Aprindo Turunkan Harga Beras Premium Rp 200, Siap Tarik Produk Tak Sesuai Mutu

Beberapa pihak yang terlibat dalam penanganan kasus beras oplosan ini meliputi:

• Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo), yang diwakili oleh ketuanya, Solihin, sebagai pihak yang menjual produk kepada konsumen.
• Produsen beras atau supplier, sebagai pihak yang menyediakan beras kepada peritel.
• Kementerian Pertanian, sebagai regulator dan pengawas mutu pangan.
• Satgas Pangan Polri, sebagai penegak hukum yang melakukan investigasi dan penemuan merek-merek beras tidak standar.
• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang akan menindak jika ada pelanggaran oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Food Station Tjipinang Jaya.
• Konsumen, sebagai pihak yang berpotensi dirugikan oleh praktik ini.

Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) telah mengambil beberapa langkah responsif:

• Penurunan Harga: Toko ritel modern telah menurunkan harga jual beras premium sebesar Rp 200 per kilogram sejak Rabu, 16 Juli 2025.
• Kesiapan Penarikan Produk: Aprindo menyatakan peritel siap menarik beras yang tidak sesuai mutu dan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pasaran.
• Permintaan Jaminan Mutu dari Supplier: Peritel hanya menjual produk dari produsen atau supplier, sehingga mereka meminta produsen/supplier untuk membuat surat pernyataan bahwa beras yang disuplai adalah premium.
• Uji Acak Mutu Beras: Aprindo akan melakukan uji acak mutu beras dengan konsultan independen untuk memastikan kualitas.
• Penghapusan Produk Tidak Berjamin Mutu: Jika ada supplier yang tidak memberikan jaminan mutu, produknya akan dihilangkan dari display toko.
• Penarikan Berdasarkan Instruksi Berwenang: Penarikan produk akan dilakukan berdasarkan instruksi dari pihak berwenang.

Produsen beras merespons kasus ini dengan meminta penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Mereka mengajukan permintaan agar HET diturunkan menjadi Rp 73.500 per 5 kg, yang berarti turun Rp 1.000 dari harga sebelumnya yang sebesar Rp 74.500.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam menangani kasus beras oplosan:

• Kementerian Pertanian: Mengungkapkan bahwa banyak beras oplosan beredar di pasar tradisional dan ritel modern dengan kemasan premium yang tidak sesuai standar mutu. Mereka juga menemukan beras produksi PT Food Station Tjipinang Jaya tidak memenuhi standar mutu beras premium dan dijual di atas HET.
• Satgas Pangan Polri: Menemukan 212 merek beras yang tidak memenuhi standar, termasuk perbedaan berat kemasan dan klaim kualitas yang tidak sesuai.
• Pemerintah DKI Jakarta: Akan menindak jika ada pelanggaran oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Food Station Tjipinang Jaya, yang produknya (Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos) ditemukan tidak sesuai standar.

Secara keseluruhan, peran pemerintah adalah mengawasi, menindak pelanggaran, dan memastikan standar mutu beras yang beredar di pasaran demi melindungi konsumen.

Praktik oplosan beras ini berpotensi merugikan konsumen secara signifikan. Kerugian yang bisa dialami konsumen diperkirakan mencapai Rp 99 triliun per tahun. Kerugian ini timbul karena konsumen membayar harga beras premium, namun mendapatkan kualitas beras yang tidak sesuai dengan standar mutu yang dijanjikan.

Mekanisme penarikan dan pengujian mutu beras akan dilakukan dengan beberapa tahapan:

• Penarikan Produk: Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) menyatakan bahwa penarikan produk beras yang tidak sesuai mutu dan HET akan dilakukan berdasarkan instruksi dari pihak berwenang, seperti Kementerian Pertanian atau Satgas Pangan.
• Uji Acak Mutu: Aprindo akan melakukan uji acak mutu beras yang dijual di ritel modern dengan melibatkan konsultan independen untuk memastikan objektivitas hasil pengujian.
• Jaminan dari Supplier: Peritel akan meminta produsen atau supplier untuk membuat surat pernyataan yang menjamin bahwa beras yang mereka suplai adalah beras premium sesuai standar mutu.
• Penghapusan dari Display: Jika ada supplier yang tidak dapat memberikan jaminan mutu yang diperlukan, produk beras dari supplier tersebut akan dihilangkan dari display toko ritel.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya beras yang memenuhi standar mutu premium yang dijual kepada konsumen.

Menurut Ketua Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo), Solihin, kasus beras oplosan ini tidak berdampak pada penjualan beras di ritel modern. Meskipun ada isu dan penemuan beras tidak standar, Solihin membantah bahwa hal tersebut telah menyebabkan penurunan volume penjualan beras di toko-toko ritel.