DPR Tunda RUU KUHAP, Komnas HAM Desak Perpanjangan Bahas Hak Asasi

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

19 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Penundaan Pembahasan RUU KUHAP

Komisi III DPR RI menunda pembahasan Revisi Undang-Undang KUHAP hingga masa sidang berikutnya.
Penundaan ini disebabkan tim teknis belum menyelesaikan perapihan naskah dan DPR akan memasuki masa reses mulai 24 Juli 2025.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan waktu yang tersisa tidak cukup untuk pengesahan tingkat I.
Hingga 17 Juli 2025, finalisasi draf RUU KUHAP baru mencapai 45 persen dari 1.676 poin usulan DIM yang telah dibahas.

🗣️ Desakan untuk Pembahasan Komprehensif

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, meminta pembahasan RUU KUHAP diperpanjang untuk mengakomodasi catatan dari berbagai pihak.
Pihak-pihak yang perlu diakomodasi meliputi Komnas HAM, akademisi, masyarakat sipil, Komnas Perempuan, Ombudsman, dan LPSK.
Perpanjangan pembahasan penting untuk memastikan aturan-aturan prinsipil dibahas lebih komprehensif dan meminimalisir potensi pelanggaran HAM.
Wakil Menteri HAM menekankan masukan dari lembaga dan masyarakat sipil penting untuk diperhatikan, meskipun revisi tidak bisa dimulai dari nol.
Pemerintah berharap DPR memberikan ruang untuk membahas masukan-masukan tersebut demi perbaikan KUHAP.

Apa itu RUU KUHAP?

keyboard_arrow_down

RUU KUHAP adalah singkatan dari Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini merupakan upaya untuk memperbarui dan menyempurnakan peraturan mengenai prosedur hukum pidana di Indonesia.

Mengapa pembahasan RUU KUHAP ditunda?

keyboard_arrow_down

Pembahasan RUU KUHAP ditunda karena beberapa alasan utama:

Perapihan Naskah Belum Selesai: Tim teknis Komisi III DPR RI belum menyelesaikan perapihan naskah draf RUU KUHAP.
Waktu Tidak Cukup: Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa waktu yang tersisa tidak cukup untuk pengesahan tingkat I sebelum masa reses DPR.
Perlu Pencermatan Lebih Lanjut: Draf yang sudah dirapikan masih memerlukan pencermatan dan pembahasan bersama antara Panja Komisi III dan pemerintah.

Kapan pembahasan RUU KUHAP ditunda dan kapan DPR akan reses?

keyboard_arrow_down

Komisi III DPR RI memutuskan menunda pembahasan RUU KUHAP hingga masa sidang berikutnya. Penundaan ini dilakukan karena DPR akan memasuki masa reses mulai tanggal 24 Juli 2025.

Sejauh mana progres finalisasi draf RUU KUHAP saat ini?

keyboard_arrow_down

Hingga tanggal 17 Juli 2025, finalisasi draf RUU KUHAP baru mencapai 45 persen. Progres ini dihitung dari total 1.676 poin usulan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah dibahas.

Siapa saja pihak yang meminta perpanjangan pembahasan RUU KUHAP?

keyboard_arrow_down

Pihak-pihak yang meminta perpanjangan pembahasan RUU KUHAP meliputi:

Komnas HAM
Akademisi
Masyarakat Sipil
Komnas Perempuan
Ombudsman
LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

Apa alasan Komnas HAM meminta perpanjangan pembahasan RUU KUHAP?

keyboard_arrow_down

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, meminta perpanjangan pembahasan RUU KUHAP untuk memastikan beberapa hal penting:

Akomodasi Catatan Berbagai Pihak: Memastikan masukan dan catatan dari Komnas HAM, akademisi, masyarakat sipil, Komnas Perempuan, Ombudsman, dan LPSK dapat terakomodasi dengan baik.
Pembahasan Komprehensif: Agar aturan-aturan prinsipil dalam RUU dapat dibahas secara lebih menyeluruh dan mendalam.
Minimalisir Pelanggaran HAM: Untuk meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum di masa mendatang.

Bagaimana pandangan pemerintah terkait masukan dari berbagai pihak untuk RUU KUHAP?

keyboard_arrow_down

Wakil Menteri HAM menyatakan bahwa masukan dari lembaga dan masyarakat sipil sangat penting untuk diperhatikan. Meskipun revisi KUHAP bertujuan untuk perbaikan dan tidak dapat dimulai dari nol, pemerintah berharap DPR dapat memberikan ruang yang cukup untuk membahas masukan-masukan tersebut agar hasilnya lebih komprehensif dan mengakomodasi berbagai perspektif.

Apa kaitan antara RUU KUHAP dengan KUHP yang baru?

keyboard_arrow_down

RUU KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) memiliki kaitan erat dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang baru. KUHP yang baru akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. KUHP mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya (hukum materiil), sedangkan KUHAP mengatur tentang bagaimana proses penegakan hukum pidana tersebut dilaksanakan (hukum acara). Oleh karena itu, revisi KUHAP menjadi krusial agar selaras dan mendukung implementasi KUHP yang baru, memastikan prosedur penegakan hukum berjalan efektif dan sesuai dengan substansi hukum pidana yang berlaku.

Apa langkah selanjutnya setelah penundaan pembahasan RUU KUHAP?

keyboard_arrow_down

Setelah penundaan, pembahasan RUU KUHAP akan dilanjutkan pada masa sidang DPR berikutnya. Proses selanjutnya akan melibatkan pencermatan dan pembahasan draf yang telah dirapikan bersama antara Panja Komisi III DPR RI dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencapai finalisasi yang komprehensif dan mengakomodasi masukan dari berbagai pihak sebelum RUU tersebut dapat disahkan.

[{"title":"Komisi III Sepakat Pembahasan RUU KUHAP Dilanjutkan Usai Reses","indexedAt":"2025-07-18T06:01:58.344Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/18/12511171/komisi-iii-sepakat-pembahasan-ruu-kuhap-dilanjutkan-usai-reses","summary":"Komisi III DPR RI memutuskan untuk menunda pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) hingga masa sidang berikutnya. Keputusan ini diambil karena tim teknis belum menyelesaikan perapihan naskah RUU KUHAP, sementara DPR akan memasuki masa reses mulai 24 Juli 2025.\n\nKetua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa waktu yang tersisa tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh tahapan dan pengesahan tingkat I. Draf RUU KUHAP yang telah dirapikan masih harus dicermati dan dibahas bersama dalam rapat panitia kerja (Panja) Komisi III dan pemerintah. Komisi III juga akan terus menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat untuk menghasilkan RUU KUHAP yang berkualitas. Sebelumnya, Komisi III DPR RI dan pemerintah telah membahas DIM terkait RUU KUHAP yang berisi 1.676 poin usulan. Hingga 17 Juli 2025, finalisasi draf RUU KUHAP baru mencapai 45 persen.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/PRcDlpVdMDAXv2hiH-8V_Vn7RQo=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/07/14/68748dfddc4f2.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/18/12511171/komisi-iii-sepakat-pembahasan-ruu-kuhap-dilanjutkan-usai-reses"},{"title":"Ketua Komnas HAM Minta Pembahasan RUU KUHAP Diperpanjang | Republika Online","indexedAt":"2025-07-19T02:04:35.952Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.republika.co.id/berita/szloih487/ketua-komnas-ham-minta-pembahasan-ruu-kuhap-diperpanjang","summary":"Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, meminta agar pembahasan RUU KUHAP diperpanjang untuk memastikan terakomodasinya catatan dari berbagai pihak seperti Komnas HAM, akademisi, masyarakat sipil, Komnas Perempuan, Ombudsman, dan LPSK. Anis menekankan pentingnya perpanjangan ini agar aturan-aturan prinsipil dapat dibahas lebih komprehensif, meminimalisir potensi pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum. Wakil Menteri HAM juga menyatakan bahwa masukan dari lembaga dan masyarakat sipil penting untuk diperhatikan. Meskipun revisi KUHAP bertujuan untuk perbaikan, pembahasan tidak dapat dimulai dari nol karena KUHP baru akan berlaku mulai 2 Januari 2026. Pemerintah berharap DPR memberikan ruang untuk membahas masukan-masukan tersebut.\n","bannerUrl":"https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/021481300-1752247217-830-556.jpg","articleUrl":"https://news.republika.co.id/berita/szloih487/ketua-komnas-ham-minta-pembahasan-ruu-kuhap-diperpanjang"}]