Kementerian ATR/BPN Ambil Alih Tanah HGB/HGU Mangkrak Dua Tahun

Syarat utama agar tanah dengan HGB atau HGU dapat diambil alih oleh negara adalah jika tanah tersebut tidak dimanfaatkan selama dua tahun. Ini berarti jika pemegang HGB atau HGU tidak melakukan kegiatan atau pembangunan sesuai peruntukan tanah dalam kurun waktu tersebut, negara berhak mengambil alihnya.

Fokus penertiban HGB dan HGU ini secara spesifik ditujukan kepada tanah yang dimiliki oleh Badan Hukum. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini lebih menyasar entitas korporasi atau organisasi yang memegang hak atas tanah tersebut, bukan perorangan.

Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) memiliki perlakuan penertiban yang berbeda. SHM hanya dapat ditertibkan jika termasuk dalam kategori tanah yang ditelantarkan. Kriteria 'ditelantarkan' untuk SHM tidak sama dengan kriteria 'tidak dimanfaatkan selama dua tahun' yang berlaku untuk HGB dan HGU, menunjukkan adanya perlindungan yang lebih kuat terhadap hak milik perorangan.

Kementerian ATR/BPN menerapkan kebijakan pengambilalihan tanah ini sebagai upaya penertiban. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa tanah yang diberikan hak guna (HGB dan HGU) benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak ditelantarkan. Hal ini dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan lahan di Indonesia, mengurangi spekulasi tanah, dan mendorong produktivitas ekonomi dari aset tanah yang ada.

Implikasi jangka panjang dari kebijakan ini adalah:

• Bagi Pemilik HGB/HGU: Mendorong pemegang hak untuk segera memanfaatkan tanahnya sesuai peruntukan, sehingga mengurangi praktik penelantaran lahan dan spekulasi. Jika tidak dimanfaatkan, ada risiko kehilangan hak atas tanah tersebut.
• Bagi Negara dan Masyarakat: Tanah yang diambil alih dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan umum, program reforma agraria, atau dialokasikan kepada pihak yang lebih produktif. Ini berpotensi meningkatkan ketersediaan lahan untuk pembangunan, pertanian, atau perumahan, serta mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.
• Peningkatan Produktivitas Lahan: Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan secara nasional, karena tanah yang sebelumnya tidak produktif akan didorong untuk dimanfaatkan.

Untuk menghindari pengambilalihan oleh negara, pemilik HGB atau HGU, terutama badan hukum, harus memastikan bahwa tanah tersebut dimanfaatkan secara aktif dan sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh terhenti selama lebih dari dua tahun. Bukti pemanfaatan bisa berupa pembangunan fisik, kegiatan ekonomi, atau aktivitas lain yang menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak ditelantarkan.