli 2024: Pembahasan sebanyak 1.676 poin DIM RKUHAP oleh Komisi III DPR RI telah selesai.

RKUHAP sendiri telah ditetapkan sebagai RUU prioritas tahun 2024.

Mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pembahasan RKUHAP?

keyboard_arrow_down

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pembahasan RKUHAP karena merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pemerintah. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa meskipun KPK telah mengkaji dan membandingkan RKUHAP dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK bersama para pakar, pemerintah menandatangani naskah DIM RKUHAP pada 23 Juni 2024 tanpa kehadiran pimpinan KPK. Keterlibatan KPK dianggap penting mengingat peran lembaga tersebut dalam penegakan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

Apakah RKUHAP akan mengatur penanganan kasus korupsi?

keyboard_arrow_down

Tidak, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) memastikan bahwa RKUHAP tidak akan mengatur penanganan kasus korupsi. Menurut Eddy, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) akan tetap berlaku sebagai lex specialis (hukum khusus) karena korupsi dianggap sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa).

Meskipun demikian, RKUHAP memuat pengecualian bagi penyidik Kejaksaan, KPK, dan TNI dalam beberapa pasal terkait upaya paksa, yang menunjukkan adanya koordinasi atau penyesuaian tertentu terkait kewenangan lembaga-lembaga tersebut dalam konteks hukum acara pidana secara umum, tanpa mengambil alih penanganan korupsi dari UU Tipikor.

Apa saja kekhawatiran terkait transparansi pembahasan RKUHAP?

keyboard_arrow_down

Ada beberapa kekhawatiran terkait transparansi pembahasan RKUHAP:

Kurangnya Akses Dokumen: Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa situs resmi DPR sering mengalami gangguan server akibat serangan siber. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi publik untuk mengakses dokumen legislasi, termasuk draf RUU KUHAP.
Tudingan Pembahasan Terburu-buru/Penyembunyian: Meskipun Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menolak tudingan pembahasan terburu-buru atau penyembunyian draf dengan mengklaim dokumen telah diunggah, gangguan server yang diakui sendiri oleh pihak DPR menimbulkan keraguan publik terhadap aksesibilitas informasi.
Desakan Transparansi dari Akademisi: Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia secara tegas mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan RKUHAP dan mengembalikannya ke proses yang lebih transparan, partisipatif, serta berbasis bukti dan penelitian. Ini menunjukkan adanya persepsi dari kalangan ahli hukum bahwa proses yang berjalan saat ini belum memenuhi standar transparansi yang diharapkan.

Apa saja poin kritik utama dari Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia terhadap RKUHAP?

keyboard_arrow_down

Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia menyoroti beberapa masalah dan poin kritik utama terhadap RKUHAP, di antaranya:

Kegagalan Integrasi Semangat KUHP Nasional: RKUHAP dinilai gagal mengintegrasikan semangat progresif yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru.
Potensi Penyalahgunaan Kewenangan: Adanya kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh penyelidik dan penyidik.
Penghapusan Mekanisme Check and Balances: RKUHAP diduga menghapus mekanisme kontrol dan keseimbangan yang penting dalam sistem peradilan.
Pelemahan Hak Tersangka dan Peran Advokat: Ada kekhawatiran bahwa RKUHAP dapat melemahkan hak-hak tersangka dan mengurangi peran penting advokat dalam proses hukum.

Kritik ini menunjukkan bahwa RKUHAP, dalam pandangan para ahli hukum, masih memiliki kelemahan substansial yang berpotensi berdampak negatif pada keadilan dan hak asasi manusia.

Apa tuntutan Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia terkait pembahasan RKUHAP?

keyboard_arrow_down

Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia mendesak DPR dan pemerintah untuk:

Menghentikan Pembahasan RKUHAP: Mereka menuntut agar pembahasan RKUHAP dihentikan sementara.
Mengembalikan ke Proses Transparan dan Partisipatif: Proses pembahasan harus dikembalikan ke jalur yang lebih terbuka, melibatkan partisipasi publik, serta didasarkan pada bukti dan penelitian yang komprehensif.
Penyusunan Ulang RKUHAP Secara Substansial: Mereka menuntut agar RKUHAP disusun ulang secara mendasar, dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Integrasi Total antara KUHP dan KUHAP: Forum ini juga menekankan pentingnya integrasi total antara KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) agar keduanya saling mendukung dan selaras.

Tuntutan ini mencerminkan keinginan untuk memastikan bahwa RKUHAP yang dihasilkan benar-benar berkualitas, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum modern.

Kapan RKUHAP ditargetkan selesai dibahas dan mulai berlaku?

keyboard_arrow_down

DPR menargetkan pembahasan RKUHAP dapat rampung pada bulan September. Sementara itu, pemerintah mengusulkan agar Undang-Undang ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Target waktu ini menunjukkan bahwa proses legislasi RKUHAP sedang dikebut, dengan harapan dapat segera diimplementasikan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

[{"title":"KPK Mengaku Tak Dilibatkan Saat Pemerintah Bahas DIM RKUHAP","indexedAt":"2025-07-18T05:02:45.093Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250718104849-12-1252101/kpk-mengaku-tak-dilibatkan-saat-pemerintah-bahas-dim-rkuhap","summary":"Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) oleh pemerintah. KPK telah merespons RUU KUHAP dengan mengkaji dan membandingkannya dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK bersama sejumlah pakar. Pemerintah secara resmi menandatangani naskah DIM RUU KUHAP pada 23 Juni 2024, tanpa kehadiran pimpinan KPK. RUU KUHAP saat ini sedang dibahas oleh Komisi III DPR RI sebagai RUU prioritas 2024. Komisi III DPR RI telah menyelesaikan pembahasan DIM RUU KUHAP yang berjumlah 1.676 poin pada 10 Juli. Penyerahan hasil kerja Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panja diagendakan pada 21 Juli, diikuti dengan Rapat Kerja.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/03/16/kpk-ott-kasus-suap-proyek-pupr-di-ogan-komering-ulu-1742126298645_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250718104849-12-1252101/kpk-mengaku-tak-dilibatkan-saat-pemerintah-bahas-dim-rkuhap"},{"title":"RKUHAP Dituding Dibahas Ugal-ugalan dan Draf Sulit Diakses, Ini Alasan DPR Situs Sering Down | Republika Online","indexedAt":"2025-07-18T05:02:45.093Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/szjvqs409/rkuhap-dituding-dibahas-ugalugalan-dan-draf-sulit-diakses-ini-alasan-dpr-situs-sering-down","summary":"Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa situs resmi DPR sering mengalami gangguan server karena serangan siber dan upaya peretasan. Hal ini menyebabkan kesulitan akses publik terhadap dokumen legislasi seperti draf RUU KUHAP.\n\nMenanggapi isu bahwa draf RUU KUHAP sulit diakses, Indra menyatakan bahwa pihaknya terpaksa mematikan sementara situs DPR untuk mencegah kerusakan sistem akibat serangan siber yang intens. Tindakan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan lembaga yang kompeten.\n\nKetua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menolak tudingan bahwa penyusunan RUU KUHAP dilakukan secara terburu-buru atau bahwa drafnya disembunyikan. Ia mengklaim bahwa dokumen terkait telah diunggah dan dapat diakses, meskipun mengakui adanya gangguan server sementara pada situs DPR.\n","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/013596500-1752247220-830-556.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/szjvqs409/rkuhap-dituding-dibahas-ugalugalan-dan-draf-sulit-diakses-ini-alasan-dpr-situs-sering-down"},{"title":"Soal RUU KUHAP, Wamenkum Jamin UU Tipikor Tetap Lex Specialis","indexedAt":"2025-07-18T08:04:04.593Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/18/14213281/soal-ruu-kuhap-wamenkum-jamin-uu-tipikor-tetap-lex-specialis","summary":"Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej memastikan bahwa RUU KUHAP tidak akan mengatur penanganan korupsi. Menurutnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tetap menjadi lex specialis, yang berarti aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum. Eddy menjelaskan bahwa korupsi adalah extraordinary crime, sehingga hukum acara khusus tetap berlaku, seperti halnya terorisme dan narkotika. Ia mencontohkan, meskipun KUHP baru telah disahkan, KPK tetap optimal dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Eddy menambahkan bahwa RUU KUHAP juga memuat pengecualian untuk penyidik Kejaksaan, KPK, dan TNI dalam beberapa pasal terkait penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan upaya paksa lainnya.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/QL_x2dj8owaFa_INeExKN9GpNjs=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2024/10/21/671606912a216.jpeg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/18/14213281/soal-ruu-kuhap-wamenkum-jamin-uu-tipikor-tetap-lex-specialis"},{"title":"Forum Dosen Hukum Pidana Desak Pembahasan RKUHAP Disetop","indexedAt":"2025-07-18T09:01:56.945Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250718140243-12-1252183/forum-dosen-hukum-pidana-desak-pembahasan-rkuhap-disetop","summary":"Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHAP (RKUHAP) dan mengembalikannya ke proses yang transparan, partisipatif, serta berbasis bukti dan penelitian. Mereka juga meminta penyusunan ulang RKUHAP dilakukan secara substansial dengan melibatkan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, akademisi, LBH, NGO, korban, lembaga independen, serta integrasi total antara KUHP dan KUHAP. Forum ini menyoroti sejumlah permasalahan dalam RKUHAP, termasuk kegagalan mengintegrasikan semangat progresif KUHP Nasional, membuka ruang penyalahgunaan kewenangan penyelidik dan penyidik, menghapus mekanisme check and balances, serta melemahkan hak tersangka dan peran advokat. DPR menargetkan pembahasan RKUHAP rampung pada September, dan pemerintah mengusulkan UU ini berlaku mulai 2 Januari 2026.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/11/21/komisi-iii-dpr-menggelar-voting-untuk-memilih-dan-menetapkan-5-nama-pimpinan-dewas-dan-cadewas-kpk-periode-2024-2029-2_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250718140243-12-1252183/forum-dosen-hukum-pidana-desak-pembahasan-rkuhap-disetop"}]